ZETIZENS.ID.- Sebagai negara agraris, Indonesia sejak awal kemerdekaan telah menempatkan persoalan penguasaan tanah sebagai isu sentral dalam pembangunan.
Reforma agraria (RA) bukanlah wacana baru gagasan ini telah digulirkan sejak era Bung Hatta pada tahun 1956 dan dikukuhkan secara hukum melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960. Namun, lebih dari enam dekade kemudian, ketimpangan penguasaan lahan dan kemiskinan di kalangan rumah tangga petani masih menjadi kenyataan yang sulit dihindari.
Tulisan ini memaparkan opini penulis mengenai urgensi, tantangan, dan arah ke depan reforma agraria di Indonesia, dengan merujuk pada temuan jurnal “Reforma Agraria dan Revitalisasi Pertanian di Indonesia: Studi Kasus Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Jawa Barat” karya Martua Sihaloho, Heru Purwandari, dan Dyah Ita Mardiyaningsih (2010).
Masalah Utama: Bukan Konsep, Tapi Pelaksanaan
Menurut saya, akar persoalan reforma agraria di Indonesia bukan terletak pada gagasannya, melainkan pada lemahnya konsistensi dalam menjalankannya di lapangan.
Hal ini tergambar jelas dari studi kasus di Desa Sidajaya, Subang, Jawa Barat, yang memperlihatkan adanya enam lapisan masyarakat petani mulai dari mereka yang memiliki lahan luas hingga buruh tani yang sama sekali tidak memiliki tanah.
Kondisi ini menegaskan bahwa akses terhadap lahan masih jauh dari merata, padahal bagi masyarakat agraris, tanah merupakan tumpuan hidup yang paling mendasar.
Asset Reform Saja Tidak Cukup
Hal yang patut digarisbawahi dari jurnal tersebut adalah penegasan bahwa reforma agraria tidak boleh berhenti pada redistribusi tanah semata, melainkan harus disertai dengan access reform berupa dukungan permodalan, teknologi, dan sarana produksi pertanian.
Pandangan ini sejalan dengan rekomendasi peneliti di bagian akhir jurnal, yang menyarankan agar Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan tebu di desa tersebut tidak diperpanjang, melainkan lahannya dialihkan kepada masyarakat, mengingat kondisi sosial ekonomi warga yang sangat membutuhkan lahan garapan.
Reforma Agraria Sebagai Paket Utuh
Dari sini, saya berpendapat bahwa reforma agraria semestinya dipandang sebagai satu kesatuan kebijakan yang utuh, bukan langkah parsial yang berhenti di tengah jalan. Pemberian tanah kepada rakyat tidak akan banyak berarti apabila tidak diiringi modal untuk mengolahnya, akses ke pasar, maupun pendampingan teknis.
Tanpa revitalisasi pertanian yang menyertai proses redistribusi, lahan yang telah dibagikan berpotensi kembali berpindah ke tangan pihak yang secara ekonomi lebih kuat, sehingga ketimpangan yang sama akan terulang.
Pentingnya Memahami Relasi Sosial Lokal
Selain itu, masih bertahannya praktik bagi hasil seperti maro, mertelu, ceblokan, dan grebegan di pedesaan menunjukkan bahwa hubungan sosial antara pemilik lahan dan penggarap memiliki akar sejarah yang panjang dan kompleks. Kebijakan reforma agraria yang dirancang secara top-down tanpa mempertimbangkan pola-pola sosial lokal semacam ini berisiko gagal beradaptasi dengan realitas yang ada di lapangan.
Sebagai kesimpulan, penulis menilai bahwa reforma agraria di Indonesia tetap relevan dan mendesak untuk dilaksanakan. Akan tetapi, keberhasilannya sangat bergantung pada kesungguhan politik pemerintah dalam mendistribusikan ulang penguasaan lahan secara adil, sekaligus memastikan petani kecil dan buruh tani memperoleh dukungan nyata agar dapat keluar dari jeratan kemiskinan agraris yang berkepanjangan. (*)
Ditulis oleh Depiyani, Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Semester 4, Universitas Pamulang PSDKU Serang
