Sektor Jasa Keuangan Yang Stabil Dan Adaptif, Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Dki Jakarta dan Banten

ZETIZENS.ID – Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) mencatat stabilitas dan ketahanan sektor jasa keuangan di DKI Jakarta dan Banten tetap solid hingga pertengahan 2025.
Hal ini ditopang oleh pertumbuhan positif di sektor Perbankan, Pasar Modal, dan Industri Keuangan Non Bank, serta penguatan ekonomi daerah dan peningkatan pelindungan konsumen.
Perkembangan Perbankan Regional
Sejalan dengan tren pertumbuhan nasional, sektor perbankan di DKI Jakarta dan
Banten mencatat kinerja fungsi intermediasi yang terus tumbuh dan kualitas kredit
yang terjaga.
Di DKI Jakarta, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp5.058,34 triliun atau naik 12,34 persen (yoy), mencerminkan kepercayaan masyarakat dan likuiditas yang stabil. Penyaluran kredit/pembiayaan mencapai Rp4.216,65 triliun atau tumbuh 9,75 persen (yoy), dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) terjaga di 1,60 persen, dan didominasi oleh kredit modal kerja dengan porsi 49,61
persen.
Di Banten, DPK turut tercatat naik 4,89 persen (yoy) mencapai Rp303,20 persen,
begitu pula penyaluran kredit/pembiayaan yang tumbuh 3,55 persen (yoy) menjadi
Rp220,22 triliun, dengan NPL di level 2,30 persen, dan didominasi kredit konsumsi
sebesar 53,27 persen.
Capaian ini menunjukkan intermediasi perbankan di kedua wilayah tetap berjalan
sehat, mendukung stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Di wilayah DKI Jakarta, penyaluran pembiayaan perbankan masih terkonsentrasi
pada sektor Industri Pengolahan, yang menyumbang 18,63 persen dari total
pembiayaan.
Selanjutnya, sektor Rumah Tangga berkontribusi sebesar 12,77 persen,
dan sektor Aktivitas Keuangan serta Asuransi sebesar 11,92 persen.
Berbeda halnya dengan Provinsi Banten, di mana penyaluran kredit perbankan paling
banyak mengalir ke sektor Rumah Tangga, dengan porsi mencapai 50,59 persen.
Sementara itu, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi serta Perawatan Mobil
dan Sepeda Motor menempati posisi kedua dengan 11,98 persen, diikuti oleh sektor
Industri Pengolahan sebesar 11,39 persen.
Komposisi pembiayaan ini menunjukkan bahwa perbankan di kedua wilayah terfokus
mendukung sektor-sektor utama perekonomian pada sektor produktif dan konsumtif.
Di tengah tren positif tersebut, tantangan tetap perlu diantisipasi, khususnya terkait
kualitas kredit khususnya pada sektor, Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi
Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang
Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri di DKI Jakarta, serta sektor
Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi di Banten.
Perkembangan Pasar Modal Regional
Capaian ini menunjukkan intermediasi perbankan di kedua wilayah tetap berjalan
sehat, mendukung stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Di wilayah DKI Jakarta, penyaluran pembiayaan perbankan masih terkonsentrasi
pada sektor Industri Pengolahan, yang menyumbang 18,63 persen dari total
pembiayaan. Selanjutnya, sektor Rumah Tangga berkontribusi sebesar 12,77 persen,
dan sektor Aktivitas Keuangan serta Asuransi sebesar 11,92 persen.
Berbeda halnya dengan Provinsi Banten, di mana penyaluran kredit perbankan paling
banyak mengalir ke sektor Rumah Tangga, dengan porsi mencapai 50,59 persen.
Sementara itu, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi serta Perawatan Mobil
dan Sepeda Motor menempati posisi kedua dengan 11,98 persen, diikuti oleh sektor
Industri Pengolahan sebesar 11,39 persen.
Komposisi pembiayaan ini menunjukkan bahwa perbankan di kedua wilayah terfokus
mendukung sektor-sektor utama perekonomian pada sektor produktif dan konsumtif.
Di tengah tren positif tersebut, tantangan tetap perlu diantisipasi, khususnya terkait
kualitas kredit khususnya pada sektor, Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi
Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang
Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri di DKI Jakarta, serta sektor
Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi di Banten.
Perkembangan Pasar Modal Regional
Minat masyarakat terhadap investasi di pasar modal terus menunjukkan peningkatan, seiring dengan meningkatnya literasi keuangan serta kemudahan akses terhadap produk dan layanan pasar modal. Per Agustus 2025, jumlah investor di DKI Jakarta tercatat mencapai 3,9 Juta, atau tumbuh 92,02 persen (yoy), dengan konsentrasi terbesar berada di Jakarta Pusat (59,12 persen).
Sementara itu, di Provinsi Banten,
jumlah investor mencapai 931,99 ribu, meningkat 19,01 persen (yoy), dan didominasi oleh Kota Tangerang (27,87 persen).
Dari sisi aktivitas transaksi, total nilai transaksi saham di DKI Jakarta pada Agustus 2025 tercatat Rp179,99 triliun, menurun -26,68 persen (yoy), dengan kontribusi tertinggi berasal dari investor di Jakarta Selatan (40,65 persen). Sebaliknya, total nilai transaksi saham di Banten justru mengalami peningkatan 13,59 persen (yoy) menjadi Rp20,49 triliun, dengan investor Kota Tangerang memberikan kontribusi terbesar yaitu 57,14 persen.
