ZETIZENS.ID – Pelaksanaan reforma agraria sering kali menjadi tantangan utama bagi negara-negara yang sedang berkembang. Banyak pemerintah ingin menciptakan pembagian pemilikan tanah yang lebih seimbang, tetapi tidak semua mampu mewujudkannya.
Di banyak tempat, upaya reforma agraria sering terhalang oleh janji politik yang tidak terpenuhi akibat tekanan dari pemilik tanah besar yang memiliki pengaruh kuat, baik secara ekonomi maupun politik.
Sebagai akibatnya, ketimpangan kepemilikan tanah terus berlanjut, sementara petani kecil yang tergantung pada pertanian sulit untuk mendapatkan akses ke lahan subur.
Dalam situasi ini, Taiwan sering kali dipandang sebagai contoh sukses yang sulit disaingi. Dalam waktu singkat, pemerintah Kuomintang (KMT) berhasil melakukan redistribusi tanah kepada petani dan mengurangi kekuatan para tuan tanah tanpa menimbulkan konflik sosial yang berarti.
Keberhasilan ini menjadi referensi bagi banyak negara yang ingin melaksanakan reforma agraria. Namun, muncul pertanyaan tentang apakah kesuksesan Taiwan murni karena kebijakan yang efektif, ataukah karena faktor politik dan sejarah yang tidak ada di negara lain?
Menurut saya, keberhasilan reforma agraria di Taiwan tidak bisa dipahami hanya dengan menilai kebijakan redistribusi tanah yang diterapkan.
Keberhasilan ini muncul dari kombinasi kekuatan pemerintah yang solid, kondisi politik yang mendukung, serta berbagai faktor pembangunan yang saling mendukung. Bahkan, beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa dampak ekonomi reforma agraria Taiwan tidak sekuat yang diperkirakan selama ini.
Oleh karena itu, untuk memahami kasus Taiwan, diperlukan analisis yang lebih kritis, bukan sekadar menganggapnya sebagai kisah sukses pembangunan.
Salah satu aspek menarik dari pengalaman Taiwan adalah posisi pemerintah yang relatif tidak terpengaruh oleh kelompok tuan tanah. Di banyak negara berkembang, pemilik tanah besar sering kali memiliki kedekatan dengan kalangan politik, sehingga pelaksanaan kebijakan redistribusi tanah menjadi sukar untuk dijalankan secara konsisten.
Ketika pemerintah ingin melaksanakan reforma agraria, seringkali muncul berbagai penolakan yang menyebabkan kebijakan tersebut kehilangan arah. Hal ini menjadikan banyak program reforma agraria hanya membawa perubahan yang terbatas.
Namun, situasi di Taiwan berbeda. Berdasarkan penelitian (Wang, 2023) dalam Limited Coercive Power: How to Complete Taiwan’s Land Reform under the Authoritarian System, pemerintah KMT tidak memiliki jaringan patronase yang kuat dengan tuan tanah lokal.
Selama masa penjajahan Jepang, kelompok tuan tanah tumbuh di luar jangkauan jaringan politik KMT yang berasal dari Tiongkok daratan. Akibatnya, ketika KMT tiba di Taiwan setelah kalah dari Partai Komunis Tiongkok pada tahun 1949, mereka tidak memiliki kewajiban politik untuk melindungi kepentingan pemilik tanah tersebut.
Keadaan ini memberikan keuntungan yang signifikan bagi pemerintah. KMT bisa melaksanakan reforma agraria tanpa harus khawatir kehilangan dukungan dari kelompok elit lokal.
Sementara di banyak negara, pemerintah sering terjebak dalam kompromi politik dengan tuan tanah, di Taiwan pemerintah justru memiliki kebebasan yang lebih besar dalam mengatur proses perubahan agraria.
Dalam hal ini, keberhasilan reforma agraria Taiwan menunjukkan bahwa kemampuan negara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan birokrasi, tetapi juga oleh kapasitas negara untuk menjaga jarak dari kelompok kepentingan yang dapat menghalangi kebijakan tersebut.
Selain faktor-faktor tersebut, pemerintah KMT juga terdorong oleh motivasi politik yang cukup kuat untuk mendukung reforma agraria.
Kekalahan mereka di Tiongkok memberikan pelajaran penting bahwa mengabaikan kepentingan petani dapat berakibat pada runtuhnya kekuasaan.
Pada masa itu, kondisi petani di Taiwan sangat memprihatinkan. Menurut (Wang, J.-K., & Kim, 2024) dalam Land Reform in Taiwan, 1950–1961: Effects on Agriculture and Structural Change, rata-rata petani harus menyerahkan lebih dari 50% hasil panen mereka kepada pemilik tanah sebagai biaya sewa. Di beberapa wilayah, angka tersebut bahkan bisa mencapai sekitar 70% dari total hasil panen yang diterima oleh para petani.
