ZETIZENS.ID – Dalam berbagai literatur pembangunan, keberhasilan suatu negara sering kali diidentikkan dengan pesatnya pertumbuhan industri, tingginya investasi, ataupun kemajuan teknologi.
Tidak sedikit negara berkembang yang menjadikan industrialisasi sebagai jalan utama untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, muncul anggapan bahwa transformasi ekonomi selalu dimulai dari pembangunan sektor industri.
Korea Selatan menjadi salah satu contoh yang paling sering dibahas dalam konteks tersebut. Hal yang kemudian menjadi pertanyaan, benarkah transformasi ekonomi Korea Selatan benar-benar berawal dari perkembangan industrinya?
Atau justru terdapat proses lain yang selama ini kurang mendapat perhatian? Saya justru berpandangan bahwa jawabannya tidak sesederhana itu.
Industrialisasi memang menjadi bagian penting dari keberhasilan Korea Selatan. Namun, fondasi transformasi ekonominya telah dibangun jauh sebelumnya melalui reforma agraria.
Bila berkaca pada pengalaman Korea Selatan, saya berpandangan bahwa keberhasilan negara tersebut tidak hanya dibangun melalui industrialisasi.
Di balik pesatnya perkembangan industri elektronik, otomotif, hingga teknologi yang dikenal dunia saat ini, terdapat satu proses penting yang justru sering terlupakan dalam pembahasan transformasi ekonomi, yaitu reforma agraria.
Kebijakan tersebut bukan sekadar mengatur ulang kepemilikan tanah, melainkan menjadi salah satu fondasi yang menopang pembangunan ekonomi Korea Selatan hingga mampu berkembang seperti sekarang.
Hal tersebut menunjukkan bahwa kemajuan suatu negara tidak seharusnya membuat kita hanya terpaku pada hasil akhirnya. Justru proses-proses mendasar yang menjadi fondasi pembangunan perlu mendapat perhatian yang sama, sebab dari sanalah arah transformasi ekonomi mulai dibentuk.
Dengan kata lain, keberhasilan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh seberapa maju industrinya, tetapi juga oleh bagaimana negara tersebut membangun fondasi pembangunan secara bertahap, konsisten, dan berkelanjutan.
Terlepas dari berbagai pandangan mengenai faktor utama keberhasilan Korea Selatan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebelum reforma agraria dilaksanakan, struktur kepemilikan tanah di negara tersebut berada dalam kondisi yang sangat timpang.
Sebagian besar petani hanya berstatus sebagai penyewa, sementara kepemilikan lahan terkonsentrasi pada kelompok tuan tanah. Kondisi tersebut bukan hanya menciptakan kesenjangan sosial di wilayah pedesaan, tetapi juga membuat produktivitas pertanian sulit berkembang karena petani tidak memiliki kepastian atas lahan yang mereka garap.
Kondisi inilah yang memperlihatkan bahwa ketimpangan tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh pola kepemilikan tanah yang cenderung berpusat pada kelompok tertentu.
Ketika penguasaan lahan hanya berada di tangan segelintir pihak, kesempatan masyarakat lain, khususnya petani penggarap, untuk memiliki atau mengelola tanah menjadi semakin terbatas. Jika kondisi tersebut terus dipertahankan, ketimpangan agraria akan sulit untuk diatasi.
Lantas, apa yang membuat reforma agraria Korea Selatan sering disebut sebagai salah satu reforma agraria yang paling berhasil di Asia? Saya meyakini bahwa, keberhasilan tersebut tidak semata-mata diukur dari keberhasilan redistribusi tanah kepada petani.
Lebih dari itu, pemerintah mampu menjadikan reforma agraria sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Oleh karena itu, reforma agraria tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan pertanahan, tetapi juga sebagai fondasi awal yang mengarahkan transformasi ekonomi Korea Selatan.
Reforma Agraria sebagai Fondasi Transformasi Ekonomi
Reforma agraria di Korea Selatan mulai memperoleh bentuk yang jelas melalui Land Reform Act pada tahun 1949. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah mendistribusikan tanah kepada petani yang benar-benar menggarapnya.
Langkah ini menjadi titik balik yang mengubah struktur kepemilikan tanah dari yang sebelumnya didominasi kelompok tuan tanah menjadi lebih merata. Dalam hemat saya, perubahan tersebut merupakan titik balik yang sangat penting karena memberikan kepastian bagi petani untuk mengelola lahannya sendiri sekaligus meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil kerja mereka.
Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa setelah reforma agraria dilaksanakan, produktivitas pertanian mengalami peningkatan yang signifikan. Petani memiliki dorongan yang lebih besar untuk meningkatkan hasil panen karena manfaat ekonomi yang diperoleh dapat mereka nikmati secara langsung.
