Membongkar Rahasia Doi Moi: Jalan Tengah Reforma Agraria Vietnam dan Magnet Relokasi Industri Global

ZETIZENS.ID – Ketika berbicara agenda penataan aset tanah di Asia Tenggara, perhatian kita tentunya sering kali tertuju pada sebuah model privatisasi dan pemberian Sertifikat Hak Milik (SHM) individual sebagai sebuah syarat mutlak kepastian hukum agraria. Namun, Vietnam hadir meruntuhkan dogma kapitalistik tersebut.

Melalui kebijakan reformasi agraria menyeluruh yang dikenal sebagai Doi Moi pada tahun 1986, negara sosialis ini telah berhasil merombak struktur agrarianya secara radikal.

Vietnam berusaha membuktikan bahwa sebuah bangsa bisa melompat dari jurang krisis pangan menjadi raksasa ekonomi baru tanpa harus menjual tanah negaranya kepada tuan tanah feodal.

Sebelum era reformasi Doi Moi dimulai, penataan lahan di Vietnam tentunya sempat terjebak dalam sebuah sistem pertanian kolektif pasca-perang yang sangat kaku.

Dan dalam hal ini negara memegang kontrol mutlak, dan para petani dipaksa bekerja dalam sistem komune. Relasi kuasa yang terpusat ini ternyata mematikan insentif ekonomi dan mengasingkan petani dari tanah yang mereka garap.

Tanpa adanya hubungan emosional dan rasional antara petani dengan lahan, produktivitas pertanian Vietnam runtuh pada akhir 1970-an, memicu kelaparan yang sistemik (Kerkvliet, 2005). Dan kegagalan ini menjadi sebuah bukti nyata dalam politik agraria bahwa menafikan posisi petani sebagai subjek berdaulat adalah kekeliruan yang fatal.

Sadar akan krisis pangan ini sangat kompleks, Pemerintah Vietnam mengambil langkah strategis melalui regulasi Undang-Undang Agraria (Land Law) pada tahun 1993 sebagai instrumen turunan Doi Moi.

Keunikan dari tata kelola agraria Vietnam ini tentunya terletak pada keberaniannya dalam mengambil “jalan tengah”. Pemerintah Vietnam sendiri secara tegas memisahkan antara konsep kepemilikan formal (ownership) dan hak atas pemanfaatan ruang (use rights). Secara konstitusional, tanah dideklarasikan tetap sebagai milik seluruh rakyat yang dikelola secara kolektif oleh negara. Namun, melalui sistem Land Use Rights Certificates (LURCs) atau Sertifikat Hak Guna Lahan, negara mendistribusikan hak kelola jangka panjang secara merata kepada jutaan rumah tangga petani kecil di pedesaan (Nang, 2015).

Kebijakan pembagian sertifikat hak guna ini ternyata menjadi sebuah pemantik transformasi agraria yang luar biasa dalam menjamin sebuah stabilitas domestik.

Meski demikian, potret sukses agraria Vietnam hari ini mulai dibayangi oleh persoalan baru yang dipicu oleh dinamika pasar global. Efisiensi tata kelola spasial, stabilitas politik, serta kepastian hukum hak guna lahan di Vietnam hari ini sukses menjadi magnet utama yang dapat merayu para kapitalis internasional.

Fenomena yang paling mencolok saat ini adalah terjadinya relokasi massal pabrik manufaktur besar dari negara-negara tetangga termasuk negara kita yakni Indonesia yang berbondong-bondong memindahkan basis industrinya ke Vietnam (Byamugisha 2021).

Para pemodal asing atau kapitalis melihat bahwa skema penguasaan tanah kolektif oleh negara di Vietnam ini justru mempermudah pihak korporasi mendapatkan ruang industri berskala besar yang minim konflik di lapangan, yang cukup kontras sekali dengan keruwetan sengketa lahan perkebunan ataupun industri yang sering mereka hadapi di Indonesia.
Akibatnya, Vietnam hari ini mengalami lonjakan industrialisasi yang cukup masif.

Lahan-lahan yang dulunya merupakan hamparan pertanian produktif kini bertransformasi secara kilat menjadi kawasan manufaktur raksasa (industrial enclosures).

Lesson learned atau pembelajaran berharga dari politik agraria Vietnam bagi negara berkembang lainnya adalah bahwa reforma agraria tidak boleh berhenti hanya pada fase pemenuhan pangan semata.

Ia adalah proses dialektika yang terus berhadapan dengan watak ekspansif kapitalisme global. Vietnam memberikan pelajaran berharga pada kita bahwa desain penguasaan tanah di mana negara memegang kedaulatan kepemilikan sementara rakyat memegang hak guna, terbukti sangat adaptif dalam merespons pasar industri internasional.

Sebagai penutup, kini tantangan terbesar Vietnam ke depan adalah memastikan agar gempuran relokasi industri dari luar tersebut tidak melahirkan gelombang eksklusi agraria baru, yang khawatirnya dapat menyingkirkan kaum tani lokal dari ruang hidupnya demi memanjakan para kapitalis asing.

Tanpa regulasi proteksi spasial yang seimbang dan jelas, tanah-tanah pertanian yang menjadi simbol keberhasilan reforma agraria di masa lampau secara perlahan akan hilang tergerus oleh roda industrialisasi modern. (*)

Ditulis oleh: Elandra Andhara Diputra,
Mahasiswa Universitas Pamulang.