ZETIZENS.ID – Vietnam adalah salah satu contoh paling menarik tentang bagaimana sebuah negara sosialis bisa membongkar sistem pertanian kolektif yang ia bangun sendiri, tanpa harus runtuh sebagai negara maupun melepaskan kendali politik partai tunggal.
Cerita ini penting dibaca bukan sekadar sebagai catatan sejarah ekonomi, melainkan sebagai studi kasus tentang bagaimana kebijakan agraria yang kaku, sebagus apapun niatnya di atas kertas, pada akhirnya bisa dipaksa berubah oleh realitas yang dijalani jutaan petani di lapangan setiap hari.
Awal Mula: Tanah sebagai Proyek Ideologi
Sejak akhir 1950-an, Vietnam Utara menjadikan kolektivisasi pertanian sebagai fondasi pembangunan sosialisnya. Tanah-tanah milik perorangan digabungkan ke dalam koperasi produksi, dan petani bekerja secara kolektif dengan sistem pembagian hasil yang ditentukan negara.
Menurut Chad Raymond pada “No Responsibility and No Rice”: The Rise and Fall of Agricultural Collectivization in Vietnam (2008), Produksi pertanian kolektif tidak memiliki insentif ekonomi yang cukup bagi petani Vietnam, mereka lebih memilih memproduksi secara privat untuk konsumsi rumah tangga atau pasar bebas.
Reformasi yang difokuskan negara untuk mengolektivisasi pertanian gagal meningkatkan kinerja sektor pertanian dan akhirnya Partai Komunis Vietnam terpaksa menghapus kolektivisasi sepenuhnya.
Setelah petani dilepaskan dari kerja kolektif dan dapat mengejar produksi privat untuk pasar bebas, produksi pertanian Vietnam melonjak drastis. sistem kolektif ini diperluas secara masif selama periode perang pada 1950 samapi 1961, ketika kolektivisasi juga berfungsi sebagai instrumen logistik perang, memastikan distribusi pangan tetap terkendali di tengah krisis. Namun di balik fasad keteraturan administratif tersebut, Kerkvliet menemukan bahwa sejak awal sistem ini sebetulnya rapuh, karena insentif kerja kolektif tidak pernah benar-benar sebanding dengan insentif bekerja di lahan sendiri.
Yang menarik dari analisis Raymond adalah penegasan bahwa kegagalan kolektivisasi pertanian di Vietnam tidak dapat dipandang semata sebagai keputusan politik dari pusat, melainkan hasil dari ketiadaan insentif ekonomi yang memadai bagi petani dalam sistem produksi kolektif.
Penulis mencatat bahwa para pemimpin Komunis di Vietnam memang berupaya menggunakan kolektivisasi pertanian untuk mentransformasi negara agraria yang miskin menjadi bangsa sosialis modern dengan ekonomi terindustrialisasi sejak awal 1950-an, namun produksi pertanian kolektif gagal memberikan dorongan ekonomi yang cukup sehingga petani cenderung memproduksi secara privat untuk konsumsi rumah tangga atau pasar bebas.
Reformasi yang diprakarsai negara untuk mengolektivisasi pertanian terbukti tidak mampu meningkatkan kinerja sektor pertanian, dan akhirnya Partai Komunis Vietnam terpaksa menghapus kolektivisasi sepenuhnya antara 1986–1988 melalui Resolution 100 dan Contract 10.
Setelah petani diliber dari kerja kolektif dan dapat mengejar produksi privat untuk pasar bebas, produksi pertanian Vietnam justru melonjak drastis, yang mengindikasikan bahwa perubahan struktural dalam sektor pertanian Vietnam lebih didorong oleh realitas praktis di tingkat petani daripada oleh visions ideologis dari Hanoi.
Ketika Lahan Dikembalikan ke Rumah Tangga
Titik balik resmi terjadi melalui kebijakan Khoan 10 pada 1988 dan kemudian dikukuhkan lewat Land Law 1993, yang secara hukum mengalihkan hak penggunaan lahan dari koperasi kembali ke level rumah tangga. Dampaknya hampir seketika dan dramatis.
Dalam laporan Steven Jaffee dan rekan-rekannya yang berjudul “Transforming Vietnamese Agriculture: Gaining More from Less” yang di muat World Bank (2016), reformasi ini catatan bahwa sektor pertanian Vietnam telah membuat kemajuan enormous selama seperempat abad terakhir, dengan peningkatan stabil dalam produktivitas dan intensifikasi rice smallholder melalui 1990-an dan seterusnya.
Dampaknya hampir seketika dan dramatis: Vietnam muncul kembali sebagai eksportir beras pada 1989 setelah 2 dekade menjadi net importer, dan transformasi ini tidak hanya tunggal pada beras tetapi juga diversifikasi ke coffee, shrimp, fruits, vegetables, dan processed foods.
Studi ini relevan untuk membantah asumsi lama bahwa skala besar dan sentralisasi produksi pertanian otomatis lebih efisien dibanding pertanian keluarga yang terjadi di Vietnam justru sebaliknya, begitu insentif individual dipulihkan melalui dekolonisasi, hasil panen meningkat drastis, diversifikasi produk terjadi, dan negara yang sebelumnya pengimpor beras berubah menjadi salah satu eksportir beras terbesar dunia serta top 5 global exporter untuk coffee, shrimp, cashews, dan pepper hanya dalam tempo kurang dari satu dekade.
