Finance

Hingga Pertengahan 2025, Sektor Jasa Keuangan DKI Jakarta dan Banten Terjaga Stabil

ZETIZENS.ID – Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) mencatat stabilitas dan ketahanan sektor jasa keuangan di wilayah DKI Jakarta dan Banten tetap terjaga hingga pertengahan tahun 2025.

Hal ini tercermin dari pertumbuhan positif di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank, seiring dengan penguatan ekonomi daerah dan peningkatan literasi serta perlindungan konsumen.

Perkembangan Perbankan Regional

Per Mei 2025, sektor perbankan di wilayah DKI Jakarta dan Banten menunjukkan kinerja yang solid dan berkelanjutan. Pertumbuhan positif tercermin dari peningkatan fungsi intermediasi perbankan baik dari sisi penghimpunan dana maupun penyaluran kredit/pembiayaan dengan kualitas kredit/pembiayaan yang tetap terkendali.

Di DKI Jakarta, total penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp4.846,54 triliun atau tumbuh 4,87 persen (yoy).

Capaian ini menjadi indikator positif atas tingginya kepercayaan masyarakat dan kondisi likuiditas yang tetap stabil.Dari sisi penyaluran kredit/pembiayaan, telah tersalurkan sebesar Rp4.113,50 triliun, tumbuh 10,06 persen (yoy), dengan rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) terjaga pada level 1,71 persen.

Angka ini mencerminkan implementasi prinsip kehati-hatian serta efektivitas manajemen risiko oleh perbankan di wilayah tersebut.

Kinerja perbankan positif turut terjadi di wilayah Banten, di mana tercatat total penghimpunan DPK mencapai Rp295,11 triliun atau tumbuh sebesar 6,21 persen 1(yoy).

Penyaluran kredit/pembiayaan juga tumbuh sebesar 3,84 persen (yoy) menjadi Rp219,47 triliun, dengan rasio NPL terjaga pada angka 3,13 persen.

Sejalan dengan mayoritas peruntukan kredit/pembiayaan pada modal kerja, fokus pembiayaan perbankan di wilayah DKI Jakarta masih didominasi oleh sektor ekonomi Industri Pengolahan dengan porsi 12,12 persen, diikuti Perdagangan Besar dan Eceran dengan porsi 10,30 persen, dan Perantara Keuangan dengan porsi 10,19 persen.

Sementara itu, di wilayah Banten, dengan mayoritas peruntukan kredit/pembiayaan untuk kredit konsumtif, penyaluran kredit/pembiayaan lebih banyak terserap pada sektor konsumsi dan perdagangan, dengan kredit untuk kepemilikan rumah tinggal mencapai 31,89 persen, kepemilikan peralatan rumah tangga lainnya sebesar 15,17 persen, dan perdagangan besar dan eceran sebesar 12,00 persen.

Komposisi pembiayaan ini menunjukkan bahwa perbankan di kedua wilayah fokus mendukung sektor-sektor utama perekonomian pada sektor produktif dan konsumtif.

Di tengah tren positif tersebut, tantangan tetap perlu diantisipasi, khususnya terkait kualitas kredit di beberapa sektor, seperti jasa perorangan yang melayani rumah tangga kemudian sektor perikanan di DKI Jakarta, serta sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi termasuk sektor pertambangan dan penggalian di Banten.

Perkembangan Pasar Modal Regional

Minat masyarakat terhadap investasi di industri Pasar Modal terus menunjukkan tren positif, seiring dengan meningkatnya literasi keuangan dan kemudahan akses terhadap produk dan layanan keuangan industri pasar modal.

Hal ini tercermin dari pertumbuhan jumlah Single Investor Identification (SID) dan aktivitas transaksi pasar modal di wilayah DKI Jakarta dan Banten.

Per April 2025, jumlah investor di wilayah DKI Jakarta tercatat mencapai 3,75 juta tumbuh signifikan sebesar 138,45 persen (yoy), dengan konsentrasi terbesar di Jakarta Pusat yang menyumbang 60,11 persen dari total investor.

