ZETIZENS.ID – Strategi hilirisasi industri di Indonesia menjadi kunci dalam mendorong transformasi ekonomi yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
Pemerintah menargetkan pengolahan sumber daya alam dalam negeri agar menghasilkan produk dengan nilai tambah sebelum diekspor.
Langkah ini bertujuan meningkatkan pendapatan nasional, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
Tahun 2024 menjadi momentum penting, dengan fokus pada komoditas strategis seperti nikel, tembaga, bauksit, dan hasil pertanian.
Hilirisasi juga memainkan peran vital dalam memperkuat struktur ekonomi. Misalnya, nikel yang dulunya hanya diekspor sebagai bahan mentah kini diolah menjadi produk seperti feronikel dan stainless steel, yang nilai jualnya meningkat hingga empat kali lipat.
Di sektor energi, batu bara diolah menjadi Dimethyl Ether (DME) untuk mengurangi ketergantungan impor elpiji.
Keberhasilan hilirisasi membutuhkan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat guna mengatasi berbagai tantangan dan mendorong daya saing global serta pemerataan kesejahteraan.
Hilirisasi memainkan peran penting dalam memperkuat rantai pasok industri, dengan meningkatkan efisiensi dan profitabilitas di setiap tahap produksi.
Selain itu, hilirisasi membantu mengurangi dampak gejolak harga komoditas, terutama yang bergantung pada impor. Dengan mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah, produsen dapat mengurangi risiko fluktuasi harga dan memperbesar margin keuntungan.
Konsep nilai tambah ini tidak hanya sebatas peningkatan harga produk dibandingkan bahan baku, tetapi juga mencakup manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Lebih jauh, hilirisasi tidak berhenti pada pengolahan komoditas menjadi barang setengah jadi. Proses ini idealnya berlanjut hingga menghasilkan produk akhir yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
Melalui pendekatan ini, hilirisasi berkontribusi pada kemandirian industri dalam negeri, memperkuat daya saing global, dan memastikan keberlanjutan produksi barang jadi yang mampu bersaing di pasar internasional.
Agar kualitas lingkungan tetap terjaga, khususnya dalam pemanfaatan sumber daya alam tak terbarukan seperti mineral dan tambang, diperlukan regulasi yang mengedepankan prinsip keberlanjutan.
Hal ini sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa sumber daya alam dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.
Menurut UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, pengelolaan sumber daya mineral harus memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Regulasi tersebut mendorong negara untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan keuangan diarahkan demi kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.
Salah satu tantangan utama adalah mengubah pola bisnis yang semula berfokus pada ekspor bahan mentah menjadi penjualan produk olahan, guna meningkatkan nilai ekonominya dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
Untuk mendukung proses hilirisasi ini, pembangunan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Pemerintah telah memberikan dukungan yang signifikan, terutama di sektor ekstraktif, guna menarik investasi asing. Namun, masuknya investor asing harus memperhatikan keseimbangan antara keuntungan negara dan dampak terhadap lingkungan serta masyarakat sekitar.
Dengan pendekatan ini, pengelolaan sumber daya alam tidak hanya meningkatkan pendapatan negara tetapi juga menjaga keseimbangan ekologi dan sosial demi kesejahteraan masyarakat luas.
Sektor-sektor Prioritas Hilirisasi
Sektor Pertambangan: Komoditas seperti nikel, tembaga, dan bauksit menjadi fokus utama. Pembangunan smelter di dalam negeri, seperti di Gresik untuk Freeport, menjadi langkah penting untuk memastikan produk tambang tidak lagi diekspor dalam bentuk mentah.
Sektor Pertanian dan Perkebunan: Komoditas seperti kelapa sawit, kakao, dan kopi juga diprioritaskan untuk diolah menjadi produk akhir. Presiden Jokowi menekankan pentingnya menghentikan ekspor minyak sawit mentah dan mendorong produksi produk turunan seperti biodiesel dan kosmetik.
Sektor Perikanan dan Kelautan: Rumput laut, sebagai komoditas potensial, diharapkan mampu mendukung industri bio-avtur dan kosmetik. Hilirisasi produk ini dapat memberdayakan masyarakat pesisir dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
Tantangan dan Peluang Hilirisasi
Tantangan utama dalam proses hilirisasi adalah kebutuhan investasi besar untuk membangun infrastruktur pengolahan seperti smelter.
Selain itu, regulasi yang mendukung juga harus diperkuat agar kebijakan ini tidak terganjal oleh gugatan internasional. Di sisi lain, peluangnya sangat besar, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Dampak Ekonomi dan Sosial
Hilirisasi industri tidak hanya memberikan dampak ekonomi berupa peningkatan pendapatan negara dan ekspor, tetapi juga membawa dampak sosial.
Dengan menciptakan lapangan kerja di sektor industri hilir, kesejahteraan masyarakat meningkat. Selain itu, kebijakan ini juga mendukung pemerataan pembangunan di wilayah-wilayah penghasil SDA.
Pemerintah mendorong hilirisasi sebagai strategi untuk mengembangkan pengolahan sumber daya alam dan memperkuat perekonomian Indonesia.
Kebijakan ini diharapkan tidak hanya menguntungkan investor, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat, termasuk peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja.
Agar hasilnya maksimal, kebijakan hilirisasi perlu terus diperkuat sehingga negara mitra dagang juga dapat memperoleh manfaat, meskipun beberapa negara masih membutuhkan bahan mentah seperti nikel untuk memenuhi kebutuhan domestik mereka.
Keberhasilan hilirisasi tercermin dalam pertumbuhan ekonomi di daerah pertambangan, yang menunjukkan tren positif. Namun, sejumlah tantangan masih perlu diatasi, terutama terkait dominasi investor asing dan tenaga kerja asing dalam proyek hilirisasi.
Pemerintah sebagai pengatur kebijakan harus memastikan bahwa masyarakat lokal mendapatkan akses pekerjaan yang memadai.
Selain itu, perhatian khusus perlu diberikan pada pembangunan infrastruktur, kelestarian lingkungan, dan kesehatan masyarakat agar dampak hilirisasi dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan. (*)
Ditulis oleh Adinda Kanza Salsabila, mahasiswi Untirta.
