Ekonomi Politik Konflik Agraria Pulau Keci

ZETIZENS.ID – Menurut Yoppie Christian, Arif Satria, dan Satyawan Sunito, konflik agraria di Pulau Pari merupakan hasil dari proses ekspansi kapital yang difasilitasi oleh negara melalui instrumen hukum formal.

Mereka menegaskan bahwa konflik ini lahir dari pertentangan antara legalitas formal korporasi dan legitimasi historis masyarakat lokal yang telah lama menguasai ruang hidupnya secara turun-temurun.

Dalam perspektif yang lebih luas, David Harvey melalui konsep accumulation by dispossession menjelaskan bahwa kapitalisme modern tidak hanya berkembang melalui produksi, tetapi juga melalui perampasan ruang hidup masyarakat, termasuk tanah dan sumber daya alam, yang sebelumnya dikelola secara komunal.

Sementara itu, Tania Murray Li menekankan bahwa proses pembangunan sering kali menciptakan apa yang disebut sebagai exclusion, yaitu mekanisme sistematis yang membuat kelompok tertentu tersingkir dari akses terhadap tanah dan sumber daya, meskipun mereka memiliki hubungan historis dengan wilayah tersebut.

Di Indonesia, Noer Fauzi Rachman menegaskan bahwa konflik agraria merupakan akibat dari ketimpangan struktur penguasaan tanah yang diproduksi oleh kebijakan negara yang lebih berpihak pada kepentingan modal dibandingkan rakyat.

Pulau Kecil dalam Pusaran Kepentingan Kapital

Pulau kecil sering kali diposisikan sebagai ruang marjinal dalam perencanaan pembangunan nasional. Ia dipandang sebagai aset ekonomi yang dapat dikembangkan untuk kepentingan investasi, terutama dalam sektor pariwisata. Namun, cara pandang ini mengabaikan satu hal mendasar: pulau kecil adalah ruang hidup yang telah lama dihuni dan dikelola oleh masyarakat lokal.

Kasus Pulau Pari di Kepulauan Seribu memperlihatkan bagaimana pembangunan yang berorientasi pada kapital justru melahirkan konflik agraria yang kompleks. Konflik ini tidak dapat dipahami hanya sebagai sengketa kepemilikan tanah, tetapi sebagai konflik struktural yang melibatkan relasi kuasa antara negara, korporasi, dan masyarakat.

Di satu sisi, perusahaan memiliki kekuatan legal melalui sertifikat tanah yang diakui negara. Di sisi lain, masyarakat memiliki legitimasi sosial dan historis yang tidak kalah kuat. Namun, dalam praktiknya, negara cenderung lebih mengakui legalitas formal dibandingkan legitimasi sosial. Di sinilah ketimpangan mulai terbentuk.

Konflik ini mencerminkan bagaimana negara berperan dalam proses produksi ruang. Kebijakan tata ruang, perizinan, dan sertifikasi tanah menjadi instrumen yang memungkinkan kapital masuk dan menguasai wilayah strategis. Dalam konteks Pulau Pari, hal ini terlihat dari bagaimana sebagian besar lahan dikuasai oleh korporasi, sementara masyarakat lokal justru terancam kehilangan ruang hidupnya.

Ekonomi Politik: Antara Negara, Kapital, dan Rakyat

Dalam kerangka ekonomi politik, konflik agraria di Pulau Pari menunjukkan adanya hubungan yang tidak seimbang antara aktor-aktor yang terlibat. Negara, yang seharusnya menjadi pelindung kepentingan publik, seringkali berada dalam posisi ambigu. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak masyarakat. Namun di sisi lain, negara juga memiliki kepentingan untuk mendorong investasi demi pertumbuhan ekonomi.

Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan seringkali lebih berpihak pada kepentingan kapital. Hal ini sejalan dengan argumen bahwa negara dalam sistem kapitalisme modern tidak sepenuhnya netral, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi tertentu.

Pulau Pari menjadi contoh nyata bagaimana proses ini berlangsung. Tanah yang sebelumnya dikelola oleh masyarakat secara komunal berubah menjadi komoditas yang diperjualbelikan. Proses ini tidak hanya mengubah struktur kepemilikan tanah, tetapi juga mengubah relasi sosial di dalam masyarakat.

Dampak Multidimensional Konflik

Dampak konflik agraria di Pulau Pari tidak hanya terbatas pada aspek hukum atau kepemilikan tanah. Ia juga berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Secara ekonomi, masyarakat menghadapi ancaman kehilangan mata pencaharian. Banyak warga yang bergantung pada sektor perikanan dan pariwisata berbasis komunitas. Ketika akses terhadap ruang dibatasi, maka sumber penghidupan pun ikut terancam.

Secara sosial, konflik ini memicu ketegangan yang berkepanjangan. Relasi antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah menjadi tidak harmonis. Dalam beberapa kasus, konflik bahkan dapat memicu kriminalisasi terhadap warga yang mempertahankan haknya.

Secara ekologis, pembangunan yang tidak terkendali di pulau kecil dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius. Padahal, pulau kecil memiliki daya dukung yang sangat terbatas. Kerusakan ekosistem seperti terumbu karang dan mangrove akan berdampak langsung pada keberlanjutan hidup masyarakat.

Krisis Tata Kelola Agraria

Kasus Pulau Pari juga mencerminkan adanya krisis dalam tata kelola agraria di Indonesia. Regulasi yang ada seringkali tidak mampu melindungi masyarakat lokal, bahkan dalam beberapa kasus justru menjadi alat legitimasi bagi penguasaan oleh korporasi.

Masalah ini diperparah oleh lemahnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dan lokal. Meskipun secara normatif telah diakui dalam berbagai regulasi, implementasinya di lapangan masih jauh dari harapan.

Penutup: Mendesak Keadilan Agraria

Konflik agraria di Pulau Pari adalah cermin dari wajah pembangunan yang timpang. Ia menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan keadilan sosial hanya akan melahirkan konflik baru.

Sudah saatnya negara melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau kecil. Pendekatan yang digunakan harus lebih inklusif, dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan.

Reformasi agraria yang sejati harus mampu menjawab persoalan ketimpangan penguasaan tanah dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang adil terhadap sumber daya agraria. Jika tidak, maka konflik seperti di Pulau Pari akan terus berulang di berbagai wilayah lain di Indonesia. (*)

Ditulis oleh Muhtadi, mahasiswa Unpam Serang