ZETIZENS.ID – Selama ini, kebun kelapa sawit sering dianggap sebagai “andalan” ekonomi Indonesia. Banyak yang bilang sektor ini bikin negara dapat banyak pemasukan dan bantu kesejahteraan masyarakat. Tapi kalau dilihat lebih dalam, ternyata ada sisi lain yang jarang dibahas.
Dari penelitian Siti Lutfiah, kelihatan jelas bahwa di balik keuntungan itu, ada dampak besar seperti kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial, terutama bagi masyarakat adat seperti Orang Rimba di Jambi.
Salah satu hal penting yang dibahas adalah soal “kemiskinan ekologis”. Jadi, masyarakat adat itu sebenarnya bukan miskin karena malas atau nggak punya sumber daya, tapi karena akses mereka ke alam sudah hilang.
Dulu, hutan Bukit Dua Belas jadi tempat mereka cari makan, obat, dan hidup secara mandiri. Sekarang, hutan itu berubah jadi kebun sawit, sehingga mereka kehilangan sumber kehidupan. Akibatnya, mereka terpaksa kerja serabutan, jadi buruh, atau ngumpulin sisa-sisa sawit untuk bertahan hidup.
Perubahan ini sebenarnya bukan pilihan mereka, tapi karena keadaan yang memaksa. Mereka dipaksa meninggalkan cara hidup lama yang mandiri dan masuk ke sistem ekonomi yang bergantung pada perusahaan. Di sinilah terlihat ketidakadilan agraria—ketika sumber daya yang sudah dijaga turun-temurun hilang demi kepentingan bisnis jangka pendek.
Selain itu, hubungan antara perusahaan dan petani juga nggak seimbang. Kalau dilihat sekilas, perusahaan memang bantu petani dengan pelatihan dan pendampingan. Tapi sebenarnya, itu juga jadi cara untuk mengatur dan mengontrol petani.
Petani harus ikut aturan perusahaan dari awal sampai akhir. Lama-lama, mereka jadi terbiasa patuh dan kehilangan kebebasan untuk mengelola lahannya sendiri.
Masalah ini makin rumit karena kebijakan di lapangan sering nggak berjalan dengan baik. Walaupun pemerintah punya program reforma agraria, pelaksanaannya di daerah sering kurang maksimal. Kurangnya aturan yang jelas dan koordinasi membuat kebijakan jadi tidak efektif. Bahkan prinsip FPIC, yang seharusnya melindungi hak masyarakat adat, sering cuma jadi formalitas tanpa benar-benar dijalankan.
Kalau dilihat lebih luas, ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan kita masih belum memperhitungkan dampak lingkungan dan sosial dengan serius. Pembangunan yang hanya fokus pada keuntungan ekonomi justru bisa memperparah ketimpangan dan merugikan masyarakat lokal. Kita tidak bisa terus mengorbankan masyarakat adat dan lingkungan demi mengejar target ekonomi semata.
Intinya, perlu ada perubahan nyata dalam kebijakan. Reforma agraria harus dilakukan secara adil dan benar-benar melibatkan masyarakat. Masyarakat adat harus diposisikan sebagai pihak utama, bukan sekadar objek pembangunan. Pembangunan seharusnya tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga menjaga keadilan sosial dan kelestarian lingkungan.
Kalau kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin “kemakmuran” yang kita banggakan sekarang justru akan jadi masalah besar di masa depan. Karena pada akhirnya, pembangunan yang baik itu bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal keberlanjutan hidup manusia dan alam. (*)
Ditulis oleh Siti Lutfiah, mahasiswi Program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang
