Gejolak Dunia Pendidikan Provinsi Banten Siapa yang Salah?

ZETIZENS.ID –-Belakangan ini memang kerap kali terjadi problematika di dunia pendidikan khususnya yang terjadi di Provinsi Banten. Mulai dari kasus kekerasan seksual yang terjadi, kasus bullying dan kekerasan, biaya uang kuliah tunggal perguruan tinggi yang mahal, fasilitas pendidikan yang kurang layak dan masih banyak lagi. Lalu semua ini salah siapa?
kasus kekerasan seksual khususnya pada anak di Provinsi Banten kurang lebih ada 183 kasus. Yang baru-baru terjadi kekerasan seksual terhadap siswa-siswi seperti di SMAN 4 Kota Serang, SMKN 1 Kragilan, SMPN 9 Kota Serang, SMPN 23 Kota Tangerang, salah satu SMP di Petir dan salah satu sekolah SMP di Kopo.
Ini perlu kita sikapi dengan serius. Apakah tenaga pendidiknya yang perlu diperketat dalam penyeleksian dan diberikan edukasi lebih. Apakah peserta didik yang terlalu berlebihan dalam bersikap dan bertindak.
Apakah program edukasi DP3AKKB yang kurang masif. Ataukah regulasi penanggulanganan kekerasan seksual di Provinsi Banten yang lemah.
Lalu, maraknya pula kasus bullying dan kekerasan yang terjadi, seperti SD di Lebak, SD 13 Kota Serang, Binus School Serpong dan masih banyak lagi. Ini jelas sangat amat mencederai generasi yang di canangkan sebagai generasi emas 2045.
Besaran biaya uang kuliah tunggal di perguruan tinggi di Banten menjadi persoalan yang sangat serius pula. Dimana pendapatan masyarakat yang masih banyak dibawah kata layak ini tentu menjadi PR besar Provinsi Banten. Dimana tentu Pendidikan yang menjadi hal yang sangat fundamental untuk mendorong kemajuan Provinsi Banten perlu pula disikapi dengan serius. Tak sedikit mahasiswa-mahasiswi yang harus putus kuliah karena persoalan biaya pendidikan yang mahal.
Fasilitas pendidikan yang kurang layak baik infrastruktur maupun suprastruktur pula menjadi salah satu indikator untuk kemajuan pendidikan di Provinsi Banten. 25 Tahun Banten berdiri akan tetapi masih banyak pula fasilitas pendidikan yang kurang layak. Dimana Pemprov Banten harus bekerja dengan Cepat dan Tepat menangani persoalan ini.
Dari persoalan-persoalan tersebut menggambarkan bahwa pendidikan di Provinsi Banten masih jauh dari kata ideal. Tentunya Pemprov Banten dalam HAL ini Andra Soni dan Dimyati Natakusumah yang memegang otoritas perlu mengambil tindakan yang cepat dan tegas dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang sesuai dan pro terhadap masyarakat Banten.
Saya kira hanya bualan belaka generasi emas 2045 itu akan terwujud jikalau memang aspek fundamentalnya saja di dunia pendidikan Masih jauh dari kata ideal. (*)
Ditulis oleh Abdul Wahid Kohar, Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten







