ZETIZENS.ID — Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Provinsi Banten, Mohamad Zaki, menegaskan bahwa perkembangan inflasi sepanjang 2025 perlu mendapat perhatian serius meski masih berada dalam rentang sasaran pemerintah. Keterangan itu disampaikan langsung pada acara Taklimat Media, Kamis (12/2/2026).
“Kita tahu inflasi di tahun 2025 lumayan agak sedikit perlu mendapatkan perhatian khusus ya. Walaupun tingkat inflasi kita masih dalam rentang angka 2,5 plus minus 1, tapi arti dari 2,5 plus minus 1 ini sebenarnya targetnya kan 2,5,” ujar Zaki. Ia menjelaskan, realisasi inflasi tercatat berada di angka 2,74 persen. Angka tersebut memang masih dalam batas toleransi maksimal 3,5 persen, namun sudah melampaui target tengah yang ditetapkan pemerintah.
“Memang masih dalam toleransi ya, maksimal 3,5 persen. Tapi kita sudah di atas target 2,5. Dan ini lonjakannya cukup lumayan,” katanya. Zaki membandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya. Pada 2024, inflasi tercatat sebesar 1,88 persen. Artinya, terjadi kenaikan sekitar 0,8 persen pada 2025. Bahkan di awal tahun, inflasi sempat berada di atas 3 persen.
“Di awal tahun pun ini juga lumayan tinggi ya, kalau tidak salah sekitar lebih dari 3 persen. Ini perlu kita waspadai karena sebentar lagi ada event keagamaan, puasa, hari raya. Tak lama lagi juga ada event terkait pendidikan. Ini perlu kita antisipasi dengan baik,” tegasnya. Selain membahas inflasi, Zaki juga memaparkan kondisi fiskal di Provinsi Banten sepanjang 2025. Hingga 31 Desember, realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp84,62 triliun atau 87,51 persen dari target. “Ini tentu saja bukan angka yang kita harapkan sebenarnya. Tapi kita ketahui bersama tekanan perekonomian ini cukup besar dan memang berimbas kepada penerimaan, utamanya dari sektor perpajakan,” jelasnya.
Ia menyebutkan, penerimaan pajak mengalami kontraksi sebesar 13,17 persen dibanding tahun sebelumnya. Kontraksi terbesar terjadi pada pajak dalam negeri yang turun hingga 15,7 persen. Sementara itu, penerimaan dari perdagangan internasional seperti bea masuk dan bea keluar masih mencatat pertumbuhan sekitar 0,8 persen. “Ini tantangan yang kita hadapi. Bagaimana ke depan kita melakukan langkah antisipasi agar target penerimaan negara bisa terus meningkat,” ujarnya.
Di sisi lain, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) justru menunjukkan tren positif. Meski kontribusinya relatif kecil dibanding total penerimaan negara di Banten, capaian PNBP tumbuh 9,82 persen dan bahkan melampaui target. “Walaupun porsinya tidak terlalu besar, hanya sekitar Rp2 triliun dari total Rp84 triliun, Alhamdulillah PNBP ini capaiannya tumbuh 9,82 persen dan realisasinya sampai 149 persen dari target,” ungkap Zaki. Ia menambahkan bahwa sumber terbesar PNBP berasal dari layanan jasa keimigrasian.
Dari sisi belanja negara, realisasi belanja kementerian dan lembaga di Provinsi Banten mencapai Rp27,9 triliun atau 96,20 persen dari pagu anggaran. Meski sedikit lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, Zaki menyebut hal itu dipengaruhi kebijakan efisiensi nasional. “Memang beberapa kebijakan secara nasional memberikan dampak terkait agak melambatnya realisasi belanja APBN, khususnya karena kebijakan efisiensi di awal tahun. Tapi hasil efisiensi itu direalokasi untuk kebutuhan yang lebih prioritas dan lebih bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya.
(Sarah)
