ZETIZENS.ID – Pemerintah Provinsi Banten menerima penyampaian sekaligus penyerahan hasil kajian terhadap dua objek layanan publik, yakni pelayanan sekolah gratis dan pelayanan di 12 kantor Samsat di Provinsi Banten. Penyampaian hasil kajian tersebut dihadiri oleh sejumlah instansi terkait, di antaranya Kepolisian, Polda Metro Jaya, Polda Banten, Jasa Raharja, serta unsur pemerintah daerah.
Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan bahwa pemerintah provinsi menargetkan tindak lanjut atas rekomendasi hasil kajian tersebut dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan. Ia menegaskan, prioritas utama dalam satu bulan ke depan adalah pembenahan dan penyempurnaan pelaksanaan program sekolah gratis, terlebih menjelang pelaksanaan Penerimaan Murid Baru (PMB).
Dalam pemaparannya, Andra Soni menyebutkan terdapat sejumlah catatan dan saran yang disampaikan dalam hasil kajian. Namun demikian, ia menilai ada banyak hal positif dari implementasi program sekolah gratis yang telah berjalan. Salah satunya adalah meningkatnya angka partisipasi siswa hingga sekitar 25 persen. “Faktanya, tidak lagi terjadi penumpukan siswa di sekolah negeri, tidak ada penambahan rombongan belajar secara berlebihan, dan ini menjadi indikator bahwa kebijakan sekolah gratis berjalan sesuai tujuan,” ujarnya.
Selain itu, berdasarkan hasil survei yang melibatkan guru dan pemangku kepentingan pendidikan, disebutkan bahwa para guru di sekolah negeri kini memiliki optimisme lebih tinggi dan dapat lebih fokus dalam proses pembelajaran. Meski demikian, masih terdapat catatan terkait standar kualitas sekolah, khususnya yang berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan.
Menurut Andra Soni, hal tersebut selaras dengan program pemerintah pusat melalui kebijakan revitalisasi sekolah, baik negeri maupun swasta, termasuk di Provinsi Banten. Ia menyebutkan bahwa sejumlah sekolah di Banten telah menerima dukungan anggaran pendidikan dasar yang diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas layanan pendidikan. “Juknis harus kita selesaikan dalam satu bulan ini. Alhamdulillah, kita sudah berada di jalur yang benar dalam upaya meningkatkan angka partisipasi sekolah sekaligus kualitas pendidikan,” katanya.
Sementara itu, terkait pelayanan Samsat, Gubernur menjelaskan bahwa Samsat merupakan kantor pelayanan satu atap yang melibatkan unsur kepolisian, Jasa Raharja, Bank Banten, serta pegawai pemerintah daerah. Oleh karena itu, seluruh unsur tersebut harus memiliki standar pelayanan yang sama dalam melayani masyarakat. Ia menekankan pentingnya transparansi standar pelayanan Samsat, mulai dari alur proses, lama pelayanan, biaya yang dikenakan, hingga mekanisme pengaduan masyarakat. Ke depan, nomor pengaduan akan diinformasikan secara jelas, mencakup pengaduan ke Ombudsman, Kepolisian, Jasa Raharja, dan instansi terkait lainnya.
Dalam hasil kajian tersebut juga disampaikan penilaian terhadap 12 Samsat di Provinsi Banten. Andra Soni menilai bahwa pelayanan yang prima dan terstandar akan berdampak langsung pada peningkatan kepatuhan masyarakat dan realisasi pendapatan daerah. Ia mencontohkan adanya perbandingan skor pelayanan antara Samsat di Kota Serang dan Samsat Ciruas pada tahun 2024 sebagai bahan evaluasi ke depan. “Pelayanan yang baik, standar, dan transparan akan berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat dan peningkatan kinerja penerimaan daerah,” pungkasnya.
(Sarah)
