ZETIZENS.ID – Ketika Jurgen Habermas mencetuskan konsep Public spehere atau ruang publik di abad-20, ia membayangkan sebuah arena tempat warga negara berkumpul, berdiskusi secara rasional, dan menguji kebijakan pemerintah tanpa tekanan.
Pada masanya, ruang publik itu mewujud di kedai-kedai kopi, koran-koran cetak, atau ruang diskusi kampus. Namun, jika Habermas melihat dinamika hari ini, ia mungkin akan terperanjat. Ruang publik kita telah berpindah ke dalam genggaman tangan, tepatnya di dalam aplikasi berdurasi pendek bernama TikTok.
TikTok lagi sekedar platform tempat anak muda menari atau membagikan resep makanan. Di Indonesia, platform ini telah bertransformasi menjadi arena pertempuran politik dan kebikan yang amat krusial.
Kebijakan publik yang dulunya di rumuskan melalui naskah akademik tebal dan debat formal di Senayan, kini diuji, dipotong-potong, dan dinilai oleh publik lewat video berdurasi 60 detik.
TikTok sebagai Arena Politik Baru
Transformasi ini membawa perubahan mendasar dalam cara informasi bergerak. Di media massa konvensional, informasi bersifat satu arah dan melewati proses kurasi memperbaiki kata yang ketat. Sementara itu, di TikTok, algoritma For You Page (FYP) bekerja berdasarkan ketertarikan audiens, bukan hierarki kelembagaan.
Kondisi ini menciptakan demokratisasi informasi di satu sisi, tetapi juga melahirkan kekacauan narasi di sisi lain. Pemerintah tidak lagi memegang kendali tunggal atas interpretasi sebuah kebijakan. Sebuah siaran pers resmi dari kementerian bisa dengan mudah “ditelanjangi” atau dipatahkan oleh analisis seorang kreator konten biasa dalam hitungan jam.
Contoh Kasus: Penolakan Permendag 31/2023 dan Kasus “TikTok Shop”
Salah satu kasus paling menarik untuk melihat pertarungan narasi ini terjadi saat pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 yang melarang transaksi jual-beli langsung di platform media sosial, yang berujung pada ditutupnya fitur TikTok Shop sementara waktu pada akhir 2023.
Dalam regulasi ini, pertarungan narasi yang terjadi di TikTok sangat intensif:
1. Narasi Resmi Pemerintah, Pemerintah membangun bingkai framing bahwa kebijakan ini dibuat untuk melindungi UMKM lokal di pasar konvensional (seperti Pasar Tanah Abang) yang sepi pembeli, serta mencegah dugaan praktik penerapan harga dari produk impor murah.
2. Narasi Kontra dari Kreator dan Pelaku Usaha, Di platform TikTok itu sendiri, narasi berbalik secara masif. Ribuan pedagang kecil, affiliate marketer, dan UMKM berbasis digital justru membuat konten yang memperlihatkan mata pencaharian mereka terancam hilang. Narasi yang terbangun di kalangan pengguna TikTok adalah bahwa pemerintah “gagap teknologi” dan justru mematikan inovasi anak muda yang sedang berjuang mencari nafkah di era digital.
Melalui potongan video emosional para penjual yang menangis hingga analisis sederhana mengenai skema komisi, publik TikTok berhasil membentuk opini dominan: kebijakan tersebut dianggap tidak berpihak pada ekonomi kreatif digital.
Pertarungan narasi ini begitu kuat hingga memaksa pemerintah dan pemangku kepentingan terus memberikan klarifikasi berulang kali, sebelum akhirnya pihak platform beradaptasi dengan menggandeng ekosistem lokal agar bisa beroperasi kembali sesuai aturan.
Sisi Terang dan Gelap Ruang Publik TikTok
Kasus TikTok Shop membuktikan bahwa platform ini mampu menjadi alat kontrol sosial yang efektif. Warga biasa memiliki daya tawar untuk menekan balik narasi tunggal penguasa. Kebijakan publik dipaksa untuk tampil transparan dan mudah dipahami oleh rakyat awam.
