ZETIZENS.ID — Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menegaskan pentingnya peran bank pembangunan daerah sebagai instrumen strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah, termasuk Bank Banten. Menurutnya, bank daerah tidak hanya diukur dari besaran dividen yang disetorkan ke pemerintah daerah, tetapi dari kemampuannya mengelola arus fiskal dan perputaran uang daerah secara optimal.
Ia menjelaskan, kontribusi bank daerah terhadap pembangunan ekonomi tidak semata-mata dilihat dari penerimaan daerah seperti dividen dan pajak. Lebih dari itu, bank daerah berperan dalam memperkuat diseminasi fiskal serta menjaga agar perputaran dana daerah tetap berada di wilayahnya. “Berapa sih uang yang dikali dari bank-bank dari Banten yang dipernasional. Kita harapkan size untuk Bank Banten itu harus semakin bagus, semakin besar,” katanya.
Aria Bima juga menyampaikan apresiasinya terhadap perbaikan kinerja Bank Banten dalam beberapa tahun terakhir, khususnya dalam penurunan rasio kredit bermasalah (NPL). Ia mencatat tren NPL Bank Banten terus membaik sejak 2023 hingga 2025. “Kami bangga ada perbaikan, baik dalam hal menyangkut NPL dari tahun 2023, 2024, 2025 terus menurun. Terakhir 5,5, kita harapkan nanti sampai pada standar normal yaitu sekitar 3,5,” ungkapnya.
Menurut Aria Bima, jajaran direksi Bank Banten juga telah menyampaikan komitmen bahwa NPL akan terus ditekan dan keuntungan bank akan meningkat. Ia menambahkan, dividen Bank Banten dari tahun 2023 hingga 2025 menunjukkan tren perbaikan, meski Pemerintah Provinsi Banten belum menjadikannya sebagai penerimaan daerah. “Dikembalikan dulu ke Bank Banten untuk lebih diekspansikan,” jelasnya.
Ia mengakui bahwa persaingan Bank Banten dengan bank daerah lain yang lebih dulu eksis di wilayah Banten bukanlah hal yang mudah. “Sebelum Bank Banten, Bank Jabar lebih dulu eksis di sini. Untuk bersaing dengan Bank Jabar ini tidak mudah, nanti apakah ada kolaborasi atau jenis yang lain, nanti kami sudah sarankan,” ujarnya.
Aria Bima menilai penguatan Bank Banten ke depan menjadi semakin penting di tengah tekanan efisiensi transfer daerah dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, peningkatan penerimaan daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk bank daerah, harus terus didorong. Ia juga menyoroti masih adanya pemerintah daerah di wilayah Tangerang Raya yang belum bergabung dengan Bank Banten.
“Tentunya selain dari kehendak subjektif Bank Banten untuk meningkatkan profesionalitas, akuntabilitas, dan transparansi sesuai dengan aturan OJK, trust itu juga akan dipercepat oleh peran Pak Gubernur dan Wakil Gubernur,” katanya. Ia berharap seluruh pemerintah daerah di Provinsi Banten dapat bersatu memperkuat Bank Banten sebagai bank daerah yang menjadi bagian dari sistem keuangan regional.
(Sarah)
