ZETIZENS.ID – Reforma agraria merupakan agenda strategis dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial melalui penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.
Dalam konteks Indonesia, reforma agraria memiliki dasar konstitusional yang kuat sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Prinsip tersebut kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 sebagai landasan utama kebijakan agraria nasional.
Menurut Boedi Harsono (2008), “hukum agraria merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.”
Pandangan ini menunjukkan bahwa reforma agraria tidak hanya berkaitan dengan tanah sebagai aset ekonomi, tetapi juga menyangkut hubungan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
Persoalan agraria di Indonesia telah berlangsung sejak masa kolonial, ketika sistem penguasaan tanah lebih banyak menguntungkan kelompok tertentu dan menciptakan ketimpangan struktural.
Warisan sejarah tersebut masih terasa hingga saat ini, di mana konflik agraria terus terjadi akibat benturan kepentingan antara negara, korporasi, dan masyarakat.
Hal ini menunjukkan bahwa reforma agraria tidak hanya menjadi persoalan distribusi tanah, tetapi juga menyangkut transformasi hubungan kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya agraria.
Salah satu kasus yang mencerminkan kompleksitas tersebut adalah konflik agraria di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Konflik ini muncul sebagai dampak dari rencana penambangan batu andesit untuk pembangunan Bendungan Bener yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
Pemerintah berargumen bahwa proyek tersebut memiliki nilai strategis bagi pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air. Namun, sebagian masyarakat Wadas menolak kebijakan tersebut karena dianggap mengancam keberlanjutan lingkungan, merusak ekosistem, serta menghilangkan ruang hidup masyarakat yang selama ini bergantung pada tanah dan hasil alam di wilayah tersebut.
Kasus Wadas menunjukkan adanya pertentangan antara orientasi pembangunan ekonomi dengan prinsip keadilan agraria.
Dalam perspektif ekonomi politik, tanah tidak hanya dipahami sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai basis kehidupan sosial, budaya, dan ekologis masyarakat.
Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa tanah merupakan sumber kehidupan yang tidak dapat dipisahkan dari identitas sosial masyarakat.
Oleh karena itu, kebijakan pengadaan tanah untuk pembangunan seharusnya memperhatikan aspek partisipasi masyarakat, perlindungan hak atas tanah, serta keberlanjutan lingkungan.
Konflik yang terjadi di Wadas memperlihatkan bahwa pendekatan pembangunan yang terlalu berorientasi pada percepatan proyek berpotensi mengabaikan hak-hak masyarakat lokal.
Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) (2023), “konflik agraria di Indonesia menunjukkan bahwa ketimpangan penguasaan tanah masih menjadi persoalan struktural yang belum terselesaikan.”
Data tersebut memperlihatkan bahwa agenda reforma agraria belum sepenuhnya berhasil menyelesaikan ketimpangan penguasaan tanah serta konflik antara masyarakat, negara, dan korporasi.
Dalam konteks ini, reforma agraria tidak dapat dipahami hanya sebagai distribusi lahan, tetapi juga sebagai upaya transformasi struktural untuk menciptakan hubungan yang lebih adil antara negara dan rakyat.
Kasus Wadas merefleksikan lemahnya sinkronisasi antara kebijakan pembangunan nasional dengan prinsip-prinsip reforma agraria. Negara seharusnya tidak hanya bertindak sebagai regulator pembangunan, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak warga negara.
Negara harus memastikan bahwa pembangunan tidak mereproduksi ketimpangan agraria baru. Pendekatan dialogis, transparansi dalam pengambilan keputusan, serta penghormatan terhadap aspirasi masyarakat menjadi elemen penting dalam penyelesaian konflik agraria.
Konflik Wadas menjadi contoh nyata bahwa reforma agraria di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam implementasinya.
Keberhasilan reforma agraria tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh komitmen politik negara dalam memastikan bahwa pembangunan berjalan selaras dengan prinsip keadilan sosial.
Dalam hal ini, reforma agraria harus ditempatkan sebagai instrumen utama untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. (*)
Ditulis oleh Cucu Nurti Arumi, mahasiswa Unpam
