ZETIZENS.ID – Reforma agraria dalam kajian ekonomi politik dan pembangunan dipandang sebagai instrumen strategis untuk mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi di pedesaan, bukan sekadar kebijakan redistribusi tanah.
Menurut Waryanta dalam artikelnya tahun 2016 yang berjudul “Reforma Agraria: Momentum Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Kecil dalam Mendukung Ketahanan Pangan,” reforma agraria berperan penting dalam menciptakan distribusi sumber daya yang lebih adil, meningkatkan kapasitas produksi masyarakat kecil, serta memperkuat ketahanan ekonomi berbasis desa.
Ia berpendapat bahwa reforma agraria seharusnya dipandang sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk membangun kemandirian ekonomi, bukan sekadar program pembagian tanah.
Iwan Nurdin mengemukakan argumen serupa dalam “Mewujudkan Desa Maju melalui Reforma Agraria” (2017), dengan menekankan bahwa kapasitas negara untuk memperkuat kelembagaan pedesaan, memperluas akses terhadap permodalan, serta mendorong pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan sama pentingnya bagi keberhasilan reforma agraria seperti halnya redistribusi tanah.
Menurut pandangan tersebut, reforma agraria pada dasarnya merupakan upaya perubahan struktural. Ketimpangan dalam kepemilikan tanah tidak hanya menyebabkan ketidaksetaraan ekonomi, tetapi juga menghasilkan relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara mereka yang menguasai sumber daya dan mereka yang tidak.
Akibatnya, reforma agraria selalu berada dalam arena kepentingan politik yang saling bertentangan. Pengalaman Portugal memberikan contoh yang meyakinkan tentang bagaimana reforma agraria dapat mendorong transformasi sosial yang signifikan, namun tetap rentan untuk dibalikkan akibat perubahan dinamika politik.
Reforma dari Bawah dan Munculnya Harapan Baru
Portugal memiliki struktur agraria yang sangat timpang setelah Revolusi Anyelir pada 25 April 1974. Di wilayah selatan, sebagian besar lahan pertanian dikuasai oleh pemilik tanah besar melalui sistem latifundia, sementara para buruh tani hidup dalam kesulitan akibat upah yang rendah dan pekerjaan yang tidak menentu.
Ketimpangan ini telah berlangsung selama beberapa dekade dan menjadi salah satu penyebab utama ketidakadilan sosial di masyarakat pedesaan.
Di Portugal, proses reforma agraria justru berasal dari gerakan sosial akar rumput, berbeda dengan banyak negara lain yang melaksanakannya melalui kebijakan negara dari atas.
Para buruh tani yang terorganisir dalam serikat pekerja mulai mengambil alih lahan-lahan luas yang dianggap tidak produktif. Lahan tersebut kemudian dikelola secara kolektif melalui unit-unit produksi bersama. Akibatnya, reforma agraria di Portugal menjadi salah satu eksperimen sosial paling radikal di Eropa Barat pada abad ke-20.
Reforma agraria menghasilkan dampak yang cukup menggembirakan pada tahap awal. Kondisi kehidupan masyarakat pedesaan membaik, peluang kerja meningkat, dan hasil produksi pertanian mengalami kenaikan. Yang lebih penting, reforma agraria tidak hanya mengubah pola kepemilikan tanah, tetapi juga mengubah relasi sosial di pedesaan.
Buruh tani yang sebelumnya terpinggirkan mulai mengambil kendali atas proses produksi dan terlibat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka.
Keberhasilan ini menunjukkan bahwa reforma agraria dapat berfungsi sebagai alat emansipasi sosial. Ketika akses terhadap tanah menjadi lebih merata, masyarakat tidak hanya mampu menjamin kelangsungan hidup mereka, tetapi juga memiliki ruang yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.
Ketika Reforma Dihentikan oleh Politik
Namun, reforma agraria di Portugal tidak berlangsung lama. Setelah pemilu 1975–1976, perubahan politik mengubah arah kebijakan pemerintah. Seiring dengan kembalinya kekuatan elit pemilik tanah dalam sistem politik, dukungan terhadap reforma agraria pun menurun.
Akibatnya, kebijakan-kebijakan yang mendorong pengelolaan tanah secara kolektif secara bertahap mulai dihapuskan.
Pendekatan ini, yang kadang disebut sebagai “kontra-reforma agraria,” berkembang melalui kebijakan negara dan kerangka hukum. Lahan-lahan yang sebelumnya dikelola secara kolektif kemudian direorganisasi atau dikembalikan.
Negara, yang sebelumnya memfasilitasi perubahan sosial, mulai membatasi dan pada akhirnya mengakhiri proses reforma. Dalam kasus ini, reforma agraria di Portugal gagal bukan karena ketidakmampuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan atau hasil produksi pertanian, melainkan karena kehilangan dukungan politik yang menopangnya.
Pelajaran penting dapat diambil dari pengalaman Portugal: reforma agraria bukan sekadar persoalan teknis redistribusi tanah, melainkan merupakan arena politik yang berkaitan dengan distribusi kekuasaan. Keberhasilan reforma agraria dapat dengan mudah diperdebatkan dan dibalikkan ketika pihak-pihak yang diuntungkan oleh ketimpangan kembali memperoleh kekuasaan politik.
Pada akhirnya, contoh Portugal menunjukkan bahwa keberhasilan reforma agraria tidak dapat diukur hanya dari jumlah tanah yang didistribusikan.
Yang lebih penting adalah apakah perubahan tersebut dapat dipertahankan melalui institusi yang kuat, dukungan politik, dan negara yang berkomitmen terhadap kepentingan para penerima manfaat.
Tanpa hal tersebut, reforma agraria berisiko hanya menjadi kemenangan sementara—sebuah revolusi yang sempat membawa harapan, tetapi pada akhirnya dihancurkan oleh perubahan kekuatan politik. (*)
Ditulis oleh Gustav Bagus Herlambang, mahasiswa Universitas Pamulang PSDKU Serang Semester 4
