ZETIZENS.ID – Perkebunan kelapa sawit selama ini sering dipandang sebagai simbol kemajuan ekonomi di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwa sektor ini memang memberikan kontribusi besar, baik dalam hal peningkatan pendapatan negara maupun pembukaan lapangan pekerjaan. Namun, di balik kemajuan tersebut terdapat berbagai permasalahan yang cukup serius, terutama yang berkaitan dengan masalah agraria.
Salah satu masalah utama adalah ketimpangan dalam penguasaan lahan. Banyak lahan yang awalnya dimiliki atau dikelola oleh masyarakat beralih menjadi milik perusahaan besar.
Menurut Nugroho 201, Perluasan Perkebunan sawit skala besar membuat masyarakat (petani) sekitar hutan kehilangan tanah garapannya. Akibatnya, masyarakat kehilangan akses terhadap tanah yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka. Kondisi ini cukup memprihatinkan, karena tanah bukan hanya sekadar aset ekonomi, tetapi juga bagian dari kehidupan sosial masyarakat.
Ketika masyarakat kehilangan lahan, mereka tidak memiliki banyak pilihan selain bekerja sebagai buruh di perkebunan sawit. Sehingga munculnya pergeseran besar dalam kehidupan masyarakat, dari yang sebelumnya mandiri menjadi bergantung pada perusahaan.
Kondisi ini tidak ideal, karena masyarakat kehilangan kontrol atas hidup mereka sendiri dan harus mengikuti sistem yang ditentukan oleh perusahaan.
Selain itu, kondisi buruh di perkebunan sawit juga sering kali tidak sejahtera. Banyak buruh yang bekerja dengan upah rendah dan tidak memiliki jaminan kerja yang jelas. Hal ini membuat keberadaan lapangan pekerjaan saja tidak cukup jika tidak diikuti dengan kualitas pekerjaan yang layak. Jika masyarakat hanya menjadi buruh dengan kondisi yang sulit, maka manfaat dari perkebunan sawit menjadi tidak merata.
Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah konflik antara masyarakat dan perusahaan. Konflik ini biasanya terjadi karena masalah lahan, ganti rugi, atau ketidakjelasan kepemilikan tanah. Salah satu contoh kasusnya di Kotawaringin Timur, terlihat bahwa konflik agraria bisa berlangsung lama dan sulit diselesaikan.
Dalam kasus PT Bumi Sawit Kencana 2, konflik yang terjadi tidak hanya sekadar persoalan ganti rugi lahan, tetapi juga menyangkut ketidakjelasan proses dan lemahnya kepastian hukum.
Awalnya, telah dilakukan pengukuran lahan yang disaksikan oleh pihak terkait sebagai dasar penentuan ganti rugi. Namun, perusahaan justru mengingkari hasil tersebut dan meminta pengukuran ulang, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat.
Permasalahan semakin kompleks karena munculnya dokumen kepemilikan ganda, di mana lahan yang sama diklaim oleh pihak lain dengan dasar yang serupa.
Sementara itu, dalam kasus PT Bangkit Giat Usaha Mandiri, permasalahan yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan pengambilan lahan tanpa ganti rugi, tetapi juga menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan terhadap masyarakat.
Perusahaan tidak hanya dianggap mengambil lahan secara sepihak, tetapi juga tidak memenuhi kewajiban pembangunan kebun plasma yang seharusnya menjadi bentuk manfaat bagi masyarakat sekitar.
Selain itu, adanya perlakuan tidak adil terhadap pekerja semakin memperburuk situasi. Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan kekuasaan antara perusahaan dan masyarakat, di mana masyarakat berada pada posisi yang lemah dan rentan dirugikan.
Oleh karena itu, kedua kasus ini menunjukkan bahwa inti permasalahan bukan hanya pada konflik lahan semata, tetapi juga pada ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya, lemahnya penegakan hukum, serta kurangnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.
Inti dari permasalahan ini adalah kurangnya keadilan dalam pengelolaan lahan.
Perusahaan memiliki kekuasaan yang lebih besar, sementara masyarakat berada dalam posisi yang lemah. Hal ini menyebabkan masyarakat sering dirugikan, baik dalam hal kepemilikan lahan maupun dalam hubungan kerja.
Di sisi lain, pemerintah sebenarnya sudah memiliki program untuk mengatasi masalah ini, seperti reforma agraria. Program ini bertujuan untuk mendistribusikan tanah secara lebih adil kepada masyarakat serta memberikan kepastian hukum melalui sertifikasi tanah. Namun, dalam pelaksanaannya, program ini masih menghadapi banyak kendala, seperti birokrasi yang rumit dan kurangnya pengawasan.
Pemerintah perlu lebih tegas dalam menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan agraria. Pengawasan terhadap perusahaan harus ditingkatkan agar tidak terjadi pelanggaran yang merugikan masyarakat.
Selain itu, masyarakat juga perlu lebih dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lahan mereka.
Jika masalah ini tidak segera ditangani dengan baik, konflik agraria akan terus terjadi dan berpotensi menimbulkan masalah yang lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius dari semua pihak untuk menciptakan pengelolaan lahan yang lebih adil.
Pada akhirnya, perkembangan perkebunan kelapa sawit seharusnya tidak hanya menguntungkan perusahaan atau negara saja, tetapi juga harus memberikan manfaat yang nyata dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Keadilan dalam pengelolaan lahan menjadi kunci utama agar pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.
Jika pengelolaan lahan dilakukan secara adil dan transparan, maka kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan potensi konflik dapat diminimalisir.
Sebaliknya, jika ketimpangan terus terjadi, maka konflik agraria akan terus berulang dan menghambat pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk menciptakan sistem pengelolaan lahan yang lebih adil, sehingga pembangunan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keadilan sosial dan keberlanjutan di masa depan. (*)
Ditulis oleh Shilvia Putri, Mahasiswa Universitas Pamulang Kota Serang, Prodi Ilmu Pemerintahan.
