Pemkab Serang Raih Opini Kualitas Tertinggi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman
ZETIZENS.ID – Ombudsman Republik Indonesia memberikan nilai 89,28 atau kategori A dengan opini Kualitas Tertinggi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang dalam penilaian kepatuhan standar pelayanan publik.
Nilai naik 10,25 poin dibandingkan pada 2022 lalu yang berada pada angka 79,01 poin.
Penilaian itu disampaikan langsung Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten Fadli Afriadi di Aula Tb Suwandi Setda Pemkab Serang, Selasa (23/1/2024).
“Peningkatan 10 poin (penilaian kepatihan standar pelayanan publik untuk Pemkab Serang-red). Ini upaya luar biasa untuk memenuhi standar kepatuhan yang ada,” puji Fadli untuk Pemkab Serang kepada awak media.
Tujuan penilaian, dijelaskan Fadli, dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Apalagi, Pemkab Serang sudah melakukan memorandum of understanding (MoU) dengan Ombudsman, sehingga bisa optimal dalam proses pendampingan.
Menurut Fadli, Pemkab Serang masih bisa meningkatkan kualitas pelayanannya, dengan cara memperkuat standar pelayanan, penuhi sarana prasarana, dan konsisten menjalankan. Dimana, setiap pengaduan diterima, dicatat, dan dijadikan perbaikan ke depan.
“Apakah penilaian Ombudsman berdampak pada reward terhadap pemerintah daerah? Saya serahkan itu kepada pemerintah pusat. Tapi, yang kami dengar, tahun depan standar kepatuhan ini salah satu indikator penilaian Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional),” katanya.
Menanggapi penilaian itu, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menilai, masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dijalankan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Serang.
“Masih banyak yang harus disempurnakan. Semua OPD nilainya harus di atas 80,” ujar politisi Partai Golkar ini.
Tatu pun berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan Pemkab Serang. Mulai dari standar pelayanan hingga sarana prasarana.
Supaya semua punya standar, kita harus kerja sama dengan Ombudsman,” ujar bupati perempuan pertama di Kabupaten Serang ini.
Menurut Tatu, tuntutan masyarakat akan pelayanan pemerintah semakin tinggi. Sehingga, mau tidak mau pelayanan pemerintah terhadap masyarakat harus semakin baik.
“Masyarakat akan naik terus tuntutannya, minta cepat dan lebih baik. Jadi, kita harus mengimbangi, karena tugas kita melayani masyarakat,” tegas bupati dua periode ini. (Nizar)
