ZETIZENS.ID – Dalam satu dekade terakhir, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat Indonesia melakukan transaksi keuangan.
Jika pada awal 2010-an masyarakat masih mengandalkan uang tunai dan transfer bank konvensional, kini situasinya telah berubah drastis. Dompet digital, mobile banking, QRIS, dan layanan transaksi instan menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup masyarakat modern.
Namun, transformasi ini ternyata bukanlah titik akhir. Di antara berbagai inovasi yang bermunculan, teknologi blockchain muncul sebagai salah satu terobosan yang berpotensi membawa perubahan paling signifikan.
Dalam konteks sistem pembayaran Indonesia, blockchain bukan hanya menawarkan efisiensi, tetapijuga membuka peluang untuk membangun ekosistem transaksi yang lebih aman, transparan, dan inklusif.
Teknologi blockchain sering disalahpahami sebagai bagian dari dunia kripto semata. Padahal, blockchain adalah infrastruktur digital yang jauh lebih luas dari sekadar aset digital.
Ia memungkinkan pencatatan transaksi secara terdistribusi, sehingga tidak bergantung pada satu lembaga tertentu. Setiap data yang disimpan dalam jaringan
blockchain memiliki salinan di banyak titik.
Ketika satu transaksi dicatat, seluruh jaringan langsung memperbarui data tersebut. Mekanisme ini mencegah manipulasi, karena perubahan yang dilakukan secara sepihak akan langsung terdeteksi oleh sistem.
Kemampuan menjaga integritas data inilah yang menjadikan blockchain relevan bagi masa depan pembayaran nasional.
Transformasi Digital dan Tantangan Sistem Pembayaran Nasional
Indonesia telah mengalami lonjakan besar dalam penggunaan teknologi finansial. Peningkatan transaksi digital setiap tahun menunjukkan bahwa masyarakat semakin meninggalkan transaksi tunai.
Bank Indonesia mencatat nilai transaksi digital terus meningkat, terutama setelah pandemi yang memaksa masyarakat beradaptasi dengan cara baru dalam memenuhi kebutuhan finansial. Namun, pesatnya pertumbuhan ini
juga memunculkan tantangan baru.
Risiko kebocoran data, serangan siber, penipuan digital, dan gangguan sistem menjadi persoalan yang terus menghantui masyarakat pengguna layanan keuangan.
Sistem pembayaran yang ada saat ini masih sangat bergantung pada perantara seperti bank, penyedia layanan finansial, dan operator digital.
Ketergantungan ini menciptakan titik-titik rawan yang berpotensi menjadi pintu masuk bagi berbagai serangan. Ketika satu institusi mengalami gangguan, seluruh pengguna dapat terkena dampaknya.
Selain itu, model terpusat membuat pencatatan transaksi mudah dimanipulasi jika terjadi penyalahgunaan dari pihak internal. Dalam konteks inilah blockchain dapat berfungsi sebagai terobosan penting.
Dengan sifatnya yang terdistribusi, sistem pembayaran tidak lagi memiliki satu titik kegagalan, sehingga risiko dapat diminimalkan.
Blockchain dan Peluang baru bagi Efisiensi Transaksi
Salah satu keunggulan utama blockchain adalah kemampuannya memproses transaksi tanpa perantara. Dalam sistem pembayaran konvensional, setiap transaksi harus melewati pihak lain yang memverifikasi dan mencatat data.
Proses ini sering kali memakan waktu dan biaya, terutama jika transaksi dilakukan di luar jam operasional atau melibatkan lembaga keuangan yang berbeda. Blockchain mengubah mekanisme tersebut dengan menyediakan verifikasi otomatis yang dilakukan oleh sistem itu sendiri. Alhasil, transaksi dapat berjalan lebih cepat, bahkan secara real-time, tanpa memerlukan proses manual yang rumit.
Tidak hanya itu, teknologi ini juga menawarkan efisiensi biaya bagi lembaga keuangan. Dalam jangka panjang, penggunaan blockchain dapat mengurangi kebutuhan akan infrastruktur besar yang biasanya diperlukan untuk memproses dan mencatat transaksi.
Transparansi yang dimiliki blockchain juga dapat meminimalkan potensi pertikaian atau kesalahan pencatatan, karena setiap transaksi sudah tercatat secara permanen dan dapat ditelusuri kapan saja.
Bagi masyarakat, manfaat ini berarti
biaya transaksi yang lebih rendah, waktu pemrosesan yang lebih cepat, dan keamanan yang lebih baik.
Peran Bank Indonesia dan Arah Kebijakan Nasional
Keterlibatan Bank Indonesia menjadi faktor penting dalam menentukan arah pemanfaatan blockchain dalam sistem pembayaran nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, otoritas keuangan tersebut telah menunjukkan minat yang kuat terhadap teknologi ini, terutama melalui kajian mengenai Central Bank Digital Currency (CBDC).
