ZETIZENS.ID – Sejarah politik Islam di Indonesia sejak masa pemerintahan Soekarno menunjukkan dinamika yang kompleks antara aspirasi umat Islam dan arah politik negara.
Pada awal kemerdekaan, politik Islam memiliki posisi yang cukup kuat, terlihat dari perdebatan mengenai dasar negara dalam BPUPKI dan PPKI.
Menurut saya, keputusan Soekarno dan para pendiri bangsa untuk menetapkan Pancasila sebagai dasar negara merupakan bentuk kompromi politik yang realistis, sekaligus pelajaran penting dari sejarah politik Islam global bahwa negara yang terlalu ideologis berpotensi melahirkan konflik internal.
Pada masa Demokrasi Terpimpin, Soekarno cenderung membatasi peran politik Islam formal. Pembubaran Partai Masyumi menjadi contoh bagaimana kekuatan politik Islam yang kritis dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas negara.
Dalam pandangan saya, kebijakan ini menunjukkan adanya ketegangan antara kekuasaan negara dan aspirasi politik Islam, di mana negara lebih mengutamakan persatuan nasional daripada pluralitas politik. Namun, di sisi lain, umat Islam tetap berkontribusi melalui jalur sosial dan keagamaan, bukan semata-mata politik kekuasaan.
Memasuki era Orde Baru di bawah Soeharto, politik Islam kembali mengalami marginalisasi, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Negara menekan ekspresi politik Islam, tetapi justru membuka ruang bagi penguatan Islam kultural.
Menurut saya, fase ini menandai pergeseran penting dalam sejarah politik Islam Indonesia: dari orientasi negara dan kekuasaan menuju penguatan masyarakat sipil, pendidikan, dan dakwah.
Organisasi seperti NU dan Muhammadiyah berperan besar dalam menjaga nilai-nilai Islam tanpa harus berhadap-hadapan langsung dengan negara.
Pada era Reformasi, politik Islam mendapatkan kembali ruang kebebasan melalui lahirnya partai-partai Islam. Namun, sejarah sejak Soekarno mengajarkan bahwa keberhasilan politik Islam tidak diukur dari simbol formal atau dominasi kekuasaan, melainkan dari kemampuannya menanamkan nilai keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan.
Menurut saya, pelajaran utama dari perjalanan panjang ini adalah bahwa politik Islam di Indonesia paling efektif ketika bersinergi dengan sistem demokrasi dan kebhinekaan, bukan ketika dipaksakan sebagai ideologi tunggal negara.
Secara keseluruhan, sejarah pemerintahan Indonesia sejak Soekarno menunjukkan bahwa politik Islam berkembang secara adaptif. Ia tidak hilang ketika ditekan, dan tidak selalu berhasil ketika dilembagakan secara formal. Justru dalam ruang etika, moral, dan sosial, politik Islam menemukan relevansinya yang paling kuat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. (*)
Ditulis oleh Siti Hanipah, mahasiswa Unpam Serang semester 3 Prodi Ilmu Pemerintahan
