ZETIZENS.ID – Tahukah kamu, .ata uang Rial Iran (IRR) menjadi mata uang terendah di dunia (per awal 2026)? Terutama karena sanksi internasional yang melumpuhkan ekspor minyak, isolasi keuangan global, dan inflasi ekstrem.
Konflik geopolitik, korupsi sistemik, serta tingginya permintaan warga akan mata uang asing (dolar/emas) menyebabkan nilai tukar merosot hingga di bawah Rp1 per Rial.
Embargo Barat dan PBB membatasi Iran dalam menjual minyak dan mengakses sistem perbankan global (SWIFT), sehingga mengurangi pasokan mata uang asing secara signifikan.
Konflik dan sanksi menyebabkan kenaikan harga barang pokok yang tak terkendali, menurunkan daya beli, dan mengikis nilai Rial.
Masalah ekonomi internal yang berkepanjangan dan korupsi menurunkan kepercayaan investor dan masyarakat terhadap ekonomi Iran.
Sejauh ini, Warga Iran lebih memilih menyimpan aset dalam bentuk dolar AS atau emas daripada Rial, yang mempercepat depresiasi mata uang.
Kebijakan pemerintah yang menyubsidi impor tertentu menciptakan ketimpangan pasar yang memicu spekulasi.
Akibatnya, nilai tukar Rial Iran terus terpuruk, bahkan mencatat rekor terendah di mana 1 dolar AS setara dengan lebih dari 1 juta Rial.
Terendah
Laman Kumparan membahas, nilai tukar riyal Iran pernah anjlok ke level terendah sepanjang sejarah. Ini menjadi penyebab munculnya gelombang demonstrasi.
Dikutip dari Bloomberg, Rabu (14/1/2026), pelemahan riyal Iran langsung mendongkrak harga kebutuhan pokok dan memperparah krisis ekonomi di sana.
Bloomberg melaporkan, nilai riyal merosot sekitar 40 persen yang mendorong inflasi pangan melonjak hingga 70 persen secara tahunan. Dengan merosotnya nilai tukar riyal ke level terendah, maka riyal Iran bisa dibilang kini jadi mata uang terlemah.
Berdasarkan kalkulator kurs milik Wise, Rp 1 senilai 2,49 riyal Iran. Sementara berdasarkan kalkulator kurs milik XE, Rp 1 senilai 63 riyal Iran. Jika berdasarkan perhitungan kalkulator milik Google, Rp 1 senilai 64 riyal Iran, tidak jauh berbeda dengan kalkulator milik XE.
Berdasarkan pemberitaan Euro News, kurs nasional Iran pada Februari 2024 turun sekitar 13 persen sejak Januari 2024 dan terus anjlok semenjak konflik Israel-Hamas pecah pada Oktober 2023.
Kementerian Urusan Ekonomi dan Keuangan saat itu menyatakan: “Kami tidak mengakui nilai tukar pasar bebas secara resmi”.
Lewat pernyataan itu, pemerintah Iran hanya mengakui nilai tukar pemerintah yang diatur oleh Iran Center for Exchange sebagai nilai tukar resmi.
Menurut pemerintah, strategi ini untuk menjaga Riyal tetap stabil di pasar mata uang internasional. Pemerintah mengeklaim strategi yang dilakukan berhasil, namun kenyataan di pasar menunjukkan sebaliknya.
Karena mata uang asing dengan kurs pemerintah yang lebih rendah sulit didapatkan, sebagian besar orang terpaksa beralih ke pasar gelap untuk mendapat dolar AS.
Langkah ini tentunya berisiko, karena pemerintah Iran telah menindak sejumlah transaksi yang dinilai tidak sah. Ini termasuk pertukaran yang dilakukan secara virtual.
Kantor pertukaran di ibu kota Teheran juga tidak boleh membagikan kurs kepada publik, juga tidak boleh menjual mata uang asing ke publik. Iran Wire melaporkan, warga Iran juga menghadapi sejumlah pembatasan transfer riyal dari rekening bank domestik.
Situasi semakin sulit saat pemerintah Iran lewat Bank Sentral memutuskan penghapusan total sistem pertukaran mata uang asing NIMA — pasar sekunder yang diatur pemerintah untuk eksportir dan importir, yang nilainya berada di antara kurs resmi dan pasar bebas.
Sistem NIMA diluncurkan karena pemerintah kekurangan mata uang asing.
Situasi ini berarti eksportir harus menjual mata uang asing di pasar yang dikendalikan oleh Bank Sentral dengan nilai tukar yang lebih rendah dibandingkan nilai tukar pasar terbuka. Importir dan eksportir kini berdagang berdasarkan nilai tukar yang disepakati bersama, dan secara efektif menghilangkan sistem yang sebelumnya memungkinkan pembelian dolar dengan nilai tukar yang rendah dibandingkan pasar terbuka dan pasar NIMA.
Mantan Menteri Ekonomi yang kini jadi Gubernur Bank Sentral, Abdolnasser Hemmati, menyebut kebijakan baru ini sebagai langkah yang bertujuan untuk memastikan keamanan ekonomi. Namun, kritikus berpendapat bahwa melunjaknya nilai tukar dolar pasar terbuka yang dikombinasikan dengan penghapusan nilai tukar NIMA serta anggaran ekspansif pemerintah untuk tahun 2025 menunjukkan gelombang inflasi yang meningkat di tahun-tahun mendatang. (Zee)
