ZETIZENS.ID — Pemerintah Provinsi terus memprioritaskan pembangunan infrastruktur di wilayah selatan, khususnya kawasan Kabupaten Lebak, sebagai upaya mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah. Fokus pembangunan tersebut mencapai sekitar 70 hingga 80 persen dari total program infrastruktur yang dijalankan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi, Arlan, mengatakan kebijakan ini diambil untuk memastikan pemerataan pembangunan, terutama di daerah yang selama ini relatif tertinggal dibanding wilayah lain seperti Kabupaten Serang dan Kota Serang.
“Fokus kita kurang lebih 70 sampai 80 persen masih di wilayah selatan Pantai Gelang, Kabupaten Lebak. Tapi tentu kabupaten dan kota lain seperti Kabupaten Serang, Kota Serang, hingga Pandeglang juga tetap kita tangani,” ujar Arlan.
Arlan menjelaskan, sepanjang tahun 2025 pemerintah provinsi telah menyelesaikan pembangunan infrastruktur di 62 titik, yang terdiri dari 61 ruas jalan dan satu jembatan, yakni Jembatan Cegok. Jembatan tersebut sebelumnya dikenal rawan dan sering menjadi perhatian masyarakat, khususnya para pelajar.
“Di tahun 2025, kita sudah membangun 62 titik. Enam puluh satu itu jalan, satu lagi jembatan Cegok. Itu dulu jembatan yang sering dipandang rawan oleh masyarakat,” jelasnya. Sementara itu, pada tahun 2026 pemerintah menargetkan penanganan tambahan sekitar 30 hingga 40 ruas jalan, terutama di wilayah selatan. Penanganan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kondisi anggaran dan skema pembangunan yang diterapkan.
Arlan menjelaskan, kebijakan tersebut selaras dengan Program Bang Andra, yakni program pembangunan berbasis desa yang menitikberatkan pada perbaikan akses jalan sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menurutnya, pembangunan yang dimulai dari desa justru memberikan dampak ekonomi yang lebih besar dibandingkan hanya berfokus pada jalan provinsi.
Oleh karena itu, program Bang Andra diarahkan untuk menyasar wilayah selatan yang selama ini masih tertinggal dari sisi infrastruktur. “Ketika kita membangun dari desa, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi justru lebih besar. Ini yang kita lihat hasilnya di lapangan,” katanya.Mengingat keterbatasan kewenangan dan anggaran provinsi, dukungan lintas pemerintahan dinilai menjadi kunci percepatan pembangunan. “Pak Gubernur akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Kalau yang membantu sudah banyak, kabupaten dan kota juga akan lebih serius mengalokasikan anggarannya,” pungkasnya
(Sarah)