CBDC adalah versi digital dari mata uang rupiah yang menggunakan teknologi blockchain sebagai dasar operasionalnya. Dengan adanya CBDC, Bank Indonesia dapat memastikan stabilitas keuangan sekaligus mempertahankan kedaulatan moneter di tengah maraknya aset digital global.
Selain itu, penggunaan blockchain untuk keperluan nasional dapat memperkuat sistem pengawasan transaksi. Karena pencatatan dilakukan secara terbuka namun
tetap aman, potensi aktivitas kriminal seperti pencucian uang, penipuan, atau transaksi ilegal dapat dideteksi lebih cepat.
Pemerintah dapat bekerja lebih efektif dalam menjaga stabilitas sistem pembayaran sambil membuka ruang bagi inovasi
teknologi. Namun, keberhasilan pemanfaatan blockchain sangat bergantung pada keselarasan regulasi.
Aturan yang jelas, adaptif, dan mendorong inovasi adalah fondasi penting agar teknologi ini tidak menimbulkan risiko baru yang mengancam sistem keuangan.
Membedakan Blockchain dari Aset Kripto: Menghilangkan Kesalahpahaman Publik
Salah satu hambatan terbesar dalam penerapan blockchain di Indonesia adalah kesalahpahaman publik. Selama ini, blockchain sering dianggap identik dengan mata uang kripto seperti Bitcoin atau aset digital lainnya. Padahal, kripto hanyalah salah satu aplikasi dari teknologi blockchain.
Jika publik terus menyamakan keduanya, maka teknologi yang sebenarnya memiliki manfaat besar untuk negara justru akan ditolak karena stigma yang tidak tepat.
Blockchain sebagai teknologi dapat digunakan untuk banyak hal, mulai dari pencatatan aset, logistik, kesehatan, hingga sistem pemerintahan.
Dalam konteks pembayaran, blockchain memberi dasar yang lebih aman tanpa harus melibatkan volatilitas harga seperti yang terjadi pada aset kripto. Karena itu, edukasi publik sangat penting agar masyarakat memahami perbedaan tersebut. Pemahaman yang benar akan membuka jalan yang lebih lebar bagi penerapan blockchain secara formal dalam sistem keuangan.
Tantangan Implementasi: Regulasi, Literasi, dan Infrastruktur
Meski peluangnya besar, adopsi blockchain tetap memiliki sejumlah tantangan. Pertama, literasi masyarakat tentang teknologi ini masih rendah. Banyak orang belum memahami bagaimana blockchain bekerja, apalagi manfaatnya bagi masa depan
pembayaran.
Rendahnya pemahaman ini dapat menimbulkan resistensi atau
kesalahan penggunaan. Kedua, regulasi yang mengatur pemanfaatan blockchain harus disusun secara hati-hati. Tanpa kerangka hukum yang jelas, pemanfaatan teknologi ini berisiko disalahgunakan, terutama untuk kegiatan ilegal.
Tantangan lainnya adalah kesiapan infrastruktur. Beberapa wilayah di Indonesia masih mengalami keterbatasan akses internet, sehingga penerapan teknologi tinggi seperti blockchain bisa berjalan timpang.
Jika pemerintah ingin menjadikan blockchain sebagai bagian dari sistem pembayaran nasional, maka pemerataan infrastruktur digital harus menjadi prioritas utama. Teknologi sehebat apa pun tidak
akan mencapai manfaat maksimal jika masyarakat tidak memiliki akses yang memadai.
Saatnya Menyambut Masa Depan Sistem Pembayaran Indonesia
Melihat perkembangan global, adopsi blockchain bukan lagi wacana futuristik. Banyak negara telah mengembangkan teknologi ini untuk memperkuat sistem
pembayaran mereka. Indonesia tidak boleh tertinggal.
Dengan jumlah penduduk yang besar dan pertumbuhan ekonomi digital yang cepat, Indonesia justru memiliki
momentum tepat untuk menjadi salah satu negara pelopor di kawasan Asia Tenggara
dalam pemanfaatan blockchain. Teknologi ini menawarkan kecepatan, keamanan, transparansi, dan efisiensi empat hal yang sangat dibutuhkan dalam sistem pembayaran modern.
Namun, langkah menuju masa depan tersebut harus ditempuh secara bijak. Inovasi tanpa persiapan hanya akan menciptakan masalah baru. Karena itu, kerja sama antara pemerintah, lembaga keuangan, dunia pendidikan, dan masyarakat menjadi kunci utama.
Jika pemanfaatan blockchain dilakukan secara terukur, maka Indonesia dapat membangun sistem pembayaran yang tidak hanya mengikuti perkembangan zaman,
tetapi juga menjadi rujukan bagi negara-negara lain. (*)
Ditulis oleh Assyfa Nazlia Pasha,
Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