Secara keseluruhan, peningkatan jumlah investor diikuti dengan pertumbuhan nilai
transaksi, khususnya di wilayah Banten, menggambarkan semakin besarnya
partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan pasar modal sebagai sarana investasi dan pengelolaan keuangan jangka panjang.
Hal ini juga mencerminkan peran pasar modal yang semakin inklusif dalam mendorong pembentukan masyarakat yang
terliterasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Perkembangan Sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB)
Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) di DKI Jakarta dan Banten mencatat kinerja
positif dan stabil di subsektor perusahaan pembiayaan, pinjaman daring,
perasuransian, dan penjaminan. Hingga Juli 2025, piutang pembiayaan di DKI Jakarta
mencapai Rp92,65 triliun dengan rasio Non Performing Financing (NPF) 2,07 persen
membaik 45,72 persen (yoy), sementara, di Banten piutang pembiayaan tumbuh 5,58
persen (yoy) menjadi Rp35,24 triliun dengan NPF 3,24 persen.
Pada sektor pinjaman daring, per Agustus 2025, DKI Jakarta mencatat 2,65 Juta
rekening pinjaman aktif dengan outstanding Rp12,62 triliun tumbuh 15,69 persen
(yoy) dan tingkat wanprestasi (TWP 90) 3,10 persen. Di Banten, terdapat 1,68 Juta
rekening aktif dengan outstanding Rp 5,98 triliun tumbuh 16,82 persen (yoy) dan TWP
90 sebesar 2,27 persen.
Industri perasuransian mencatat kinerja positif pada Agustus 2025. Di DKI Jakarta,
premi asuransi jiwa naik 11,63 persen (yoy) menjadi Rp60,06 triliun, dan premi
asuransi umum tumbuh 7,35 persen (yoy) menjadi Rp54,91 triliun.
Klaim asuransi jiwa turun 7,09 persen (yoy) menjadi Rp39,3 triliun, sementara klaim asuransi umum meningkat 2,77 persen (yoy) menjadi Rp20,52 triliun.
Di Banten, premi asuransi jiwa mengalami kontraksi penurunan 20,86 persen (yoy)
menjadi Rp3,38 triliun, sedangkan premi asuransi umum turun sebanyak 7,21 persen
(yoy) menjadi Rp1,60 triliun. Klaim asuransi jiwa naik 1,09 persen (yoy) menjadi
Rp3,24 triliun dan klaim asuransi umum turun 26,06 persen (yoy) menjadi Rp600
Miliar.
Di sektor penjaminan, nilai investasi di DKI Jakarta naik 2,00 persen (yoy) menjadi
Rp28,37 triliun, begitu pula di Banten mengalami kenaikan 6,42 persen (ytd) dari 100 miliar menjadi 110 miliar.
Dari sisi outstanding penjaminan, DKI Jakarta mengalami kontraksi penurunan 6,53 persen (yoy) menjadi Rp340,76 triliun, sedangkan Banten mencatat kenaikan signifikan 153,59 persen (yoy) menjadi Rp7,82 triliun.
Secara keseluruhan, kinerja subsektor IKNB menunjukkan komitmen berkelanjutan
dalam menjaga stabilitas, memperluas akses, dan meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap produk serta layanan keuangan non-bank di kedua wilayah.
Perkembanga Sebagai wujud komitmen pelindungan konsumen, KOJK Jabodebek aktif memberikan layanan informasi, edukasi, dan penanganan pengaduan di sektor jasa keuangan.
Per 30 September 2025, melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK), telah difasilitasi 7.225 pengaduan di DKI Jakarta dan Banten dengan tingkat penyelesaian 87,65 persen.
Di DKI Jakarta, pengaduan terbanyak berasal dari P2P Lending (33,00 persen),
Perbankan (27,02 persen), dan Perusahaan Pembiayaan (10,97 persen), dengan
permasalahan utama terkait perilaku petugas penagihan (37,61 persen),
restrukturisasi kredit (6,74 persen), dan penipuan/pembobolan rekening (5,34 persen).
Sama halnya dengan di Banten, pengaduan turut didominasi P2P Lending (34,94
persen), Perbankan (24,80 persen), dan Perusahaan Pembiayaan (12,84 persen),
dengan masalah serupa, yakni perilaku penagihan (36,63 persen), restrukturisasi
kredit (7,93 persen), dan penipuan/pembobolan rekening (6,55 persen).
APPK juga mencatat 3.443 informasi dugaan fintech ilegal dan 113 informasi investasi
ilegal untuk daerah DKI Jakarta, sedangkan Banten mencatat 1.966 informasi dugaan
fintech ilegal dan 59 informasi investasi ilegal.
Dari sisi literasi keuangan, sepanjang Januari s.d September 2025 OJK Jabodebek
telah menggelar 4.290 kegiatan edukasi yang menjangkau 13.104.285 peserta, terdiri
dari 3.257 kegiatan di DKI Jakarta (12.673.529 peserta) dan 1.033 kegiatan di Banten (430.756 peserta).
OJK Jabodebek dan OJK Provinsi Banten berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas
pelaku usaha jasa keuangan di bidang operasional, pelindungan konsumen, dan
teknologi informasi, serta bersinergi dengan pemerintah daerah, lembaga jasa
keuangan, dan pemangku kepentingan dalam program TPAKD seperti Satu Rekening
Satu Pelajar (KEJAR), Ekosistem Keuangan Inklusif di wilayah 3T, Ekosistem Pusat
Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS), dan pengembangan program PED untuk sektor
ekonomi kreatif (klaster produk dan konten). (Zee)







