ZETIZENS.ID – Pemerintahan Soeharto atau dikenal sebagai Era Orde Baru berlangsung selama lebih dari tiga dekade, dari tahun 1966 hingga 1998.
Periode ini sering dipandang sebagai masa stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, namun juga diwarnai dengan kritik mengenai pelanggaran HAM, korupsi, dan pengekangan demokrasi. Opini publik tentang Soeharto masih terpolarisasi hingga sekarang, mencerminkan kompleksitas sejarah nasional Indonesia.
Stabilitas Politik dan Kemajuan Ekonomi
Salah satu aspek paling menonjol dari kepemimpinan Soeharto adalah keberhasilannya menciptakan stabilitas nasionalsetelah masa penuh gejolak pada akhir pemerintahan Soekarno.
Pemerintah Orde Baru berhasil mengendalikan inflasi, menarik investasi asing, dan mendorong modernisasi melalui program pembangunan nasional (Repelita dan Trilogi Pembangunan).
Banyak masyarakat menilai bahwa era Soeharto merupakan masa ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, infrastruktur berkembang, dan kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, serta kesehatan mulai terpenuhi secara lebih baik. Berkat swasembada pangan, Indonesia bahkan memperoleh penghargaan dari FAO pada tahun 1985.
Kontrol Politik dan Pembatasan Demokrasi
Namun, stabilitas tersebut dibangun di atas kontrol politik yang ketat. Pemerintahan Soeharto membatasi kebebasan pers, membungkam oposisi politik, dan menerapkan sistem satu suara melalui dominasi Golkar.
Militer memainkan peran besar dalam pemerintahan melalui doktrin Dwifungsi ABRI.
Pemilu selama Orde Baru sering dikritik sebagai formalitas karena hasilnya selalu menguntungkan pemerintah. Demokrasi dapat dikatakan berjalan tanpa makna substantif, karena kebebasan berserikat dan berpendapat sangat dibatasi.
Isu Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
Warisan paling kontroversial dari pemerintahan Soeharto adalah maraknya praktik KKN. Banyak konglomerat besar tumbuh di bawah perlindungan keluarga dan kroni-kroni presiden. Keluarga Soeharto menguasai berbagai sektor ekonomi strategis, sehingga menciptakan ketimpangan ekonomi dan monopoli bisnis.
Beberapa skandal besar seperti korupsi Bulog dan kerjasama bisnis nasional-internasional sering disebut sebagai faktor runtuhnya kepercayaan publik terhadap Soeharto.
Pelanggaran HAM dan Represi Negara
Beberapa peristiwa tragis juga menjadi catatan kelam dalam pemerintahan Soeharto, seperti:
Tragedi G30S dan pembantaian terhadap mereka yang dituduh PKI.
Penculikan aktivis 1997–1998.
Pelanggaran HAM di Timor Timur, Lampung, Aceh, dan Papua.
Banyak dari kasus tersebut belum mendapatkan penyelesaian hukum hingga kini, sehingga menjadi luka sejarah bagi bangsa Indonesia.
Keberjalanan Reformasi dan Kejatuhan Soeharto
Memuncaknya krisis moneter 1997–1998 mempercepat berakhirnya kekuasaan Soeharto. Nilai rupiah melayang, harga-harga melambung, dan protes mahasiswa terjadi di seluruh Indonesia. Desakan reformasi menuntut perubahan sistem politik, pemberantasan KKN, dan penghapusan Dwifungsi ABRI. Pada 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan pengunduran diri, menutup era panjang Orde Baru. (*)
Ditulis oleh Dina Elvacia, mahasiswi Unpam