Sementara itu, jumlah investor di wilayah Banten mencapai 827,74 ribu atau tumbuh 8,30 persen (yoy), dengan dominasi investor di Kota Tangerang sebesar 29,99 persen.

Dari sisi transaksi, sepanjang April 2024 hingga April 2025, nilai rata-rata bulanan transaksi saham di wilayah DKI Jakarta dan Banten menunjukkan tren fluktuatif.

Pada April 2025, total nilai transaksi saham di DKI Jakarta mencapai Rp147,19 triliun, terkoreksi sebesar -1,71 persen (yoy), dengan kontribusi tertinggi berasal dari investor di Jakarta Selatan sebesar 40,58 persen.

Di Banten, nilai transaksi saham justru mengalami pertumbuhan positif sebesar 8,70 persen (yoy), menjadi Rp14,79 triliun, dengan investor di Kota Tangerang yang menyumbang 58,17 persen dari total transaksi.

Peningkatan jumlah investor dan fluktuatifnya transaksi saham ini mencerminkan semakin besarnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan pasar modal sebagai alternatif investasi dan pengelolaan keuangan jangka panjang.

Perkembangan Sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB)

Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) di wilayah DKI Jakarta dan Banten terus menunjukkan kinerja yang positif dan stabil di berbagai subsektor, seperti perusahaan pembiayaan, pinjaman daring, perasuransian, dan penjaminan.

Pada sektor perusahaan pembiayaan, hingga April 2025, piutang pembiayaan di DKI Jakarta mencapai Rp92,51 triliun atau tumbuh 0,36 persen (yoy) dengan rasio Non Performing Financing (NPF) terkendali di angka 1,89 persen.

Sementara di Banten, piutang pembiayaan tumbuh 7,47 persen (yoy) menjadi Rp35,19 triliun, dengan NPF pada level 3,21 persen.

Sektor pinjaman daring juga menunjukkan pertumbuhan signifikan. Per Maret 2025, di wilayah DKI Jakarta tercatat 2,61 juta rekening pinjaman aktif dengan outstanding pinjaman sebesar Rp12,42 triliun tumbuh 20,13 persen (yoy) dan tingkat wanprestasi (TWP 90) yang relatif terkendali di angka 3,08 persen.

Sementara di Banten, jumlah rekening pinjaman aktif tercatat 1,64 juta, dengan outstanding sebesar Rp5,94 triliun tumbuh 15,47 persen (yoy) dan TWP 90 terjaga pada level 2,71 persen.

Industri perasuransian juga mencatatkan kinerja positif pada Triwulan I-2025. Di DKI Jakarta, premi asuransi jiwa dan asuransi umum tumbuh masing-masing sebesar 8,35 persen (yoy) dan 5,50 persen (yoy) menjadi Rp21,50 triliun dan Rp21,15 triliun.

Klaim asuransi jiwa tercatat menurun -11,11 persen (yoy) menjadi Rp16,46 triliun, sedangkan klaim asuransi umum meningkat 9,65 persen (yoy) menjadi Rp7,60 triliun.

Sementara di Banten, premi asuransi jiwa mengalami kontraksi tipis -0,06 persen (yoy) menjadi Rp1,98 triliun, sedangkan asuransi umum tumbuh 3,34 persen (yoy) menjadi Rp0,61 triliun.

Baik klaim asuransi umum maupun asuransi jiwa juga mengalami penurunan, masing-masing sebesar -9,21 persen (yoy) menjadi Rp1,49 triliun dan 25,46 persen (yoy) menjadi Rp0,20 triliun.Di sektor penjaminan, baik di DKI Jakarta maupun Banten, total nilai investasi mengalami penurunan masing-masing sebesar -0,66 persen (yoy) menjadi Rp27,26 triliun dan -10,21 persen (yoy) menjadi Rp0,10 triliun.

Dari sisi total outstanding penjaminan, berbalik dari DKI Jakarta yang mengalami kontraksi -8,17 persen (yoy) menjadi Rp27,26 persen, di Banten justru mengalami lonjakan sebesar 159,42 persen menjadi Rp7,76 triliun.

