Reformasi Insentif Fiskal Bagi Praktik yang Merusak Lingkungan, Bukan Mencari Talangan Baru

ZETIZENS.ID – Negara-negara pemilik hutan hujan tropis terbesar di dunia, termasuk Indonesia, mengucurkan subsidi triliunan rupiah untuk praktik yang berisiko merusak lingkungan (harmful subsidies). Saatnya mereformasi pemberian insentif bagi praktik yang merugikan keanekaragaman hayati.

Badan Pengurus MADANI Berkelanjutan, Giorgio Budi Indrarto mengatakan hanya sedikit negara pemilik hutan hujan tropis berkomitmen mengurangi  anggaran subsidi yang merusak alam. Sebaliknya, dana subsidi justru dikucurkan untuk mendukung perkebunan dan industri ekstraktif yang memicu deforestasi.

“Pemerintah memegang uangnya tetapi bergerak ke arah yang salah. Insentif fiskal yang salah arah turut memperparah kerusakan ekosistem sekaligus hilangnya keanekaragaman hayati,” kata Giorgio, dalam acara diskusi pendukung (side event) di Konferensi Para Pihak ke-17 Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD COP17) yang berlangsung di Yerevan, Armenia pada Senin, 19 Oktober 2026.

Analisis spasial MADANI Berkelanjutan menemukan 5,9 juta hektare area konservasi kunci berada dalam kawasan konsesi. Sebanyak 2,12 juta hektare di antaranya merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional Pangan dan Energi. MADANI menilai luasan itu berdampak pada pengucuran subsidi yang besar bagi pengembangan biodiesel dan hilirisasi perkebunan.

MADANI memprediksi pengembangan B50 membutuhkan lahan seluas 4,1-11,2 juta hektare. Insentif fiskal diberikan untuk mencapai ambisi pemerintah dalam pencampuran biodiesel dari 40 persen (B40) menjadi 50 persen (B50) sebesar Rp50,3 triliun, berdasarkan Laporan Tahunan 2025 Badan Pengelola Dana Perkebunan.

Pemberian insentif ini berisiko menyebabkan kerusakan lingkungan dan deforestasi.

Giorgio memahami bahwa subsidi adalah area yang sangat sensitif karena ada kalanya berkaitan dengan kebijakan politik dan ekonomi. Namun, dia mengatakan, pemerintah harus berani mereformasi pemberian subsidi untuk melindungi keanekaragaman hayati.

Pemberian subsidi bagi praktik yang merusak ekosistem dan keanekaragaman hayati bertolak belakang dengan Target 18 Kerangka Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal.

Target tersebut mengharuskan pemerintah mengidentifikasi, menghapus, menghentikan secara bertahap atau mereformasi insentif—termasuk subsidi—yang merugikan keanekaragaman hayati minimal US$500 miliar hingga 2030.

Di sisi lain, Kerangka Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal itu mengharuskan adanya peningkatan insentif positif bagi konservasi dan pemanfaatan biodiversitas secara berkelanjutan.

Indonesia telah memetakan Target 18 ke dalam Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045. Dokumen itu berkaitan erat dengan perlindungan, pemeliharaan, dan pengelolaan ekosistem penting di Indonesia.

Antropolog sekaligus konsultan Foundation for Conservation and Sustainable Development (FCDS) Kolombia, Liliana Duica Amaya, mengatakan selama ini sektor pertanian menerima dukungan yang sangat besar dari pemerintah. Subsidi tersebut mendorong penggunaan pupuk dan pestisida kimia secara berlebihan.

Akibatnya, saluran air tercemar dan kualitas tanah menurun. Bila terus dibiarkan, insentif semacam itu akan mengancam kelangsungan hidup keanekaragaman hayati. “Subsidi besar-besaran dalam sektor pertanian juga mendorong praktik pertanian monokultur dan perluasan lahan pertanian ke dalam kawasan hutan dan habitat alami satwa liar,” kata Liliana.

Direktur Institute of Socioeconomic Studies (INESC), Carolina Alves, mengungkap kesenjangan insentif berbasis energi di Brasil. Sebagai rumah bagi lebih dari separuh ekosistem Amazon, Brasil menjadi negara pemilik hutan hujan tropis terbesar di dunia. Di cekungan Amazon, ekosistem penting terus menghilang karena deforestasi dan degradasi yang dipicu oleh aktivitas antropogenik yang tidak berkelanjutan.

Kondisi itu mendorong INESC selama satu dekade terakhir menganalisis kesenjangan insentif lingkungan di Brasil. Mereka menemukan lebih dari dua kali lipat subsidi sumber terbarukan dialokasikan ke bahan bakar fosil. “Tantangan terbesar insentif bukan soal mencari lebih banyak uang untuk alam, tapi bagaimana menghentikan aliran dana yang justru mempercepat kehancurannya,” kata Carolina. (Zee)