ZETIZENS.ID – Pembangunan infrastruktur berskala internasional sering kali dipandang sebagai simbol kemajuan suatu negara. Kehadiran proyek-proyek besar tidak hanya menunjukkan kemampuan ekonomi, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan citra negara di mata dunia.
Salah satu contohnya adalah pembangunan sirkuit balap Buddh International Circuit di India, yang sempat menjadi tuan rumah ajang Formula 1. Namun demikian, di balik kemegahan proyek tersebut, terdapat persoalan yang cukup kompleks, khususnya terkait pengadaan lahan serta dampaknya terhadap masyarakat lokal.
Sirkuit Buddh dibangun di wilayah Greater Noida dengan tujuan menarik investasi asing dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Pemerintah bersama pihak pengembang melihat proyek ini sebagai peluang strategis untuk mempercepat pembangunan sekaligus memperkuat posisi India di kancah global. Menurut Ganguly (2012), proyek-proyek infrastruktur besar di India kerap dijadikan instrumen utama dalam strategi pembangunan nasional. Akan tetapi, dalam praktiknya, proyek semacam ini sering kali menimbulkan permasalahan, terutama dalam proses pembebasan lahan yang tidak selalu berjalan secara adil.
Menurut Levien (2013), proses akuisisi tanah di India dalam banyak kasus melibatkan pengambilalihan lahan milik petani dengan kompensasi yang tidak sebanding dengan nilai ekonomi maupun sosial dari tanah tersebut. Hal ini menyebabkan banyak petani kehilangan sumber mata pencaharian mereka.
Tidak hanya itu, masyarakat lokal juga sering kali tidak dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga memunculkan rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan.
Dalam beberapa kasus, kondisi ini bahkan memicu konflik antara masyarakat dengan pihak pengembang maupun pemerintah.
Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan yang terlalu berorientasi pada prestise global berpotensi mengabaikan aspek keadilan sosial.
Ketika pemerintah lebih menekankan pada pencapaian citra internasional, kepentingan masyarakat lokal justru menjadi kurang diperhatikan. Padahal, pembangunan yang ideal seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi atau kemegahan fisik semata, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang terdampak secara langsung.
Selain itu, keberlanjutan proyek juga menjadi aspek penting yang perlu dipertimbangkan. Berdasarkan laporan dari The Indian Express, ajang Formula 1 di India hanya berlangsung selama tiga musim, yaitu dari tahun 2011 hingga 2013, sebelum akhirnya dihentikan.
Penghentian tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, seperti persoalan pajak, kendala birokrasi, serta kurangnya keberlanjutan dukungan dari pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak dapat bertahan dalam jangka panjang.
Kondisi ini menjadi sebuah ironi, mengingat lahan yang digunakan untuk pembangunan sirkuit telah mengalami perubahan permanen. Sementara itu, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sekitar tidak sebanding dengan dampak yang mereka alami. Situasi ini memperlihatkan bahwa perencanaan pembangunan yang tidak matang dapat menyebabkan ketimpangan antara tujuan pembangunan dan realitas di lapangan.
Dari perspektif agraria, kasus ini menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak atas tanah, khususnya bagi kelompok rentan seperti petani. Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial dan kultural yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, setiap proses
pengadaan lahan seharusnya dilakukan secara adil, transparan, serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapnya.
Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan adanya mekanisme pengawasan yang efektif terhadap proyek-proyek besar. Hal ini penting agar pelaksanaan pembangunan tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak merugikan masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil dan lembaga independen, juga dapat membantu meminimalisir potensi konflik yang muncul.
Kasus di India ini dapat menjadi pembelajaran yang berharga bagi negara lain, termasuk Indonesia, yang saat ini juga sedang gencar membangun berbagai proyek infrastruktur berskala besar.
Pembangunan memang merupakan hal yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pembangunan tersebut harus tetap memperhatikan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan inklusivitas. Tanpa adanya prinsip-prinsip tersebut, pembangunan justru berpotensi menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembangunan yang ideal adalah pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial.
Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mampu memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih inklusif, pembangunan diharapkan tidak hanya menghasilkan kemajuan secara fisik, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. (*)
Ditulis oleh Rifqi Aulia Al Mahally mahasiswa Universitas Pamulang PSDKU Serang Jurusan Ilmu Pemerintahan
