Ketika Kebijakan Belum Menyentuh Realita Lapangan: Resiko Kegagalan Menyasar Garis Depan

ZETIZENS.ID — Bayu Edikalme S., S.E, mahasiswa Magister Manajemen Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning, di bawah bimbingan Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum., menulis kajian studi kasus dengan tujuan menjadikan pengalaman profesional sebagai bahan pembelajaran, sekaligus mengasah kompetensi menyelesaikan masalah melalui ilmu teori manajemen dan organisasi.
Dalam kajian tersebut, ia menyoroti fenomena kepemimpinan ketika pengambil keputusan di level puncak tidak selalu berasal dari jalur karier dalam suatu instansi yang memahami secara langsung realita pekerjaan di garda terdepan. Dalam pandangannya, kondisi ini dapat menimbulkan jarak arah kebijakan terhadap realitas pelaksanaan di lapangan, terutama ketika pemimpin belum sepenuhnya memahami kendala, hambatan teknis, dan dinamika kerja sehari-hari di tingkat pelaksana.
Beberapa akar masalah yang teridentifikasi antara lain: (1) adanya kompleksitas kepentingan dalam proses penunjukan posisi kepemimpinan; (2) proses penunjukan yang belum sepenuhnya berbasis pada pengalaman lapangan, kompetensi, dan rekam jejak kerja; serta (3) perlunya penguatan sensitivitas kepemimpinan terhadap dinamika dan tantangan di lini terdepan.
Dampak yang dapat muncul dari kondisi tersebut antara lain: (1) arah kebijakan operasional yang tidak fleksibel; (2) proses bisnis yang berjalan kurang optimal; serta (3) kebijakan yang memaksa pelaksana garda terdepan untuk menghalalkan berbagai cara hanya demi target semata
Membaca Persoalan Melalui Agency Theory
Untuk membaca persoalan ini, Bayu menggunakan pendekatan Agency Theory atau teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976; Eisenhardt, 1989). Teori ini menjelaskan hubungan antara pihak pemberi mandat (principal) dan pihak yang menjalankan mandat (agent), termasuk potensi perbedaan kepentingan di antara keduanya.
Dalam konteks ini, teori tersebut membantu menjelaskan pentingnya keselarasan kepentingan, akuntabilitas, serta pemahaman terhadap realitas kerja dalam setiap proses penunjukan kepemimpinan.
Solusi Berdasarkan Perspektif Agency Theory
Solusi yang diajukan Bayu mencakup: (1) proses seleksi kepemimpinan yang lebih selektif dan terstruktur; (2) penilaian yang berbasis kompetensi dan integritas; serta (3) penguatan pemahaman dan kepekaan terhadap tantangan di lini terdepan organisasi.
Solusi ini juga diharapkan dapat membantu mahasiswa dan akademisi lain membaca proses perumusan kebijakan secara lebih menyeluruh dan objektif.
Diskusi ini dinilai relevan oleh Prof. Dr. Junaidi, S.H., M.Hum., peneliti ilmu manajemen, dengan catatan bahwa kritik semacam ini sebaiknya tetap ditempatkan dalam kerangka sistem, bukan penyudutan terhadap individu atau institusi tertentu.
Pada bagian akhir kajian, Bayu Edikalme S. juga meminta pandangan sahabatnya, Dr. Chandra Bagus, yang turut mendalami ilmu manajemen dan memiliki pengalaman kerja di lapangan. Menurut Chandra, pengalaman kerja yang dituturkan Bayu memiliki nilai realistis dan memperkaya kajian dengan sudut pandang praktis, meski tetap perlu disampaikan dengan tanda baca dan nada yang lebih objektif agar lebih mencerminkan semangat akademik.
Merujuk pada Miles (2012), Agency Theory dapat dipakai untuk memahami: (1) siapa pihak pemberi mandat (principal); (2) siapa pihak yang menjalankan mandat (agent); (3) sejauh mana wewenang didelegasikan (delegation of authority); (4) apakah informasi tersedia secara seimbang (information asymmetry); (5) risiko dalam memilih pihak yang menjalankan mandat (adverse selection); (6) potensi perilaku agen yang kurang selaras dengan kepentingan organisasi (moral hazard); serta (7) biaya keagenan (agency costs).
Dengan pendekatan ini, teori keagenan tidak hanya membantu membaca persoalan, tetapi juga membantu memahami secara lebih konstruktif kesenjangan yang mungkin terjadi antara arah kepemimpinan dan kebutuhan pelaksana di lapangan — sebagai bahan refleksi bersama untuk perbaikan sistem ke depan.