Menyikapi keadaan ini, reforma agraria bukan hanya sekadar agenda ekonomi, tetapi juga menjadi kebutuhan politik. Pemerintah harus mendapatkan dukungan dari masyarakat pedesaan untuk memperkuat legitimasi mereka setelah kalah di Tiongkok.
Oleh karena itu, redistribusi lahan berfungsi sebagai sarana untuk memperbaiki keadaan ekonomi petani sekaligus menguatkan posisi politik pemerintah di mata masyarakat.
Namun, keberhasilan implementasi reforma agraria tidak berarti bahwa semua akibatnya terjadi sesuai dengan pemahaman yang ada selama ini. Dalam bertahun-tahun, banyak orang percaya bahwa reforma agraria adalah faktor utama yang mendorong keberhasilan ekonomi Taiwan.
Keyakinan ini sangat mendalam sehingga reforma agraria sering dianggap sebagai pijakan utama untuk industrialisasi di Taiwan. Akan tetapi, penelitian terbaru menunjukkan bahwa situasinya tidak semudah itu.
(Wang, J.-K., & Kim, 2024) menemukan bahwa program “land to the tiller” yang terkenal dalam reforma agraria Taiwan ternyata tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan produktivitas pertanian. Temuan ini menarik karena bertentangan dengan keyakinan yang sudah ada sebelumnya.
Malahan, redistribusi lahan yang berasal dari perusahaan gula Jepang yang dilakukan sebelumnya memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan hasil pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan pertanian di Taiwan tidak bisa dijelaskan hanya dengan redistribusi tanah.
Lebih jauh, (Wang, J.-K., & Kim, 2024) menjelaskan bahwa faktor-faktor lain seperti dukungan teknis dari Amerika Serikat, penggunaan varietas tanaman baru, dan pengembangan sistem irigasi juga memberikan andil yang sangat besar terhadap peningkatan produktivitas pertanian.
Dengan kata lain, reforma agraria memang berperan penting, tetapi bukan satu-satunya alasan untuk keberhasilan ekonomi Taiwan. Inilah masalahnya. Banyak negara berusaha untuk meniru reforma agraria Taiwan, tetapi sering kali mengabaikan faktor-faktor lain yang memiliki dampak signifikan.
Menariknya, dampak reforma agraria Taiwan tidak hanya terbatas pada bidang pertanian. Menurut (Lin, 2025) dalam In the Global Vanguard: Agrarian Development and the Making of Modern Taiwan, keberhasilan reforma agraria kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah Taiwan sebagai bagian dari strategi pembangunan dan diplomasi internasional.
Pengalaman Taiwan dijadikan teladan bagi negara-negara berkembang dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan membangun ekonomi nasional.
Namun, di balik keberhasilan ini terdapat dampak politik yang jarang dibahas. Sebagian pemilik tanah merasa bahwa kompensasi yang mereka terima tidak sebanding dengan nilai lahan yang mereka serahkan kepada negara. Ketidakpuasan ini tidak hilang begitu saja dan berujung pada perkembangan sentimen politik selama beberapa dekade. (Wang, 2023) menjelaskan bahwa beberapa keturunan pemilik tanah kemudian menjadi pendukung gerakan oposisi yang menantang dominasi politik KMT di masa selanjutnya.
Hal ini menandakan bahwa suksesnya sebuah kebijakan tidak selalu sejalan dengan keberlangsungan politik dalam jangka panjang.
Sebuah kebijakan mungkin dapat diterapkan dengan baik dan mencapai sasaran yang ditetapkan, namun tetap dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat tertentu. Ketika perasaan tersebut terus berkembang, konsekuensinya bisa berwujud perubahan dalam orientasi politik di masa depan.
Akhirnya, reforma agraria di Taiwan dapat dianggap sebagai salah satu kebijakan agraria yang paling berhasil pada abad ke-20. Namun, keberhasilan ini tidak dapat dipahami dengan cara yang sederhana.
Pengalaman Taiwan mengungkapkan bahwa redistribusi lahan memerlukan kekuatan lembaga negara yang solid, dukungan kondisi politik, serta kebijakan pembangunan lainnya yang berjalan secara paralel.
Oleh karena itu, pelajaran terpenting dari Taiwan bukanlah tentang meniru kebijakan mereka secara persis, melainkan memahami bahwa kesuksesan reforma agraria selalu bergantung pada konteks politik, ekonomi, dan sosial yang ada. Taiwan berhasil karena memiliki kombinasi kondisi yang luar biasa, dan inilah yang menjadi inti dari pelajarannya. (*)
Ditulis oleh Umi Nasroh Muyassaroh, mahasiswa Program Study Imu Pemerintahan Unpam Serang
