ZETIZENS.ID – Persoalan bantuan sosial yang dinilai belum tepat sasaran hingga kebutuhan rumah layak huni masih menjadi keluhan utama masyarakat. Aspirasi tersebut mengemuka dalam kegiatan Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 yang dilaksanakan Anggota DPRD Provinsi Banten Fraksi PKB, Umar Barmawi, di Kampung Cijeruk, Desa Sindangsari, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Senin (22/6/2026).
Dalam dialog bersama warga, Umar Barmawi menerima berbagai masukan terkait Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, kepesertaan BPJS Kesehatan, hingga usulan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang dikenal dengan program bedah rumah.
Menurut Umar, persoalan bantuan sosial yang kerap terjadi di masyarakat umumnya berkaitan dengan data penerima manfaat yang belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Sistem pendataan yang kini telah terintegrasi secara nasional membuat setiap perubahan data kependudukan berpengaruh terhadap status penerima bantuan.
“Jika masyarakat masih masuk kategori keluarga penerima manfaat, seharusnya bantuan tetap diterima. Namun terkadang hasil verifikasi data tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga ada warga yang layak menerima bantuan justru tidak lagi terdaftar,” ujar Umar.
Ia menjelaskan, saat ini data Nomor Induk Kependudukan (NIK), BPJS, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), hingga berbagai layanan pemerintah lainnya telah terhubung dalam satu sistem digital.
Karena itu, masyarakat diminta memastikan seluruh data kependudukannya valid dan selalu diperbarui.
“Semua data sekarang sudah terintegrasi secara digital. Ketika ada perubahan kondisi keluarga maupun ekonomi, masyarakat harus segera melaporkannya agar tidak menimbulkan kendala saat proses verifikasi bantuan,” katanya.
Selain persoalan bantuan sosial, Umar juga menyampaikan komitmennya dalam memperjuangkan program BSPS guna membantu masyarakat memperoleh rumah yang layak huni. Ia mengungkapkan, pada tahun ini sebanyak 10 unit rumah di Desa Kubang Jaya telah mendapatkan bantuan bedah rumah melalui program tersebut.
Sementara untuk Desa Sindangsari, pihaknya masih menunggu usulan dari masyarakat maupun pemerintah desa agar dapat dilakukan survei kelayakan calon penerima bantuan.
“Apabila ada usulan dari masyarakat, silakan disampaikan melalui pemerintah desa. Nanti akan kami tindak lanjuti dengan survei lapangan untuk memastikan kondisi rumah yang layak mendapatkan bantuan,” ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Umar juga mengajak masyarakat memanfaatkan momentum reses sebagai sarana menyampaikan berbagai kebutuhan, persoalan, maupun usulan pembangunan di lingkungan masing-masing. Seluruh aspirasi yang dihimpun akan menjadi bahan perjuangan serta pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Banten.
“Saya hadir untuk menyapa dan mendengarkan langsung aspirasi masyarakat. Semua masukan yang disampaikan hari ini akan kami bawa dan perjuangkan sesuai dengan kewenangan yang ada,” pungkasnya.(dik)