Pada saat yang sama, pemerintah tidak berhenti pada redistribusi tanah saja. Berbagai kebijakan pendukung, seperti penyediaan kredit pertanian, pembangunan irigasi, distribusi pupuk, hingga penerapan teknologi pertanian, terus dilakukan untuk memperkuat sektor agraria.
Dengan demikian, reforma agraria tidak berhenti pada proses redistribusi tanah semata, tetapi dilanjutkan melalui berbagai kebijakan pendukung yang memperkuat sektor pertanian secara berkelanjutan. Yang menarik, keberhasilan reforma agraria Korea Selatan tidak hanya menghasilkan perubahan pada sektor pertanian.
Peningkatan produktivitas pertanian tidak hanya mampu menyediakan pangan yang lebih stabil, tetapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan serta menghasilkan surplus yang kemudian menjadi salah satu penopang perkembangan sektor industri. Dalam konteks inilah hubungan antara pertanian dan industri terlihat saling melengkapi.
Industrialisasi Korea Selatan tidak tumbuh dengan mengabaikan sektor agraria, tetapi justru berkembang di atas fondasi pertanian yang semakin produktif.
Lebih jauh lagi, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan reforma agraria tidak dapat dilepaskan dari perubahan sosial yang telah berlangsung sebelumnya.
Seiring berkembangnya kondisi ekonomi dan politik, dominasi kelompok tuan tanah mulai melemah, sedangkan posisi petani menjadi semakin kuat. Kondisi tersebut membuat pelaksanaan reforma agraria berlangsung lebih efektif karena didukung oleh perubahan struktur sosial yang terjadi di masyarakat.
Dengan kata lain, keberhasilan reforma agraria bukan hanya dipengaruhi oleh isi kebijakannya, tetapi juga oleh kesiapan kondisi sosial dan kelembagaan yang mendukung pelaksanaannya.
Bagi saya, pengalaman Korea Selatan menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari pembangunan sektor agraria. Selama ini, sektor pertanian sering dipandang sebagai sektor tradisional yang harus ditinggalkan ketika suatu negara ingin menjadi negara industri.
Padahal, Korea Selatan justru membuktikan bahwa sektor pertanian yang produktif mampu menjadi fondasi bagi pertumbuhan industri yang berkelanjutan. Hal inilah yang, menurut saya, menjadi salah satu alasan mengapa transformasi ekonomi Korea Selatan berlangsung relatif lebih cepat dibandingkan banyak negara berkembang lainnya.
Pembelajaran yang Dapat Dipetik
Setiap negara tentu memiliki kondisi politik, sosial, dan ekonomi yang berbeda sehingga keberhasilan suatu kebijakan tidak dapat begitu saja disalin. Namun, perbedaan tersebut bukan berarti pengalaman Korea Selatan tidak memberikan pelajaran yang berharga.
Dalam hemat saya, pembelajaran terbesar dari reforma agraria Korea Selatan bukan semata-mata terletak pada keberhasilan membagikan tanah kepada petani, melainkan pada cara pemerintah menjadikan reforma agraria sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka panjang.
Pengalaman Korea Selatan juga menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan memerlukan kesinambungan kebijakan. Reforma agraria tidak berhenti pada proses redistribusi tanah, tetapi dilanjutkan dengan penguatan sektor pertanian, pembangunan infrastruktur, dukungan pembiayaan, hingga kebijakan yang mampu menciptakan keterkaitan antara sektor pertanian dan sektor industri. Kebijakan-kebijakan tersebut saling melengkapi sehingga menghasilkan perubahan ekonomi yang lebih luas.
Pada akhirnya, saya berpandangan bahwa keberhasilan Korea Selatan mengajarkan satu hal penting, yaitu pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tidak selalu dimulai dari berdirinya industri-industri besar ataupun pesatnya perkembangan teknologi.
Terkadang, perubahan besar justru berawal dari keberanian menyelesaikan persoalan yang paling mendasar. Dalam kasus Korea Selatan, persoalan tersebut adalah ketimpangan struktur agraria.
Oleh sebab itu, bagi saya reforma agraria layak dipandang bukan hanya sebagai kebijakan pertanahan, melainkan sebagai fondasi awal yang membuka jalan bagi transformasi ekonomi Korea Selatan hingga mampu berkembang menjadi salah satu negara maju di Asia.
Pengalaman tersebut juga dapat menjadi pembelajaran bagi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, bahwa reforma agraria bukan sekadar kebijakan pertanahan, melainkan bagian dari fondasi pembangunan jangka panjang yang perlu dipersiapkan secara konsisten. (*)
Ditulis oleh Safana Zahra, mahasiswi Prodi Ilmu Pemerintahan Unpam PSDKU Serang.
