Konflik Agraria di Tengah Urbanisasi: Studi Kasus Dampak Pembangunan Infrastruktur terhadap Masyarakat Agraris di Kota Medan

ZETIZENS.ID – Pembangunan infrastruktur selalu dijual sebagai simbol kemajuan. Jalan tol yang membentang, bandara yang diperluas, dan kawasan bisnis yang tumbuh menjulang sering dipandang sebagai bukti bahwa kota sedang bergerak menuju masa depan yang lebih modern. Namun, di balik narasi optimisme tersebut, ada cerita lain yang jarang mendapat ruang: suara masyarakat agraris yang perlahan tersingkir dari ruang hidupnya sendiri.

Kasus yang terjadi di Kota Medan menjadi potret nyata bagaimana urbanisasi dan pembangunan infrastruktur tidak selalu berjalan seiring dengan keadilan sosial.

Di satu sisi, pembangunan memang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas. Tetapi di sisi lain, prosesnya seringkali mengabaikan kelompok masyarakat yang paling rentan, yakni mereka yang menggantungkan hidup pada tanah.

Tanah, bagi masyarakat agraris, bukan sekadar aset ekonomi. Ia adalah sumber kehidupan, identitas, bahkan bagian dari sejarah keluarga yang diwariskan turun-temurun. Ketika tanah itu diambil alih untuk kepentingan proyek pembangunan, yang hilang bukan hanya lahan, tetapi juga masa depan. Sayangnya, dalam banyak kasus, proses pembebasan lahan justru menjadi titik awal konflik.

Masalah utama terletak pada ketimpangan kekuatan antara masyarakat lokal, pemerintah, dan pihak pengembang. Masyarakat seringkali berada pada posisi tawar yang lemah. Mereka dihadapkan pada pilihan yang sempit: menerima ganti rugi yang tidak sebanding atau menghadapi risiko penggusuran.

Dalam situasi seperti ini, konsep musyawarah yang seharusnya menjadi dasar pengambilan keputusan sering kali berubah menjadi formalitas belaka.

Persoalan tidak berhenti pada ganti rugi. Banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian setelah lahannya dialihfungsikan. Petani yang terbiasa mengolah sawah atau kebun dipaksa beradaptasi dengan kehidupan kota yang sama sekali berbeda.

Tanpa keterampilan yang memadai, mereka rentan terjebak dalam lingkaran kemiskinan baru. Inilah ironi pembangunan: menciptakan kemajuan di satu sisi, tetapi memperdalam ketimpangan di sisi lain.

Dalam konteks Kota Medan, dinamika ini menjadi semakin kompleks karena sejarah panjang pengelolaan lahannya. Pola kepemilikan tanah yang tumpang tindih, warisan dari masa lalu, memperbesar potensi konflik ketika proyek pembangunan masuk. Ketika legalitas tanah dipertanyakan, masyarakat seringkali menjadi pihak yang dirugikan, meskipun secara historis mereka telah lama menempati dan mengelola lahan tersebut.

Namun demikian, masyarakat agraris bukanlah kelompok yang pasif. Berbagai bentuk resistensi muncul sebagai upaya mempertahankan hak mereka.

Mulai dari negosiasi, advokasi hukum, hingga aksi kolektif, semuanya menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran akan haknya. Sayangnya, respons terhadap perlawanan ini tidak selalu berpihak pada keadilan. Dalam beberapa kasus, pendekatan yang digunakan justru cenderung represif, yang semakin memperkeruh konflik.

Situasi ini seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Pembangunan tidak bisa hanya diukur dari seberapa cepat infrastruktur berdiri atau seberapa besar investasi yang masuk. Pembangunan juga harus dinilai dari sejauh mana ia mampu melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk mereka yang berada di pinggiran.

Pendekatan yang lebih inklusif menjadi kebutuhan mendesak. Partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan harus benar-benar diwujudkan, bukan sekadar formalitas administratif.

Transparansi dalam penentuan ganti rugi, kejelasan status lahan, serta jaminan keberlanjutan mata pencaharian harus menjadi prioritas utama. Tanpa itu, konflik agraria akan terus berulang, bahkan berpotensi semakin meluas.

Selain itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan tata ruang yang berpihak pada keberlanjutan. Alih fungsi lahan harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang, baik secara sosial maupun ekologis.

Lahan pertanian yang produktif tidak bisa terus-menerus dikorbankan demi ekspansi kota tanpa perencanaan yang matang.
Pemberdayaan masyarakat juga tidak kalah penting.

Ketika perubahan tidak bisa dihindari, masyarakat harus dibekali dengan kemampuan untuk beradaptasi. Program pelatihan, akses terhadap pekerjaan baru, serta dukungan ekonomi menjadi langkah konkret yang dapat mengurangi dampak negatif pembangunan.

Pada akhirnya, konflik agraria di tengah urbanisasi bukanlah sesuatu yang tidak bisa dihindari, tetapi cara mengelolanya yang menentukan apakah pembangunan akan menjadi solusi atau justru masalah baru.

Kota Medan hanyalah satu contoh dari fenomena yang lebih luas di Indonesia. Jika pola yang sama terus berulang, maka bukan tidak mungkin kita akan menghadapi krisis sosial yang lebih besar di masa depan.

Pembangunan seharusnya tidak memaksa sebagian orang untuk berkorban demi kemajuan yang dinikmati oleh sebagian lainnya.

Sudah saatnya kita melihat pembangunan bukan hanya sebagai proyek fisik, tetapi sebagai proses sosial yang harus menjunjung tinggi keadilan. Karena pada akhirnya, keberhasilan sebuah kota tidak hanya diukur dari megahnya infrastruktur, tetapi juga dari seberapa adil ia memperlakukan warganya.

Ke depan, diperlukan keberanian politik untuk menata ulang arah pembangunan agar lebih berpihak pada rakyat. Pemerintah harus hadir sebagai penyeimbang, bukan sekadar fasilitator kepentingan investasi.

Tanpa perubahan cara pandang ini, konflik agraria hanya akan menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu dapat meledak dan merusak fondasi keadilan sosial di tengah masyarakat. Oleh karena itu, komitmen terhadap reforma agraria dan perlindungan hak masyarakat lokal harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan nasional ke depan demi keadilan dan kesejahteraan bersama. (*)

Ditulis oleh Elsyah Zayanti, mahasiswa Unpam Serang