ZETIZENS.ID – Krisis agraria di Indonesia menunjukkan kegagalan sistemik dalam merealisasikan kedaulatan rakyat atas tanah, di mana cita-cita UUPA 1960 terkikis oleh dominasi korporasi.
Pergeseran ini bukan hanya ketidakadilan ekonomi, melainkan pengkhianatan terhadap Pasal 33 UUD 1945 yang menjamin kemakmuran rakyat secara maksimal.
Sumber Ketimpangan
Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) secara murah kepada perusahaan besar telah merampas lahan petani kecil dan masyarakat adat, dengan catatan BPS bahwa lahan produktif menyusut hingga 20% selama dua dekade.
Gini rasio agraria mencapai 0,62, mencerminkan disparitas ekstrem di mana korporasi seperti Wilmar mengendalikan jutaan hektar sementara petani gurem bergantung pada lahan di bawah 0,5 hektar.
Ancaman Konflik
Terdapat lebih dari 2.000 konflik aktif pada 2025 yang sering memicu kekerasan, akibat tumpang tindih klaim lahan dari regulasi sektoral yang saling bertentangan serta stagnasi One Map Policy.
Kasus perkebunan sawit di Riau dan Papua mengilustrasikan pola kriminalisasi petani, dengan pengabaian Free Prior Informed Consent (FPIC) demi pendapatan ekspor Rp 300 triliun.
Kegagalan Reforma Agraria
Program era Jokowi hanya mencapai 1,5 juta hektar dari target 9 juta, lebih menekankan legalisasi aset ketimbang redistribusi tanah terlantar milik korporasi. Tanpa tekad politik tegas, inisiatif ini tetap janji hampa yang gagal mengurangi kemiskinan desa sebesar 25%.
Solusi Menuju Keadilan
Pemerintah perlu mengutamakan redistribusi 5 juta hektar lahan terlantar dalam lima tahun, membatasi HGU dengan kewajiban FPIC, mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat melalui moratorium Proyek Strategis Nasional, serta membentuk pengadilan agraria independen.
Paradigma baru ini akan mengembalikan tanah sebagai fondasi keadilan sosial, bukan sumber penderitaan berkepanjangan. (*)
DItulis oleh Depiyani, mahasiswa Ilmu Pemerintahan Semester 4, Universitas Pamulang PSDKU Serang
