ZETIZENS.ID — Pemerintah Provinsi Banten menggelar kegiatan penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sekaligus penandatanganan perjanjian kinerja kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan komitmen kinerja dan pengelolaan anggaran di lingkungan Pemprov Banten.
Gubernur Banten menegaskan bahwa penyerahan DPA dan penandatanganan perjanjian kinerja bukan sekadar agenda seremonial tahunan. Ia menekankan bahwa perjanjian kinerja menjadi instrumen penting dalam memastikan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai target dan perencanaan pembangunan daerah.
“Hari ini kita menyelenggarakan penyerahan DPA sekaligus penandatanganan perjanjian kinerja. Ini merupakan sesuatu yang reguler, setiap tahun pasti ada kegiatan seperti ini. Namun kali ini saya tidak mengambil ini sebagai sebuah acara seremonial, tapi ini penekanan kepada para kepala OPD yang mendapatkan tugas menggunakan anggaran di dalam perjanjian kinerja tersebut,” ujar Gubernur Banten.
Menurutnya, perjanjian kinerja menjadi alat ukur bagi kepala daerah dalam menilai kinerja kepala OPD secara berkelanjutan. Seluruh target dan program yang telah disepakati harus dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Ini menjadi alat ukur kinerja. Kita bisa menilai kinerja kepala OPD hari per hari, sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan,” katanya.
Gubernur Banten juga menekankan agar seluruh program yang telah direncanakan melalui RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, hingga diterjemahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 dapat dieksekusi dengan baik. Ia meminta seluruh pelaksanaan anggaran dilakukan secara bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.
Dalam DPA Tahun Anggaran 2026, terdapat delapan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang menjadi fokus utama. Program-program tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai kegiatan di masing-masing OPD, seperti Banten Cerdas melalui pendidikan gratis, Banten Sehat melalui program di Dinas Kesehatan termasuk layanan mobile clinic, serta kelanjutan pembangunan infrastruktur.
Selain itu, Pemprov Banten juga melanjutkan program pembangunan jalan desa, irigasi, jalan usaha tani, serta program Banten Melayani yang menitikberatkan pada reformasi birokrasi, meritokrasi, dan penguatan manajemen talenta. “Pendidikan gratis ini adalah janji kita untuk memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada seluruh anak-anak di Banten agar mendapatkan pendidikan yang berkualitas,” pungkas Gubernur Banten.
(Sarah)
