Reforma Agraria di Brazil: Antara Keadilan Sosial Dan Ketimpangan Struktural yang Tak Kunjung Tuntas

ZETZENS.ID – Persoalan tanah adalah persoalan kekuasaan. Siapa yang menguasai tanah menentukan siapa yang memegang kendali atas pangan, ekonomi, bahkan politik.

Di Brazil, dinamika ini mencapai titik paling akut negara dengan cadangan lahan pertanian terluas di dunia sekaligus menanggung beban ketimpangan agraria yang termasuk paling parah secara global.

Konsentrasi kepemilikan tanah yang ekstrem, warisan kolonialisme Portugis abad ke-16 melalui sistem sesmaria dan latifondia, telah mengakar sedemikian dalam sehingga puluhan tahun kebijakan reforma agraria belum mampu meruntuhkannya secara mendasar.

Tulisan ini berargumen bahwa reforma agraria di Brazil, meski mengalami pasang surut sejak era demokratisasi pasca-1985, masih berhadapan dengan plafon struktural yang tidak bisa ditembus hanya dengan redistribusi administratif.

Diperlukan transformasi politik yang lebih radikal menyentuh struktur kekuasaan itu sendiri, bukan sekadar memindahkan sertifikat tanah dari satu tangan ke tangan lain.

Latifondia dan Ketimpangan yang Diwariskan

Brazil mewarisi struktur agraria yang timpang dari kolonisasi Portugis, di mana konsesi tanah luas diberikan kepada kaum bangsawan dan pejabat koloni. Warisan inilah yang mengkonsolidasi diri dalam bentuk fazenda perkebunan raksasa yang selama berabad-abad menguasai gula, kopi, kedelai, dan ternak.

Sensus pertanian 2017 mencatat bahwa 1% pemilik tanah terbesar menguasai hampir 48% total lahan pertanian Brazil. Koefisien Gini untuk distribusi tanah secara konsisten berada di atas 0,85 salah satu tertinggi di dunia.

Yang penting dipahami: ketimpangan tanah bukan sekadar angka statistik. Ia berarti ketimpangan akses terhadap pangan, air, mata pencaharian, dan martabat.

Di sinilah reforma agraria menemukan urgensi moralnya sebagai keharusan, bukan sekadar pilihan kebijakan.

Era Bolsonaro: Kemunduran Terstruktur

Antara 2019 dan 2022, pemerintahan Jair Bolsonaro secara sistematis membekukan agenda reforma agraria. Pembentukan permukiman baru dihentikan, anggaran INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) dipangkas, dan kebijakan pro-agribisnis didorong habis-habisan.

Pemerintah Bolsonaro membekukan reforma agraria, membatasi kebijakan distribusi lahan hanya pada pemberian sertifikat kepada petani yang sudah menempati tanah secara de facto, tanpa pembentukan permukiman baru. (Agência Brasil)

Selama era Bolsonaro, agribisnis menikmati masa kejayaannya mendapat subsidi masif, mendominasi Kongres, mendikte kebijakan pertanian secara langsung, dan menekan gerakan reforma agraria dengan kekerasan. (Jacobin)

Ini bukan sekadar kemunduran kebijakan; ini adalah rekonfigurasi kekuasaan agraria yang disengaja. Ketika Lula kembali berkuasa pada 2023, ia mewarisi negara yang telah memperkokooh kekuatan agro-kapitalis ke level baru.

MST: Gerakan Sosial sebagai Kekuatan Koreksi

Dalam ruang yang ditinggalkan oleh lemahnya negara, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) tumbuh menjadi salah satu gerakan sosial paling berpengaruh di Amerika Latin. MST kini aktif di 24 dari 27 negara bagian Brazil, dengan 400.000 keluarga yang telah dimukimkan dan 70.000 keluarga yang masih berkemah dalam permukiman sementara.

Gerakan ini telah berkembang menjadi 1.900 asosiasi, 185 koperasi, dan 120 agroindustri untuk produksi dan pemasaran produk reforma agraria. (Agência Brasil)

Namun kekerasan di pedesaan tidak pernah absen dari perjuangan ini. Pada 2022 saja, 70 orang tewas dalam konflik agraria, sebagaimana dilaporkan oleh Komisi Pastoral Tanah (Comissão Pastoral da Terra). (Agência Brasil) Kriminalisasi aktivis dan impunitas hukum para pelaku kekerasan agraria terus menjadi hambatan sistemik yang menunjukkan bahwa reforma agraria bukan hanya soal kebijakan ia adalah soal keselamatan jiwa.

