ZETIZENS.ID – Konflik lahan di Kalimantan yang berkaitan dengan ekspansi perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu isu agraria paling kompleks di Indonesia. Ia tidak hanya mencerminkan persoalan administratif atau hukum semata, tetapi juga menggambarkan ketimpangan struktural dalam penguasaan sumber daya alam, relasi kuasa antara aktor-aktor ekonomi, serta kegagalan negara dalam memastikan keadilan distributif bagi seluruh warga negara.
Dalam beberapa dekade terakhir, Kalimantan menjadi salah satu pusat ekspansi industri sawit nasional. Dorongan global terhadap kebutuhan minyak nabati, ditambah dengan kebijakan pemerintah yang pro-investasi, telah mendorong pembukaan lahan dalam skala besar.
Perusahaan-perusahaan besar, baik nasional maupun multinasional, memperoleh konsesi lahan yang luas melalui mekanisme perizinan yang sering kali tidak transparan.
Di sisi lain, masyarakat lokal—terutama masyarakat adat—yang telah lama mengelola wilayah tersebut secara turun-temurun, justru kerap tidak memiliki pengakuan formal atas hak kepemilikan mereka.
Ketimpangan kepemilikan lahan menjadi akar utama dari konflik ini. Struktur agraria di sektor perkebunan sawit cenderung terkonsentrasi pada segelintir aktor dengan modal besar.
Konsesi yang diberikan kepada perusahaan bisa mencapai puluhan hingga ratusan ribu hektare, sementara masyarakat lokal hanya menguasai lahan dalam skala kecil atau bahkan kehilangan akses sama sekali.
Ketimpangan ini bukan hanya soal luas lahan, tetapi juga berkaitan dengan akses terhadap sumber daya produksi, teknologi, pasar, dan informasi.
Salah satu persoalan mendasar adalah lemahnya pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat. Dalam banyak kasus, wilayah adat tidak diakui secara hukum karena ketiadaan sertifikat formal, padahal secara sosial dan historis keberadaan mereka sangat jelas.
Ketika negara memberikan izin kepada perusahaan untuk mengelola lahan tersebut, konflik pun tak terelakkan. Masyarakat merasa haknya dirampas, sementara perusahaan berpegang pada legalitas formal yang mereka miliki. Situasi ini menciptakan dualisme klaim atas tanah yang sulit diselesaikan.
Selain itu, tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah turut memperparah konflik. Kebijakan tata ruang, kehutanan, dan agraria sering kali tidak sinkron, sehingga membuka celah bagi praktik-praktik penyalahgunaan kewenangan.
Dalam beberapa kasus, satu wilayah yang sama bisa memiliki beberapa izin berbeda, baik untuk perkebunan, kehutanan, maupun pertambangan. Kondisi ini menunjukkan lemahnya tata kelola lahan dan minimnya koordinasi antar lembaga.
Skema kemitraan antara perusahaan dan masyarakat, seperti pola inti-plasma, sering diklaim sebagai solusi untuk mengurangi ketimpangan. Namun, dalam praktiknya, skema ini belum sepenuhnya berhasil menciptakan keadilan ekonomi.
Petani plasma sering kali berada dalam posisi ketergantungan terhadap perusahaan inti, terutama dalam hal pembiayaan dan pemasaran. Selain itu, pembagian hasil yang tidak transparan dan beban utang yang tinggi membuat kesejahteraan petani tidak meningkat secara signifikan. Dengan kata lain, kemitraan ini cenderung bersifat semu dan belum mampu mengubah struktur ketimpangan yang ada.
Dampak dari konflik lahan ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan ekologis. Secara sosial, konflik dapat memicu perpecahan dalam masyarakat, kriminalisasi warga, hingga kekerasan.
Secara ekologis, ekspansi perkebunan sawit sering dikaitkan dengan deforestasi, degradasi lahan, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Dalam jangka panjang, kerusakan lingkungan ini justru akan merugikan masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya alam untuk hidup.
Dari perspektif keadilan sosial, kondisi ini menunjukkan adanya bias kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan modal dibandingkan kepentingan rakyat.
Negara seharusnya berperan sebagai regulator yang memastikan distribusi sumber daya yang adil, namun dalam banyak kasus justru menjadi fasilitator bagi ekspansi korporasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang arah pembangunan yang diambil: apakah benar-benar untuk kesejahteraan bersama, atau hanya menguntungkan segelintir pihak?
Oleh karena itu, penyelesaian konflik lahan di Kalimantan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Reformasi agraria harus dijalankan secara substantif, termasuk redistribusi lahan, pengakuan hak masyarakat adat, serta perbaikan sistem perizinan. Transparansi dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan juga perlu diperkuat agar masyarakat memiliki ruang untuk menyuarakan kepentingannya.
Selain itu, perlu ada mekanisme resolusi konflik yang adil dan independen, yang tidak hanya mengandalkan pendekatan hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan kultural. Pendekatan dialogis dan mediasi dapat menjadi alternatif untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, konflik lahan dalam perkebunan sawit di Kalimantan adalah refleksi dari persoalan yang lebih besar, yaitu ketimpangan dalam struktur ekonomi dan politik. Tanpa perubahan mendasar dalam cara kita mengelola dan mendistribusikan sumber daya alam, konflik serupa akan terus berulang. Pembangunan yang berkelanjutan seharusnya tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana ia mampu menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. (*)
Ditulis oleh Abdul Kohar, mahasiswa Unpam
