Rakor TPID TP2DD se-Banten Tahun 2025

ZETIZENS.ID – Rapat Koordinasi atau Rakor TPID TP2DD se-Banten Tahun 2025 kembali digelar pada Jumat 7 Maret 2025 pukul 08.00 WIB di Pendopo Gubernur Banten. Kali ini mengangkat tema “Mewujudkan Stabilisasi Harga dan Transformasi Digital di Banten untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pencapaian Visi Asta Cita”.

Andra Sony, Gubernur Banten mengatakan tentang pentingnya kordinasi. “Hari ini adalah rapat koordinasi pertama saya. Alhamdulillah semua stakeholder yang terkait dengan TPID dan TP2DD hadir semua dan insyaallah inflasi kita terjaga,” jelasnya.

Alasannya, pertama terbantu karena adanya diskon listrik. “Mudah-mudahan kordinasi ini terus berjalan tadi saya minta kordinasi seperti ini hanya setahun dua kali, boleh gak kalau ditambah, boleh gak digelar bergantian di daerah lain,” tukasnya.

Melalui Rakor ini ia ia berharap, komoditi pangan ada strategi yang diharapkan serta inflasi terjaga dan ketersedian dan distribusinya lancar.

“Walaupun pengaruh cuaca insyaallah lancar,” lanjutnya.

Sekda Banten Nana Supiana usai Rakor mengatakan, rapat koordinasi tim pengendali inflasi daerah dan tim percepatan perluasan digitalisasi pemerintah daerah ini untuk menjaga stabilitas inflasi di pemerintahan Provinsi Banten.

“Tentu dengan segala instrumennya, segala komoditas kita jaga betul. Pertama ketersediaan stok kemudian yang kedua keterjangkauan harga, yang ketiga kelancaran distribusi dan meningkatkan komunikasi efektif antara 8 kabupaten kota di Provinsi Banten,” jelasnya.

Untuk sentral-sentral komoditas yang menjadi perhatian khusus kata dia, yang pertama yang berkaitan dengan inflasi. Kemudian yang kedua terus meningkatkan indeks digitalisasi pemerintah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Jadi dua hal yang saling mendukung antara menjaga stabilitas inflasi daerah kemudian digitalisasi pemerintahan daerah dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten,” kata dia lagi.

Komitmen kepala daerah terkait pengendali inflasi di Provinsi Banten dinilai masih bagus dan perlu diperkuat dengan kerjasama antar wilayah.

Sesuai pesan Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, seluruh kepala daerah harus bisa menjaga supply dan demand bagi masyarakat dengan melakukan analisis evaluasi terhadap penduduk dan kebutuhan yang ada.

Rapat yang diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Banten yakni Gubernur, Sekda, dengan Bank Indonesia menjadi dorongan untuk bisa menghadapi hari raya Idul Fitri.

Masukan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat agar intervensi inflasi diharapkan bisa berjalan dengan baik di pemerintah Provinsi Banten.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten Ameriza M Moesa menjelaskan, seperti yang disampaikan sebelumnya penyelenggaraan rapat koordinasi TPID dan TP2DD tahun 2025 ini diselenggarakan didasarkan atas dua hal penting.

“Yang pertama perlu diselenggarakan rapat koordinasi yang lebih erat karena kita akan menghadapi HBKN Idul Fitri tahun 2025 di mana dalam rangka HBKN tentunya ada kecenderungan permintaan akan barang dan jasa itu meningkat. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya ada tren kenaikan inflasi sehingga dirasa perlu untuk memperkuat pengendalian,” jelasnya.

Upaya pengendalian inflasi itu dilaksanakan dan melibatkan seluruh kepala daerah.

“Alhamdulillah hari ini banyak dihadiri kepala daerah. Ini menunjukkan komitmen yang semakin kuat. Yang kedua rapat koordinasi ini diselenggarakan karena bertepatan banyak daerah yang memiliki pemimpin daerah baru. Ini sekaligus sebagai forum untuk me-refreshment kepala daerah bahwa inflasi dan digitalisasi itu merupakan salah satu hal yang penting untuk mendorong pengembangan ekonomi di daerah masing-masing. Jadi itu dua alasan kenapa rakor ini dilaksanakan dan tentunya harapan kami dengan adanya eee rakor ini yang pertama kita bisa mengantisipasi berbagai upaya untuk mengurangi, mencegah atau mengurangi lonjakan inflasi yang mungkin terjadi pada di akhir bulan Maret ini,” tukasnya.

“Sebagaimana kita ketahui di bulan Maret ini merupakan akhir dari periode diskon listrik 50% dan ini akan berdampak pada kenaikan inflasi di bulan Maret, sehingga kita harapkan dengan ada rakor ini masing-masing kepala daerah bisa segera melakukan langkah nyata dalam rangka meredam inflasi. Salah satunya adalah menggiatkan kegiatan operasi pasar murah. Kemudian menjaga kelancaran distribusi gitu juga bisa juga mendorong pasar tani dengan melibatkan petani untuk langsung menjual ke konsumen,” terangnya. (Hilal)