ZETIZENS.ID – Oligarki merupakan sistem politik dimana pihak yang memerintah terdiri atas sejumlah orang atau sekelompok orang (kelompok elit). Sekelompok elit tersebut dalam menjalankan pemerinthan selalu menggunakan segala cara agar rakyat dapat dikendalikan dan di kuasainya.
Sistem ini disebut juga pemerintahan dari atas yakni Negara di jadikan alat untuk mencapai tujuan kelompok elit, sehingga tujuan yang menyangkut kesejahteraan rakyat, keadilan, dan kemerdekaan perorangan biasanya tidak dapat (sulit). Opini ini akan menjelaskan bagaimana politik oligarki bisa terjadi dalam partai politik di Indonesia.
Menurut Aristoteles, Oligarki adalah bentuk Pemerintahan yang di pegang oleh sekelompok cendekiawan demikepentingan kelompoknya. Banyak studi membuktikan bahwa sejak awal terjadi pembajakan terhadap lembaga lembaga prosedur Demokrasi, dan ini menjadikan demokratisasi Indonesia berwatak sangat etilis.
Robision & Hadiz (2004) melakukan studi yang menggaris bawahi bahwa elit predatorial (elit pemangsa rakyat) lama yang berbasis partai partai politik menguasai panggung politik.
Pasca Reformasi 1998, Indonesia memilih jalan fajar demokrasi sebagai antitesis dari rezim otoritarian Orde Baru. Namun, setelah hampir tiga dekade berjalan, panggung politik formal yang bebas dan terbuka ini kian hari kian di bayangi oleh kekuatan tak kasat mata yang terorganisir dengan rapi: Oligarki Demokrasi yang sejatinya berbasis pada asas one person, one vote,one value, perlahan tapi pasti bergeser menjadi one dollar,one vote.
Teori Oligarki, Evolusi Kekuasaan Kaum Pemilik Modal
Menurut Jeffrey Winters Oligarchy (2011), Mendifinisikan oligarki bukan sekedar “Pemerintahan oleh segelintir orang” sebagaimana teori klasik Aristoteles, melainkan sebuah sistem di mana sekelompok kecil individu menguasai kekayaan material (material power) yang sangat besar, lalu mengonversinya menjadi kekuasaan politik untuk mempertahankan dan melipatgandakan kekayaan tersebut.
Menurut Richard Robision dan Vedi Hadiz dalam buku mereka Reorganizing Power in Indonesia (2004), Menjelaskan bahwa runtuhnya rezim Soeharto tiak serta merta melenyapkan para oligark.
Mereka justru berhasil melakukan metamorfosis dan melakukan re organisasi kekuasaan didalam instiusi demokrasi baru yang terdesentralisasi, seperti partai politik, parlemen, hingga pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Menurut Penulis, permasalahan oligarki di indonesia terletak pada desain institusioanal politik kita yang berbiayaa tinggi. Sistem politik pasca reformasi terjebak dalam lingkaran setan ransasional karena partai politik gagal menjadi wadah kaderisasi yang mandiri secara finansial.
Data riset tersebut dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menunjukan bahwa ketidakwajara yang akut.
Biaya logistik minimal untuk maju sebagai calon bupati/wali kota rata rata berkisar antara Rp.20 miliar hingga Rp.30 miliar
Sedangkanuntuk posisi gubernur, angka tersebut melonjak drastis hingga mencapai Rp.100 miliar.
Angka ini sangat tidak rasional jika dibandingkan dengan akumulasi pendapatan resmi (gaji dan tunjangan) kepala daerah selama 5 tahun menjabat yang rata rata berkisar di angka Rp.5 miliar hingga Rp.6 miliar.
Kesenjangan finansial ini memicu lahirnya simbiosis mutualisme yang korup antara kandidat politik yang membutuhkan modal (political seeekers) dengan para pemilik modal (cukong/oligark).
Pemilu tidak lagi berfungsi sebagai sarana sirkulasi kepemimpinan berbasis meritokrasi, melaunkan komodifikasi tiket politik. Rakyat memang memegang hak suara di bilik TPS secara Prosedural, nmun pilihan pilihan yang tersedia di surat suara telah di saring dan di tentukan oleh kepentingan elite.
Prof Mahfud MD (2004) mengatakan dalam kajiannya mengenai hukum dan politik. Beliau sering kali mengingatkan bahwa karakter produk hukum sangat di pengaruhi oleh konfigurasi politik yang melahirkan nya. Ketika kofigurasi politik bersifat hegemonik dan di kendalikan oligarki, masa hukum yang lahir cenderung bersifat konservatif ortodoks yakni hukum yang isinya membatasi ruang publik namun memberi kebebasan eksklusif bagi elite ekonomi politik.
Fenomena pembajakan negara termasuk konflik permasalahan dalam tata kelola negara yang di cerminkan dalam tata kelola agraria dan sumber daya alam.
Berdasarkan data tahunan yang ada, Konsorisum Pembaruan Agraria (KPA), Konflik Agraria struktural di Indonesia terus meletus akibat ketimpangan penguasaan lahan. Jutaan hektar tanah di alokasikan untuk konsesi kooprasi skala besar (perkebunan, pertimbangan, dan infrastruktur), sementara radisribusi tanah bagi rakyat kecil kerap kali mandek.
Regulasi Agraria dan perizinan sering kali berubah menjadi alat tukar (guling) ekonomi politik yang paling menguntungkan bagi para oligarkdi tingkat lokal maupun nasional untuk mengembalikan modal pemilu.
Adapun strategi struktural untuk mengendalikan oligarki secara total dari realitas politik adalah hal yang utopis, karena kapital akan selalu mencari celah untuk memengaruhi kebijakan. Namun, kekuatan ini dapat di jinakkan dan di batasi ruang geraknya agar tidak merusak sendi sendi demokrasi melalui beberapa langkah struktural yang mendesak seperti Reformasi pada Pembiayaan Partai Politik, Memutus Rantai Politik Dinasti, dan Penguatan Civil Society dan Demokrasi Digital.
Menurut Penulis, panggung demokrasi di Indoesia saat ini sedang mengalami paradoks akut, prosedurnya berjalan reguler melalui pemilu, namun substansinya dikendalikan oleh segelintir elite kaya.
Mengendalikan oligarki membutuhkan keberanian politik untuk merombak aturan main pemilu serta keteguhan masyrakat sipil untuk tidak melepaskn hak untuk pengawasannya.
Tanpa reformasi instiusional yang radikal, demokrasi kita hanya akan menjadi topeng berkuasanya para pemilik modal , dimana kedaulatan rakyat tergusur oleh kedaulatan kapital. (*)
Ditulis oleh Dinda Aulia Supono, mahasiswi Ilmu PemerintahanUniversitas Pamulang. Opini dibuat untuk memenuhi tugas dengan Mata Kuliah Ekonomi Politik. Dosen Pengampu : Cusdiawan S.Hum., M.Ipol