Namun, kita tidak boleh tutup mata terhadap sisi gelapnya. Sifat dasar TikTok yang mengandalkan kehebohan visual dan durasi singkat sering kali mereduksi substansi kebijakan yang kompleks.
Kebijakan publik yang sejatinya membutuhkan pertimbangan matang seperti tata kelola perdagangan atau perlindungan data sering kali disederhanakan menjadi narasi “Hitam-Putih” atau sekadar jualan emosi. Belum lagi ancaman keberadaan akun-akun palsu, buzzer, dan manipulasi algoritma yang disengaja untuk menggiring persepsi publik demi kepentingan politik tertentu.
Secara Akuntabilitas Algoritma dan Transparansi Platform, Selain menuntut Pemerintah beradaptasi, kita juga perlu menuntut trnsparansi dari pemilik platform itu sendiri. Dalam ruang publik digital, ‘moderator’ sebenernya bukan masyarakat atau pemerintah, melainkan algoritma milik perusahaan teknologi.
Ketika sebuah narasi menjadi viral dan mengarahkan opini publik, kita juga jarang mempertanyakan apakah halitu murni suara organik rakyat atau hasil dari mnipulasi sistem rekomendasi plaform demi kepentingan bisnis mereka. Tanpa adanya transparansi dan akunabilitas algoritma, ruang publik TiK Tok beresiko bukan lagi menjadi cermin demokrasi melainkan arena komersalisasi perspsi.
Perlunya Literasi Kebijakan Publik Terhadap Konten Kreator?
Di tengah pergeseran ini, peran konten kreator di Tik Tok telahberubah menjadi ‘gatekpeer’ atau penjelas kebijakan baru bagi awam. Namun mayoritas dari mereka tidak memili latar belakang pemahaman hukum atau analisis kebijakan publik yang memdai.
Oleh karena itu,sangat krusial umtulmendorong gerakan literasi kebijakn publik bagi para pembuat konten. Tanggung jawab moral tidak hanya berada di tangan pemerintah atau platform, tetapi juga pada jemari par influencer yang menyebarkan interpetensi kebijakan kepada jutaan pengikutnya.
Menavigasi Komunikasi Pemerintahan Modern
Transformasi ruang publik ini mengirimkan pesan jelas bagi pemerintah: gaya komunikasi elit dan birokratis sudah usang. Pemerintah tidak bisa lagi menyosialisasikan kebijakan hanya lewat baliho, dokumen resmi, atau forum formal yang kaku.
Jika ingin memperjuangkan sebuah kebijakan publik di era modern, pemerintah harus bersedia turun ke arena tempat warga berkumpul. Pemerintah perlu menguasai bahasa ruang publik baru ini bahasa yang lugas, komunikatif, transparan, dan berbasis data yang mudah dicerna tanpa kehilangan substansi kebenarannya.
TikTok telah mengubah wajah demokrasi digital kita. Ia adalah ruang publik baru yang bising, riuh, namun sangat nyata dampaknya. Di sanalah tempat narasi kebijakan publik hari ini diuji apakah akan diterima sebagai solusi bersama, atau ditolak karena gagal dipahami oleh rakyatnya sendiri.
Transformasi digital telah menggeser ruang publik (public sphere) dari forum konvensional ke platform media sosial seperti TikTok, mengubah cara narasi kebijakan publik diuji secara terbuka oleh masyarakat. Kasus regulasi TikTok Shop (Permendag 31/2023) membuktikan bahwa TikTok mampu menjadi sarana kontrol sosial yang efektif terhadap kebijakan negara. Namun, sifatnya yang mengandalkan durasi singkat dan emosi berpotensi menyederhanakan isu-isu kompleks.
Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk beradaptasi dengan gaya komunikasi publik modern yang lebih transparan, komunikatif, dan berbasis data tanpa mengurangi substansi kebijakan. (*)
Ditulis oleh Dinda Aulia Supono, mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Universitas Pamulang)
Mata kuliah, Teori Komunikasi. Dosen Pengampu Cusdiawan S.Hum., M.Ipol
