Mahasiswa PPKn UPG Gelar Penyuluhan Hukum Pajak di Unyur Kota Serang

ZETIZENS.ID – Mahasiswa Program Studi (Prodi) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas Primagraha (UPG) melaksanakan penyuluhan hukum pajak di lingkungan masyarakat yang berlokasi di SDN Kelanggaran Unyur, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang, Selasa, 16 Januari 2024.
Selain masyarakat, acara penyuluhan ini juga dihadiri oleh Lurah Kelurahan Unyur Agus Sulaeman, dosen pengampu Hukum Pajak Santy Fitnawati, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UPG yang juga sebagai moderator Riki Gana Suyatna, serta narasumber Kirman Efendi.
Dalam sambutannya, Santy Fitnawati mengucapkan terima kasih kepada Lurah Unyur yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan penyuluhan hukum pajak tersebut. Santy pun tak lupa mengapresiasi para ketua RT/RW di Lingkungan Kelanggaran Unyur dan warga yang telah hadir.
“Kami berharap kerja sama yang baik antara perguruan tinggi dan masyarakat ini terus terjalin sehingga ada manfaat yang diterima baik oleh mahasiswa maupun masyarakat,” kata Santy.
Semenatra itu, Kirman Efendi dalam paparannya menyampaikan, pendataan dan penilaian Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sangat penting untuk pemeliharaan basis data PBB-P2 yang lebih valid dan akurat sesuai kondisi terbaru di lapangan.
“Pendataan PBB mencakup pemutakhiran data spacial dan data atribut yang dimana data spacial terkait dengan data petanya (peta bidang) misal: masyarakat punya tanah lima bidang maka datanya di rekap oleh pihak Bapenda,” jelasnya.
Sedangkan data atribut, kata dia, adalah data terkait dengan data wajib pajaknya. “Misal namanya siapa, tempatnya dimana, alamatnya dimana kemudian direkam kedalam basis data atau menjadi satu database pajak PBB Kota Serang,” katanya.
Dia mengharapkan, kegiatan ini membuat masyarakat paham mengenai mekanisme pendataan dan penilaian PBB dengan baik. Selain itu, masyarakat juga dapat menyadari pentingnya membayar PBB secara sukarela dan tepat waktu.
“Dengan demikian, penerimaan pajak bumi bangunan dapat meningkat, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan dengan lancar,” harapnya. (*)