ZETIZENS.ID – Pembangunan yang merata sampai saat ini masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Meskipun sistem desentralisasi sudah diterapkan sejak era reformasi, kenyataannya masih banyak daerah yang mengalami ketimpangan pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga lingkungan.
Di sisi lain, Indonesia juga memiliki komitmen untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menekankan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.
Menurut saya, desentralisasi sebenarnya menjadi peluang penting untuk membantu pencapaian SDGs, tetapi pelaksanaannya masih belum berjalan secara maksimal.
Desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri.
Dengan sistem tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih memahami kebutuhan masyarakat karena berada lebih dekat dengan kondisi di lapangan.
Kebijakan yang dibuat seharusnya menjadi lebih tepat sasaran dan mampu menyelesaikan persoalan daerah secara lebih efektif dibandingkan jika semuanya diatur oleh pemerintah pusat.
Dalam konteks SDGs, peran pemerintah daerah sangat penting karena sebagian besar tujuan pembangunan berkelanjutan berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat daerah.
Pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga pelestarian lingkungan membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah daerah agar dapat berjalan secara efektif.
Menurut Kementerian PPN/Bappenas, keberhasilan SDGs di Indonesia memang sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Namun, pelaksanaan desentralisasi di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu persoalan yang paling terlihat adalah ketimpangan pembangunan antar daerah.
Daerah yang memiliki sumber daya alam dan anggaran besar cenderung berkembang lebih cepat dibandingkan daerah yang memiliki keterbatasan ekonomi. Akibatnya, pembangunan belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Menurut saya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa desentralisasi belum sepenuhnya mampu menciptakan pemerataan pembangunan.
Dalam beberapa kasus, daerah maju semakin berkembang, sedangkan daerah tertinggal masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat SDGs yang menekankan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Selain ketimpangan pembangunan, tata kelola pemerintahan daerah juga masih menjadi hambatan. Beberapa pemerintah daerah belum mampu mengelola anggaran secara efektif dan transparan. Bahkan dalam beberapa kasus, anggaran pembangunan tidak sepenuhnya digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Akibatnya, program pembangunan yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru tidak berjalan secara optimal.
Persoalan lain yang juga cukup penting adalah kualitas sumber daya manusia di beberapa daerah yang masih terbatas. Tidak semua pemerintah daerah memiliki kemampuan yang sama dalam merancang dan menjalankan program pembangunan.
Akibatnya, ada daerah yang mampu berkembang dengan cepat, tetapi ada pula daerah yang masih tertinggal dalam berbagai aspek pembangunan.
Di sisi lain, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga sering kali belum berjalan maksimal. Program pembangunan yang dirancang pemerintah pusat terkadang tidak berjalan optimal di daerah karena adanya perbedaan prioritas maupun keterbatasan kemampuan daerah dalam melaksanakan kebijakan tersebut.
Menurut Syaukani dkk. dalam buku Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, keberhasilan desentralisasi sangat bergantung pada koordinasi dan pembagian kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah.
Menurut saya, tantangan lainnya adalah pembangunan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
Dalam beberapa kasus, pemerintah daerah lebih fokus menarik investasi demi meningkatkan pendapatan daerah, tetapi kurang memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Padahal, salah satu tujuan utama SDGs adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan.
Pada akhirnya, keberhasilan SDGs tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga pada kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Menurut saya, desentralisasi tetap menjadi langkah penting dalam pembangunan Indonesia karena pemerintah daerah lebih memahami kondisi masyarakat setempat.
Namun, pelaksanaannya harus disertai tata kelola pemerintahan yang transparan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, koordinasi yang kuat, serta partisipasi masyarakat yang aktif agar pembangunan yang merata dan berkelanjutan benar-benar dapat diwujudkan. (*)
Ditulis oleh Rifqi Aulia Al Mahally, mahasiswa Ilmu Pemerintahan semester 4 Universitas Pamulang PSDKU Serang
