ZETIZENS.ID – Ketika membicarakan keberhasilan pembangunan Korea Selatan, kebanyakan orang akan langsung menghubungkannya dengan kemajuan teknologi, industrialisasi, atau keberadaan perusahaan besar seperti Samsung Electronics dan Hyundai Motor Company.
Namun, menurut saya, ada satu faktor penting yang sering terlewatkan dalam kisah sukses tersebut, yaitu reforma agraria.
Sebelum menjadi negara maju, Korea Selatan terlebih dahulu menyelesaikan persoalan mendasar yang terjadi di pedesaan, yakni ketimpangan kepemilikan tanah.
Banyak negara berkembang berusaha mencapai kemajuan melalui industrialisasi dan investasi besar-besaran. Akan tetapi, pengalaman Korea Selatan menunjukkan bahwa pemerataan akses terhadap sumber daya produksi justru menjadi fondasi penting bagi pembangunan jangka panjang.
Dalam konteks ini, reforma agraria tidak hanya berkaitan dengan distribusi tanah, tetapi juga menjadi instrumen untuk menciptakan keadilan sosial, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat stabilitas ekonomi.
Ketika Tanah Hanya Dimiliki Segelintir Orang
Sebelum reforma agraria diterapkan pada tahun 1950, sebagian besar tanah pertanian di Korea Selatan dikuasai oleh kelompok tuan tanah. Sebagian besar petani hanya berstatus sebagai penyewa yang harus menyerahkan sebagian hasil panennya kepada pemilik lahan.
Menurut Rudolf (2012), kondisi tersebut membuat petani kehilangan insentif untuk meningkatkan produktivitas karena mereka tidak memiliki kepastian atas tanah yang mereka garap.
Morrow dan Sherper (1970), sebagaimana dikutip oleh Rudolf (2012), menjelaskan bahwa sistem penyewaan tanah menyebabkan petani sangat bergantung pada tuan tanah. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat pedesaan sulit meningkat dan produktivitas pertanian tidak berkembang secara optimal.
Situasi tersebut memperlihatkan bahwa ketimpangan agraria tidak hanya menciptakan kesenjangan ekonomi, tetapi juga membatasi mobilitas sosial masyarakat.
Menurut saya, kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan tanah bukan sekadar masalah kepemilikan aset. Ketika akses terhadap sumber daya produktif hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, kesempatan masyarakat untuk berkembang menjadi sangat terbatas. Oleh karena itu, penyelesaian masalah agraria menjadi langkah penting sebelum suatu negara menjalankan pembangunan ekonomi yang lebih luas.
Reforma Agraria dan Keberanian Politik Pemerintah
Pemerintah Korea Selatan kemudian mengesahkan Undang-Undang Amandemen Reformasi Lahan Pertanian (ALRAA) pada tahun 1950. Melalui kebijakan ini, kepemilikan tanah dibatasi maksimal tiga hektare per rumah tangga. Tanah yang melebihi batas tersebut dibeli oleh pemerintah dan didistribusikan kepada petani penggarap. Selain itu, sistem penyewaan tanah secara bertahap dihapuskan.
Park (2013) menjelaskan bahwa proses penyusunan kebijakan reforma agraria berlangsung melalui perdebatan panjang antara pemerintah, kelompok tuan tanah, dan organisasi petani.
Perdebatan tersebut mencakup batas kepemilikan tanah, mekanisme kompensasi bagi pemilik lahan, serta sistem pembayaran yang harus dilakukan oleh petani penerima tanah.
Meski menghadapi berbagai tekanan politik, pemerintah tetap menjalankan reforma agraria karena dianggap penting untuk mengakhiri sistem semi-feodal yang telah berlangsung lama. Menurut saya, keberhasilan reforma agraria Korea Selatan menunjukkan bahwa perubahan struktural tidak mungkin terjadi tanpa keberanian politik. Komitmen pemerintah menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan redistribusi sumber daya secara adil.
Reforma Agraria Tidak Menghambat Pertumbuhan
Salah satu kritik yang sering muncul terhadap reforma agraria adalah anggapan bahwa redistribusi tanah dapat mengurangi efisiensi ekonomi dan menghambat pertumbuhan. Namun pengalaman Korea Selatan menunjukkan hal yang berbeda.
Jeon dan Kim (2000) menjelaskan bahwa reforma agraria berhasil menyebarkan pendapatan dari kelompok kaya kepada masyarakat pedesaan sekaligus mendorong investasi pada sektor pertanian dan infrastruktur.
