ZETIZENS.ID – Tanah di Indonesia bukan sekadar lahan untuk bercocok tanam atau ruang pembangunan, melainkan sumber kehidupan, identitas budaya, dan simbol keadilan sosial.
Sejak masa kolonial, tanah telah menjadi arena perebutan kepentingan antara pemerintah, elite, dan rakyat. Setelah kemerdekaan, lahirlah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 yang diharapkan mampu menata ulang kepemilikan tanah secara adil. Namun, enam dekade lebih berlalu, cita-cita tersebut masih jauh dari kenyataan.
Politik agraria hari ini memperlihatkan tarik-menarik kepentingan yang kompleks. Negara berupaya mendorong pembangunan ekonomi melalui investasi besar, sementara masyarakat kecil berjuang mempertahankan hak atas tanah yang menjadi sumber penghidupan mereka. Ketika kebijakan lebih berpihak pada korporasi, konflik agraria pun tak terhindarkan.
Konflik yang Tak Pernah Usai
Kasus pertambangan di Maluku Utara menjadi contoh nyata. Perusahaan tambang memperoleh izin resmi dari pemerintah pusat, tetapi masyarakat adat merasa hak mereka diabaikan. Tanah ulayat yang selama ini menjadi sumber kehidupan berubah menjadi area eksploitasi. Ketegangan sosial pun muncul, memicu protes dan bentrokan.
Di Kalimantan, ekspansi perkebunan sawit menimbulkan masalah serupa. Masyarakat adat kehilangan akses terhadap tanah ulayat, sementara perusahaan besar menguasai ribuan hektar lahan. Bentrokan antara warga dan aparat sering terjadi, memperlihatkan betapa rapuhnya perlindungan hukum terhadap masyarakat kecil.
Di Jawa, konflik agraria muncul dalam bentuk sengketa tanah akibat proyek infrastruktur. Pembangunan jalan tol, bandara, dan kawasan industri sering kali mengorbankan lahan pertanian produktif. Petani kehilangan sumber penghidupan, sementara kompensasi yang diberikan tidak sebanding dengan kerugian yang mereka alami.
Dampak Sosial dan Ekologis
Ketidakadilan dalam politik agraria menimbulkan dampak luas. Pertama, ketimpangan sosial semakin tajam. Sebagian besar tanah dikuasai oleh segelintir pihak, sementara petani kecil hanya memiliki lahan sempit. Ketimpangan ini memperlebar jurang ekonomi dan memperburuk kemiskinan di pedesaan.
Kedua, konflik horizontal meningkat. Sengketa tanah sering berujung pada kekerasan, bahkan korban jiwa. Konflik agraria menjadi salah satu sumber instabilitas sosial yang menghambat pembangunan.
Ketiga, kerusakan lingkungan semakin parah. Pertambangan merusak ekosistem, perkebunan sawit mengurangi keanekaragaman hayati, dan proyek infrastruktur menimbulkan bencana ekologis seperti banjir dan longsor. Tanah yang seharusnya menjadi sumber kehidupan justru berubah menjadi sumber bencana.
Selain itu, ketidakpastian hukum membuat masyarakat kecil semakin rentan. Tumpang tindih regulasi antara sektor kehutanan, pertambangan, dan agraria menimbulkan kebingungan. Masyarakat sulit memperoleh kepastian hak atas tanah, sementara perusahaan besar dengan mudah mendapatkan izin.
Harapan Reforma Agraria
Meski penuh tantangan, politik agraria tetap menyimpan harapan. Program reforma agraria yang dijalankan dengan konsisten dapat menjadi solusi bagi ketimpangan sosial dan konflik agraria. Distribusi tanah yang lebih adil akan memperkuat posisi petani kecil, mengurangi konflik, dan menjaga keberlanjutan lingkungan.
Reforma agraria bukan sekadar program teknis, melainkan wujud nyata dari cita-cita keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila. Tanah harus dipandang sebagai sumber kehidupan bersama, bukan sekadar komoditas ekonomi. Dengan menempatkan rakyat sebagai pusat kebijakan, politik agraria dapat menjadi fondasi bagi pembangunan nasional yang lebih inklusif.
Penutup
Politik agraria di Indonesia adalah cermin dari tarik-menarik kepentingan antara negara, korporasi, dan masyarakat. Sejarah panjang konflik tanah menunjukkan bahwa kebijakan agraria sering kali tidak berpihak pada rakyat kecil. Namun, dengan semangat UUPA 1960 dan nilai-nilai Pancasila, reforma agraria dapat menjadi jalan menuju keadilan sosial.
Tanah bukan hanya soal ekonomi, melainkan juga soal martabat dan keberlanjutan hidup. Jika politik agraria dijalankan dengan adil, Indonesia tidak hanya mengurangi konflik, tetapi juga membangun masa depan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. (*)
Ditulis oleh Ishmah Nadia Al-Auliya, mahasiswi Unpam