Secara keseluruhan, tren pertumbuhan di berbagai subsektor IKNB mencerminkan upaya berkelanjutan dalam menjaga stabilitas, perluasan akses, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan non-bank di wilayah DKI Jakarta dan Banten.

Perkembangan Edukasi dan Pelindungan KonsumenSebagai bagian dari komitmen pelindungan konsumen, OJK secara aktif memberikan layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat di sektor jasa keuangan.

Berdasarkan data Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) OJK per 30 Juni 2025, OJK telah memfasilitasi 4.231 pengaduan konsumen yang berdomisili di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten dengan tingkat penyelesaian 84,99 persen.

Di DKI Jakarta, pengaduan paling banyak dialamatkan kepada Pinjaman Daring (44,54 persen), diikuti oleh Perbankan (35,25 persen) dan Perusahaan Pembiayaan (14,63 persen).

Adapun jenis permasalahan yang disampaikan didominasi terkait perilaku petugas penagihan (50,39 persen), restrukturisasi kredit (8,74 persen), dan penipuan/pembobolan rekening (7,50 persen).

Sementara di Banten, tren serupa tercermin dengan dominasi pengaduan pada Pinjaman Daring (49,92 persen), Perbankan (31,25 persen), dan Perusahaan Pembiayaan (15,70 persen).

Jenis permasalahan yang dilaporkan juga didominasi oleh perilaku petugas penagihan (49,16 persen), restrukturisasi kredit (11,13 persen), dan penipuan/pembobolan rekening (9,07 persen).

Selain pengaduan, APPK juga mencatat 103 informasi terkait dugaan aktivitas investasi ilegal dan 3.460 informasi mengenai pinjaman online ilegal, dengan sebaran terbesar berasal dari masyarakat DKI Jakarta (67 informasi investasi ilegal dan 2.181 pinjaman online ilegal) dan masyarakat Banten (36 informasi investasi ilegal dan 1.279 informasi pinjaman online ilegal).

Dalam upaya meningkatkan literasi keuangan, Kantor OJK Jabodebek secara aktif menyelenggarakan edukasi keuangan bersama para pemangku kepentingan sebagai bagian dari kampanye Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN).

Sepanjang Januari hingga Juni 2025, tercatat 3.001 kegiatan edukasi telah dilakukan di wilayah DKI Jakarta dan Banten, menjangkau 10.628.340 peserta dari berbagai kalangan, termasuk pelajar, mahasiswa, guru, pelaku UMKM, perempuan, penyandang disabilitas, hingga masyarakat umum.

Kegiatan di DKI Jakarta mencakup 2.426 kegiatan dengan total 10.393.576 peserta, sementara di Banten dilaksanakan 575 kegiatan yang melibatkan 234.764 peserta.

Capaian ini mencerminkan komitmen OJK dalam mendorong peningkatan pemahaman keuangan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh lapisan masyarakat.OJK Jabodebek dan OJK Provinsi Banten juga aktif memberikan edukasi dan peningkatan kapasitas (capacity building) bagi pelaku usaha jasa keuangan, mencakup aspek operasional, perlindungan konsumen, serta penguatan pemanfaatan teknologi informasi.

Upaya pengembangan ekonomi daerah juga disinergikan OJK Jabodebek dan Provinsi Banten bersama Pemerintah Daerah, Lembaga Jasa Keuangan, dan stakeholderterkait, khususnya dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif terutama klaster produk dan klaster konten.

Selain itu, terdapat pula program strategis lainnya yang merupakan program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah seperti Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), Ekosistem Keuangan Inklusif di 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), serta Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS).OJK terus mengimbau masyarakat agar waspada terhadap tawaran pinjaman onlineilegal, investasi yang tidak logis, dan pekerjaan paruh waktu yang mencurigakan. (Hilal)

Hilal Ahmad

Gen Z Enthusiast yang suka menulis apa pun dan bertualang ke mana pun!

Tulisan Terkait

Back to top button