Rudolf (2012) menemukan bahwa reforma agraria memberikan dampak positif terhadap produktivitas pertanian. Ketika petani menjadi pemilik lahan, mereka memiliki motivasi yang lebih besar untuk meningkatkan hasil produksi, melakukan investasi, dan memanfaatkan teknologi secara lebih efektif.
Selain itu, Oh (2008) berpendapat bahwa reforma agraria memberikan kekuatan ekonomi dan politik kepada petani yang sebelumnya tidak memiliki lahan. Dengan meningkatnya posisi petani dalam struktur sosial, pembangunan pedesaan menjadi lebih inklusif dan partisipatif.
Menurut saya, pengalaman Korea Selatan membuktikan bahwa pemerataan dan pertumbuhan ekonomi bukanlah dua tujuan yang saling bertentangan. Sebaliknya, pemerataan justru dapat menjadi prasyarat bagi pertumbuhan yang lebih berkualitas karena manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih luas.
Fondasi Bagi Keajaiban Ekonomi Korea Selatan
Keberhasilan reforma agraria tidak hanya berdampak pada sektor pertanian. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini menjadi salah satu fondasi penting bagi transformasi ekonomi Korea Selatan pada dekade-dekade berikutnya.
Bank Dunia (2004) menilai bahwa distribusi aset yang lebih merata dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan stabil. Sementara itu, Rodrik et al. (1995) menjelaskan bahwa tingkat ketimpangan aset yang rendah mampu mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena memperluas kesempatan masyarakat untuk berinvestasi dalam pendidikan dan kegiatan produktif lainnya.
Pak (1968) bahkan menyebut reforma agraria Korea Selatan sebagai salah satu kebijakan yang berhasil mengubah masyarakat pedesaan dari struktur sosial yang feodal menjadi masyarakat yang lebih setara dalam memperoleh kesempatan ekonomi.
Menurut saya, inilah pelajaran terbesar dari pengalaman Korea Selatan. Pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga distribusi sumber daya yang lebih adil sejak awal. Ketika masyarakat memiliki akses yang setara terhadap aset produktif, mereka akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
Pembelajaran untuk Indonesia
Pengalaman Korea Selatan memberikan pelajaran yang relevan bagi Indonesia. Hingga saat ini, persoalan ketimpangan penguasaan tanah masih menjadi tantangan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Di berbagai daerah, konflik agraria dan kesenjangan akses terhadap sumber daya produktif masih sering terjadi. Bank Dunia (2004) menilai bahwa distribusi aset yang lebih merata merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan stabil.
Program reforma agraria yang dijalankan pemerintah perlu dipandang bukan hanya sebagai kegiatan administratif berupa pembagian sertifikat tanah, tetapi sebagai upaya menciptakan pemerataan ekonomi yang lebih luas. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang adil terhadap sumber daya yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Pengalaman Korea Selatan menunjukkan bahwa pemerataan kepemilikan aset produktif dapat mendorong peningkatan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Oh, 2008).
Indonesia tentu memiliki kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang berbeda dengan Korea Selatan. Namun prinsip dasar yang dapat dipelajari tetap sama, yaitu bahwa pembangunan yang inklusif memerlukan distribusi sumber daya yang lebih merata. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan sulit memberikan manfaat yang luas apabila ketimpangan kepemilikan aset tetap dibiarkan. Rodrik et al. (1995) menjelaskan bahwa tingkat ketimpangan aset yang rendah dapat mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang melalui perluasan kesempatan ekonomi masyarakat.
Reforma agraria Korea Selatan menunjukkan bahwa pemerataan kepemilikan tanah dapat menjadi fondasi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan tersebut berhasil mengurangi ketimpangan, meningkatkan produktivitas pertanian, memperbaiki kesejahteraan petani, serta menciptakan stabilitas sosial yang mendukung proses industrialisasi.
Menurut saya, keberhasilan Korea Selatan mengajarkan bahwa pembangunan tidak selalu harus dimulai dari proyek-proyek besar atau investasi bernilai tinggi. Terkadang, perubahan yang paling menentukan justru dimulai dari keberanian untuk memastikan bahwa sumber daya produktif dapat diakses secara adil oleh seluruh masyarakat.
Oleh karena itu, reforma agraria Korea Selatan layak dipandang sebagai salah satu contoh keberhasilan kebijakan publik yang mampu mengubah arah pembangunan suatu negara. Kisah tersebut menunjukkan bahwa keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi bukanlah dua tujuan yang saling bertentangan, melainkan dua hal yang dapat berjalan bersama untuk menciptakan kemajuan yang berkelanjutan. (*)
Ditulis oleh Putri Aulia Azzahra, mahasiswa Unpam Serang