Pemerintahan Lula III: Ambisi di Tengah Hambatan Struktural

Kembalinya Lula membawa harapan baru. Target pemerintah untuk 2023-2026 adalah mengintegrasikan setidaknya 295.000 keluarga baru ke dalam Program Nasional Reforma Agraria, dengan rincian 73.200 keluarga pada 2024, 81.000 pada 2025, dan 90.500 pada 2026 angka yang diklaim mewakili peningkatan 877% dibanding era Bolsonaro 2017-2022. (Agência Brasil)

Namun ambisi ini langsung berbenturan dengan kenyataan struktural. Bancada Ruralista blok agribisnis di Kongres saat ini menguasai 347 dari 594 kursi DPR dan Senat, dan secara tegas menentang Lula.

Blok ini menginginkan kebijakan yang menguntungkan agribisnis besar: pajak rendah, rollback perlindungan lingkungan, dan penghentian demarcasi wilayah adat. (Jacobin)

Empat bulan setelah Lula menjabat, gerakan-gerakan reforma agraria masih meratapi “kurangnya prioritas yang diberikan pada pertanyaan agraria.” Lebih dari dua pertiga kantor INCRA masih dipimpin oleh loyalis Bolsonaro, sehingga sekitar 100.000 keluarga petani tak bertanah terjebak dalam permukiman sementara tanpa kepastian. (Jacobin)

MST bahkan melancarkan kampanye nasional pendudukan lahan untuk menekan pemerintah agar bergerak lebih cepat.

Paradoks Agribisnis dan Mitos Produktivitas

Penentang reforma agraria kerap berargumen bahwa agribisnis adalah tulang punggung ekonomi Brazil dan tidak boleh diganggu. Argumen ini tidak sepenuhnya keliru Brazil memang menjadi eksportir pangan terbesar dunia untuk kedelai, daging sapi, dan gula. Namun ia mengabaikan biaya tersembunyi yang besar.

Studi López (2023) menunjukkan bahwa bahkan partai-partai sayap kanan pun pernah mendukung reforma agraria bukan karena komitmen keadilan sosial, melainkan untuk mengurangi kejahatan di kota-kota besar dengan membalikkan arus migrasi rural-urban, dan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif melawan lawan-lawan politik dari kiri. (Cambridge Core)

Ini mengungkap sebuah ironi: reforma agraria bisa digunakan sebagai instrumen kalkulus politik, bukan sebagai proyek transformasi sosial yang sungguh-sungguh.

Konstitusi 1988 Brazil memuat komponen progresif terkait reforma agraria Pasal 184 mengharuskan properti pedesaan memenuhi fungsi sosial, bersifat produktif, serta menghormati hak-hak tenaga kerja dan lingkungan. Negara berhak mengambil alih lahan yang tidak memenuhi kriteria tersebut.

Namun selama beberapa dekade terakhir, latifondia besar justru berhasil menggeser interpretasi standar “fungsi sosial” ini secara hukum. (La Via Campesina)

Reforma Agraria sebagai Proyek yang Belum Selesai

MST dalam suratnya kepada masyarakat Brazil pada 2025 menegaskan bahwa konsentrasi tanah tetap menjadi salah satu penyebab utama ketimpangan, dengan tanah sebagai aset paling dilindungi oleh kaum elit, dan sengketa atasnya terus menjadi pemicu ketegangan, kekerasan, dan pelanggaran hak-hak alam dan rakyatnya. (La Via Campesina)

Reforma agraria yang bermakna tidak bisa berhenti di redistribusi lahan. Ia harus disertai ekosistem pendukung: kredit pertanian, infrastruktur jalan dan irigasi, akses pasar, pendampingan teknis, dan pengakuan hak-hak komunitas adat (indígenas) serta Afro-Brazil (quilombolas) yang secara historis paling terpinggirkan.

Distribusi tanah tanpa dukungan ini ibarat memberikan benih tanpa tanah subur niatnya baik, hasilnya rapuh.

Brazil membuktikan bahwa reforma agraria adalah proyek yang tidak pernah selesai ia adalah proses panjang yang membutuhkan demokrasi substantif, bukan sekadar prosedural.

Selama struktur kekuasaan politik dikuasai oleh blok yang berkepentingan mempertahankan status quo agraria, setiap kebijakan redistribusi akan terus menemukan plafon tak kasat mata yang mencegah transformasi melampaui ambang batas yang bermakna.

Tanah yang terdistribusi secara adil adalah jaminan ketahanan pangan, basis ekonomi komunitas, dan harga diri rakyat yang terlalu lama menjadi tamu di tanah leluhurnya sendiri. Brazil masih bisa menjadi pelajaran berharga jika negeri itu berani menghadapi warisannya dan memilih keadilan sebagai kompas masa depannya. (*)

Ditulis oleh Annisa Suryani, mahasiswa Unpam Serang