ZETIZENS.ID – Partai politik merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi modern, termasuk di Indonesia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kepercayaan masyarakat terhadap partai politik mengalami penurunan yang signifikan.
Fenomena ini bukan hanya masalah politik semata, tetapi juga mencerminkan krisis legitimasi yang dapat mengancam stabilitas demokrasi di tanah air.
Opini ini akan mengulas berbagai penyebab krisis kepercayaan terhadap partai politik di Indonesia dan dampak yang mungkin timbul akibat kondisi tersebut.
Salah satu penyebab utama menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik adalah praktik korupsi yang kerap melibatkan anggota maupun pimpinan partai.
Kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan elite partai politik telah menciptakan stigma negatif yang melekat kuat di mata publik.
Ketika partai politik seharusnya menjadi agen perubahan dan pengontrol kekuasaan, kenyataannya mereka sering terjebak dalam praktik yang merugikan rakyat. Korupsi ini tidak hanya menggerogoti kepercayaan publik, tapi juga menghambat pembangunan politik yang sehat.
Selain korupsi, politik uang juga menjadi momok besar dalam dunia politik Indonesia. Politik uang yang dilakukan baik pada saat pemilihan umum maupun dalam proses internal partai politik menyebabkan persepsi bahwa kekuasaan bisa dibeli.
Hal ini tentu sangat merusak prinsip demokrasi yang seharusnya berdasarkan pada representasi rakyat, bukan pada kemampuan finansial.
Masyarakat menjadi skeptis bahwa wakil rakyat benar-benar mewakili kepentingan mereka atau justru hanya melayani kepentingan para donor dan elite partai.
Masalah lain yang juga berkontribusi terhadap krisis ini adalah lemahnya kaderisasi dan internalisasi ideologi dalam partai politik.
Banyak partai yang lebih fokus pada kekuasaan dan popularitas jangka pendek daripada membangun visi politik jangka panjang yang jelas.
Akibatnya, partai politik sering kali dianggap hanya sebagai alat untuk meraih jabatan atau kekuasaan, bukan sebagai wadah perjuangan ideologi dan aspirasi rakyat.
Situasi ini memunculkan citra negatif bahwa partai politik tidak memiliki integritas dan komitmen terhadap kepentingan publik.
Kurangnya transparansi dan akuntabilitas juga memperparah kondisi ini. Banyak partai politik yang tidak terbuka dalam pengelolaan dana maupun pengambilan keputusan.
Keterbatasan akses informasi bagi publik menyebabkan kesan bahwa partai politik beroperasi secara tertutup dan eksklusif.
Dalam konteks ini, partai politik gagal membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat sehingga kepercayaan publik semakin luntur.
Dampak Krisis Kepercayaan
Dampak dari krisis kepercayaan ini sangat luas dan berpotensi mengancam keberlangsungan demokrasi di Indonesia.
Pertama, menurunnya partisipasi politik masyarakat, terutama dalam pemilihan umum. Ketika masyarakat merasa partai politik tidak dapat dipercaya, mereka cenderung apatis dan enggan menggunakan hak pilihnya.
Fenomena golput (golongan putih) pun meningkat, yang berarti suara rakyat tidak tersalurkan dengan baik dalam sistem demokrasi.
Hal ini bisa menyebabkan legitimasi pemerintahan menjadi lemah dan tidak mewakili kehendak mayoritas rakyat.
Kedua, krisis kepercayaan juga memicu meningkatnya polarisasi dan konflik sosial. Ketidakpuasan terhadap partai politik sering kali diekspresikan dalam bentuk kritik tajam, demonstrasi, bahkan kekerasan.
Ketika masyarakat kehilangan keyakinan pada institusi politik formal, mereka lebih mudah terpengaruh oleh kelompok-kelompok ekstrim yang menawarkan solusi radikal atau bahkan anarkis.
Situasi ini jelas berbahaya bagi stabilitas nasional dan harmoni sosial.
Ketiga, partai politik yang tidak dipercaya oleh rakyat akan kesulitan untuk menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan secara efektif. DPR dan lembaga perwakilan lainnya akan kehilangan kredibilitas jika masyarakat meragukan niat dan kemampuan mereka dalam memperjuangkan kepentingan publik.
Akibatnya, pengawasan terhadap pemerintah menjadi lemah, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah semakin besar.
Terakhir, krisis kepercayaan ini dapat menurunkan kualitas demokrasi secara keseluruhan. Demokrasi bukan hanya soal pemilihan umum, tetapi juga soal bagaimana lembaga-lembaga politik mampu menjaga akuntabilitas, transparansi, dan keterwakilan.
Jika partai politik gagal menjalankan fungsi tersebut, maka demokrasi hanya menjadi formalitas tanpa makna substansial bagi kehidupan rakyat.
Solusi Mengatasi Krisis Kepercayaan
Mengatasi krisis kepercayaan terhadap partai politik memerlukan upaya serius dan berkelanjutan dari berbagai pihak. Partai politik harus berkomitmen untuk memperbaiki internalnya dengan memberantas korupsi dan politik uang, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana dan pengambilan keputusan.
Selain itu, kaderisasi yang berorientasi pada penanaman nilai-nilai demokrasi dan integritas harus menjadi prioritas utama agar partai benar-benar menjadi representasi aspirasi rakyat.
Pemerintah dan lembaga pengawas juga perlu memperkuat regulasi dan penegakan hukum terhadap praktik korupsi dan politik uang. masyarakat sipil berperan penting dalam mengawasi dan mengkritik kebijakan partai politik sehingga tercipta kultur politik yang lebih sehat.
Krisis kepercayaan terhadap partai politik di Indonesia adalah masalah serius yang berakar pada praktik korupsi, politik uang, lemahnya ideologi, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas.
Dampaknya sangat luas, mulai dari menurunnya partisipasi politik, meningkatnya konflik sosial, hingga melemahnya demokrasi itu sendiri.
Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dari partai politik, pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi krisis ini demi menjaga keberlangsungan demokrasi dan kemajuan bangsa Indonesia emas. (*)
Ditulis oleh Rahmat Hidayat, Mahasiswa Unpam Serang
