ZETIZENS.ID – Pengangguran di Provinsi Banten masih menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai. Meski pada Februari 2025 tercatat terjadi sedikit penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 7,02% menjadi 6,64%, Banten masih menempati posisi keempat tertinggi secara nasional dalam jumlah pengangguran.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran terbuka di Banten mencapai 412.710 orang.
Masalah Utama: Stagnasi dan Ketimpangan Kesempatan Kerja
Penurunan yang terjadi hanya sebesar 0,38 poin persentase, dan para pengamat menilai tren ini stagnan bila dibandingkan dengan kebutuhan angkatan kerja baru setiap tahun.
Legislator pusat asal Banten, Adde Rosi,
bahkan menyebut bahwa penurunan ini “tidak cukup signifikan” untuk menyebut pengangguran benar-benar teratasi.
Beberapa kabupaten seperti Pandeglang, Lebak, dan sebagian wilayah Serang menghadapi persoalan keterbatasan lapangan kerja formal, rendahnya daya saing tenaga kerja, dan keterampilan yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri saat ini.
Faktor Penyebab:
1. Ketidaksesuaian Keterampilan dan Kebutuhan Pasar
2. Lemahnya Fungsi Balai Latihan Kerja (BLK)
3. Keterbatasan Investasi Berkualitas di Daerah Terluar
Solusi Strategis:
1. Optimalisasi dan Pemerataan BLK
2. Link and Match Pendidikan dan Dunia Industri
3. Dorong Investasi di Luar Tangerang
4. Digitalisasi Pencatatan dan Akses Tenaga Kerja
Kesimpulan:
Data sudah berbicara: Banten butuh langkah lebih agresif untuk menurunkan pengangguran secara struktural, bukan sekadar kosmetik. Pemerintah tidak cukup hanya menyandarkan diri pada pertumbuhan ekonomi makro.
Diperlukan strategi mikro berbasis daerah, pemetaan potensi lokal, dan pembinaan tenaga kerja yang berkelanjutan.
Jika stagnasi ini dibiarkan, bukan tidak mungkin Banten akan terus berada di peringkat atas dalam hal pengangguran terbuka. Inilah saatnya pemerintah provinsi, kabupaten/kota, industri, dan pendidikan bersinergi membangun Banten yang bekerja, bukan hanya tumbuh. (*)
Ditulis oleh Ardan Juliyan Pratama, mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Semester 2, Universitas Pamulang Serang