Tinjauan Klaus Deininger dan Songqing Jin dalam “Land Sales and Rental Markets in Transition: Evidence from Rural Vietnam” yang dimuat di The World Bank (2003) menambahkan dimensi lain dari cerita ini. Land Law 1993, menurut mereka, tidak hanya memberi kepastian hukum bagi petani melalui Sertifikat Hak Guna Lahan jangka panjang, tetapi juga secara bertahap membuka ruang bagi pasar sewa dan jual-beli hak guna lahan di pedesaan.
Konstruksi hukum semacam ini menarik karena ia menempuh jalan tengah, tanah tetap berstatus milik negara secara konstitusional, namun hak guna atasnya diperlakukan hampir setara dengan kepemilikan privat dalam praktik sehari-hari, sebuah kompromi yang memungkinkan Vietnam menghindari baik privatisasi penuh ala Eropa Timur pasca-1989 maupun kolektivisme murni yang sebelumnya ia anut sendiri.
Studi literatur yang dilakukan Salwa Nurfaiziya dalam artikel “Study Literature Review Artikel Terindeks Scopus Perihal Kebijakan Reforma Agraria di Negara-Negara Benua Asia” yang dimuat di Journal of Governance Innovation(2021) turut menempatkan Vietnam dalam perbandingan dengan negara-negara Asia lain seperti Myanmar, Thailand, Bangladesh, dan China. Dari kajian tersebut, Vietnam justru disebut sebagai salah satu kasus yang masih bermasalah dalam implementasi kebijakan reforma agrarianya secara keseluruhan, berbeda dengan Jepang yang dianggap berhasil sejak reformasi tanahnya pada 1946.
Catatan ini penting agar narasi keberhasilan Vietnam tidak ditarik terlalu jauh, sebab keberhasilan dalam aspek produktivitas pertanian tidak serta-merta berarti seluruh persoalan struktural penguasaan tanah telah selesai.
Soal yang Jarang Disorot: Siapa yang Diakui sebagai Pemegang Hak
Salah satu dimensi reformasi agraria Vietnam yang menurut hemat penulis kerap luput dari sorotan adalah soal kesetaraan dalam desain kebijakan sertifikasi lahan. Laporan Land-Tenure Policy Reforms: Decollectivization and the Doi Moi System in Vietnam yang merujuk pada kerja Michael Kirk dan Nguyen Do Anh Tuan (2009) mencatat bahwa amandemen Land Law tahun 2003 secara eksplisit mewajibkan pencantuman nama suami dan istri secara bersama dalam sertifikat hak guna lahan rumah tangga.
Ketentuan ini tampak teknis dan administratif, namun dampaknya jauh lebih luas dari sekadar urusan dokumen. Sejumlah studi turunan mencatat ketentuan ini berkorelasi dengan membaiknya indikator pendidikan anak dan berkurangnya pekerja anak di rumah tangga yang menerima sertifikat bersama tersebut.
Artinya, reformasi agraria bukan semata soal berapa hektare lahan yang berpindah tangan, melainkan juga soal siapa yang secara hukum diakui negara sebagai subjek atas tanah tersebut, sebuah pertanyaan yang sering tenggelam di balik angka-angka makro seperti produktivitas dan pertumbuhan ekspor.
Bayang-bayang di Balik Keberhasilan
Namun perlu dicatat, kisah Vietnam bukanlah dongeng tanpa cela. Pasar tanah yang kian likuid sejak 1990-an juga melahirkan persoalan baru.
Martin Ravallion dan Dominique van de Walle, dalam laporan Bank Dunia “Breaking up the Collective Farm: Welfare Outcomes of Vietnam’s Massive Land Privatization” (2001), mengingatkan bahwa proses privatisasi lahan kolektif ini turut memunculkan fenomena konsentrasi lahan di tangan rumah tangga yang lebih mampu secara ekonomi, sembari meninggalkan sebagian rumah tangga lain tanpa tanah sama sekali di sejumlah wilayah.
Dengan kata lain, mekanisme pasar yang dilepaskan setelah dekolektivisasi memang efektif mendorong produktivitas, tetapi pada saat bersamaan berpotensi melahirkan ketimpangan baru yang sebelumnya coba dihindari oleh sistem kolektif itu sendiri, sekalipun dengan cara yang jauh lebih timpang dan tidak adil.
Dari rangkaian temuan ini, yang patut digarisbawahi adalah bahwa transformasi agraria Vietnam sesungguhnya bukan satu peristiwa tunggal yang terjadi pada satu titik waktu, melainkan proses panjang tarik-menarik antara kebijakan negara, inisiatif informal petani, dan logika pasar yang terus bergerak.
Keberhasilan dalam satu dimensi, misalnya produktivitas pangan, tidak otomatis menjamin keberhasilan di dimensi lain seperti pemerataan akses dan kontrol atas tanah.
Pelajaran paling mendasar dari kasus ini barangkali adalah bahwa kebijakan agraria sehebat apapun rancangannya di meja perumus kebijakan, pada akhirnya akan selalu diuji dan dibentuk ulang oleh apa yang sesungguhnya terjadi di sawah dan ladang, jauh dari ruang rapat tempat kebijakan itu pertama kali dirumuskan. (*)
Ditulis oleh Fardillah Rizky Rahayu
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas pamulang PSDKU Serang
